jurnalistik.co.id – Pemerintahan baru memulai tugas dengan gaya yang ingin cepat terlihat dampaknya, melalui serangkaian pengumuman kebijakan sejak awal. Proses peralihan ini pun diwarnai dinamika internal yang menunjukkan betapa ketatnya pertimbangan anggaran.
Pada Senin malam, sekitar pukul 22:00 BST, Downing Street masih dipenuhi rombongan yang menunggu keputusan posisi mereka. Di tengah suasana itu, penataan kabinet berjalan tanpa banyak jeda, termasuk pengisian pos yang terlambat dibanding skenario yang lebih dulu diperbincangkan.
Salah satu perubahan besar berada pada kursi sekretaris pertahanan. Wes Streeting kemudian mengisi peran tersebut setelah pengunduran dirinya sebagai menteri kesehatan dua bulan sebelumnya dinilai turut mengurangi bobot otoritas Sir Keir Starmer sebagai perdana menteri.
Alih-alih menunjuk dua nama yang paling sering disebut sebagai calon kuat untuk posisi kanselir, Shabana Mahmood dan Ed Miliband, keputusan justru jatuh kepada John Healey. Pada saat yang sama, terjadi pemotongan barisan menteri yang selama ini paling dekat serta paling loyal kepada perdana menteri sebelumnya.
Daftar yang dimaksud melibatkan David Lammy, Darren Jones, Peter Kyle, Lord Hermer, Steve Reed, dan Rachel Reeves. Reeves, menurut penuturan, sempat ditawari sebuah jabatan kabinet namun memilih menolaknya.
Bagi banyak pihak, penunjukan Healey sebagai kanselir disebut menarik karena jejaknya di jantung kebijakan fiskal. Healey pernah menjadi pejabat di Kementerian Keuangan selama lima tahun, yakni antara 2002 sampai 2007, pertama sebagai economic secretary dan kemudian sebagai financial secretary.
Menurut figur senior di pemerintahan, Burnham dan Healey dianggap memiliki arah pandang ekonomi yang sejalan. Keduanya dikatakan membangun gagasan yang bersumber dari ambisi reindustrialisasi serta agenda devolusi.
Berita Terkait
Meski demikian, ada sisi kontras yang membuat pengangkatan ini semakin sorotan. Hanya beberapa pekan sebelum memegang jabatan kanselir, Healey dikenal menyampaikan kritik tajam terhadap cara pandang departemen yang kini dipimpinnya.
Dalam kritiknya, Healey menyebut adanya “Treasury orthodoxy that’s a dead hand on dynamic government”, serta menilai bahwa dalam pandangan institusi itu, “defence as a drain rather than a driver of growth.” Ia juga melontarkan kalimat yang tajam saat masih menjabat, dengan menegaskan: “our adversaries do not follow timetables set by the Treasury.”
Satu pengingat lain bahkan datang dari lingkungan Whitehall yang dekat dengan urusan pertahanan. Melalui pesan yang dikirim untuk menyoroti konsistensi pandangannya, Healey disebut menulis dalam surat pengunduran dirinya bahwa “I am certain that a headmark date for 3% of GDP on defence in 2030 is what Britain must set.”
Kini, peran kanselir menuntut Healey membuat angka-angka itu benar-benar dapat dipertemukan dengan kebutuhan nyata kebijakan. Tantangannya tidak hanya pada bagaimana tujuan tersebut terdengar meyakinkan, tetapi pada cara mengatur rincian agar seluruh komponen anggaran bisa “add up”.
Dari sisi agenda yang sempat disampaikan Burnham, gagasan yang mengemuka digambarkan memiliki nuansa “Christmas wish list”. Ambisi yang dibawa terdengar kuat, tetapi biaya yang menyertainya disebut belum benar-benar dijabarkan secara rapi.
Di antara rencana yang menjadi sorotan adalah program pembangunan council house di Inggris, termasuk rencana untuk menaikkan batas penghasilan sebelum seseorang mulai membayar pajak penghasilan. Selain itu, Burnham juga mengajukan perubahan dalam tata kelola perawatan sosial (social care) di Inggris.
Dalam pidato pembuka di Downing Street, Burnham berjanji ingin memberi masyarakat apa yang ia sebut “breathing space” agar bisa menghadapi tekanan biaya hidup. Ia menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut akan mulai diumumkan segera, termasuk “including how we pay for them.”
Dengan demikian, ruang kerja Burnham dan kanselirnya akan berpusat pada satu titik: menata ide-ide tersebut menjadi anggaran yang konkret dan dapat dijalankan. Peralihan pemerintahan ini, pada akhirnya, tidak hanya soal siapa memegang jabatan, melainkan bagaimana pilihan fiskal harus dibuat ketika ruang belanja sedang menghadapi kendala yang semakin nyata.
