jurnalistik.co.id – Rangkaian upaya pemerintah untuk mengejar swasembada garam nasional terus dipacu melalui pembangunan kawasan pergaraman terpadu di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai harapan.
Dalam kunjungan yang berlangsung Kamis (30/7/2026), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau K-SIGN. Kehadiran para pejabat tersebut menjadi penanda perhatian terhadap percepatan infrastruktur sektor pangan yang terkait langsung dengan ketersediaan garam domestik.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Garam Abraham Mose turut hadir, bersama Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah dan Direktur Operasi 1 PT Nindya Karya Fatchurrohman. Peninjauan difokuskan untuk melihat perkembangan pembangunan kawasan yang menjadi bagian dari upaya mempercepat terwujudnya swasembada garam nasional.
PT Nindya Karya (Persero) selaku kontraktor pelaksana menyatakan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kawasan pergaraman terpadu. Menurut perusahaan, rancangan kawasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi garam nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pembangunan K-SIGN diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat Rote Ndao serta Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan, penguatan produksi menjadi kunci agar hasilnya benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat sendiri.
“Jika kita ingin mandiri, maka produksi harus diperkuat agar hasilnya dinikmati oleh masyarakat kita sendiri,” ujar Zulkifli Hasan. Ia juga menuturkan pembangunan industri garam akan terus dipacu sesuai arahan Presiden.
Di sisi lain, Zulkifli mengajak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menjaga kolaborasi agar pembangunan dapat berjalan baik. Harapannya, proses yang terkoordinasi dapat menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Berita Terkait
Firmansyah menambahkan bahwa pembangunan K-SIGN merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung program swasembada nasional melalui penguatan infrastruktur sektor pangan. Ia menyatakan perusahaan berupaya agar proyek ini bukan hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang.
“Pembangunan K-SIGN menjadi salah satu wujud komitmen kami untuk terus mendukung peningkatan kapasitas produksi garam dalam negeri, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong terciptanya kemandirian industri garam Indonesia,” kata Firmansyah dalam siaran pers yang disampaikan Sabtu (1/8/2026). Perusahaan menekankan bahwa langkah tersebut ditempuh dengan standar pelaksanaan konstruksi yang dijaga selama proses pembangunan.
Dalam penjelasannya, Firmansyah menyebut perusahaan akan mengedepankan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, ketepatan waktu penyelesaian, serta prinsip keberlanjutan dalam pembangunan kawasan. Upaya tersebut, menurutnya, dilakukan agar K-SIGN dapat mendukung kebutuhan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat rantai pasok garam nasional.
Peninjauan lapangan juga terkait dengan rangkaian perhatian terhadap sektor tambak garam di wilayah tersebut. Pada dokumentasi sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara dan Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah meninjau proyek tambak garam di Kabupaten Rote Ndao pada Jumat (22/5/2026).
Dengan demikian, percepatan pembangunan K-SIGN ditempatkan sebagai bagian dari upaya yang berlapis, mulai dari perhatian terhadap produksi di tingkat kawasan hingga penguatan kapasitas melalui infrastruktur terpadu. Pemerintah dan pelaksana kegiatan menempatkan target swasembada garam nasional sebagai agenda yang harus terus bergerak, termasuk melalui pengawalan di lapangan.
Perjalanan proyek K-SIGN di Rote Ndao juga menunjukkan keterkaitan langsung antara kebijakan ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur. Melalui percepatan yang diawasi oleh para menteri, pembangunan kawasan pergaraman terpadu diharapkan dapat memperkuat produksi, menjaga keberlanjutan pelaksanaan, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar.
Dalam konteks tersebut, kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan pelaksana pembangunan menjadi salah satu penentu kelancaran. Upaya yang terus ditingkatkan diharapkan membuat program swasembada garam nasional tidak berhenti pada rencana, melainkan benar-benar terealisasi dalam kapasitas industri yang lebih siap.
