jurnalistik.co.id – Rencana transformasi Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka menjadi pusat pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) regional untuk pesawat angkut militer C-130 Hercules milik Amerika Serikat memunculkan babak baru dalam dinamika pertahanan di kawasan Indo-Pasifik.
Proposal yang mengejutkan itu disebut diajukan setelah Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, bertemu Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, di Pentagon pada April 2026. Dalam pertemuan itu, Washington menawarkan untuk memusatkan seluruh pemeliharaan armada C-130 mereka di Asia ke Indonesia dengan menanggung seluruh biaya pembangunan infrastruktur. Presiden Prabowo Subianto kemudian menyetujui tawaran tersebut dan menunjuk Kertajati sebagai lokasi pelaksanaannya.
Bagi publik domestik, keputusan itu tampak seperti jalan keluar cepat untuk mengatasi kebuntuan operasional Kertajati. Sejak diresmikan pada 2018, bandara dengan nilai pembangunan Rp 2,6 triliun itu kerap dijuluki sebagai “bandara sepi” karena minimnya penerbangan komersial sipil. Mengalihkan sebagian lahan bandara menjadi hub perawatan pesawat militer regional dipandang sebagai langkah cerdas untuk mengubah beban fiskal daerah menjadi aset produktif.
Melalui Kertajati Aerospace Park yang dikelola bersama PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF), proyek ini dinilai menyimpan potensi ekonomi jangka panjang yang menjanjikan. Dari kacamata bisnis aviasi, kehadiran fasilitas MRO untuk armada Hercules dapat membuka peluang baru bagi pemanfaatan infrastruktur yang selama ini belum optimal.
Namun, menilai proyek Kertajati hanya dari sisi ekonomi disebut terlalu dangkal, bahkan berbahaya. Infrastruktur strategis pertahanan selalu membawa dimensi kekuasaan yang melekat erat di dalamnya. Ketika tawaran itu datang langsung dari Pentagon di tengah memuncaknya rivalitas hegemonis antara Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik, hanggar Kertajati berpotensi tidak lagi dipandang sekadar bengkel pesawat, melainkan episentrum kontestasi geostrategi.
Dalam pembacaan yang lebih kritis, keputusan ini menempatkan Indonesia tepat di persimpangan perebutan pengaruh global. Kekhawatiran bahwa Indonesia perlahan tersedot ke orbit strategis Washington dinilai bukan paranoia tanpa dasar. Kerja sama Kertajati itu juga bertepatan dengan penandatanganan kesepakatan Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama atau Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara kedua negara pada April 2026.
Meski pemerintah konsisten menegaskan bahwa diplomasi pertahanan tetap berdiri di atas landasan politik luar negeri Bebas-Aktif, penetrasi kepentingan militer Amerika Serikat ke dalam infrastruktur vital nasional memerlukan pembacaan yang jauh lebih kritis. Di titik inilah pertanyaan mendasar muncul: mengapa Amerika Serikat begitu gigih menargetkan Kertajati untuk memindahkan pusat perawatan armada Hercules mereka dari wilayah Asia lainnya?
Selama beberapa dekade, militer Amerika Serikat menyebarkan kebutuhan MRO armada udaranya ke sejumlah hub sekutu dekat di Asia-Pasifik, seperti ST Engineering di Singapura dan AIROD di Malaysia. Namun, kedua lokasi itu kini disebut menghadapi keterbatasan ruang ekspansi fisik atau kapasitas logistik yang padat.
Sementara itu, proyek baru antara Tata Advanced Systems dan Lockheed Martin di Bangalore, India, letaknya dinilai terlalu jauh dari teater konflik potensial di kawasan Pasifik Barat. Dalam konteks itu, Kertajati menjadi titik yang dipandang lebih strategis untuk menopang operasi dan pemeliharaan armada udara militer Amerika Serikat di Asia.
Karena itu, sorotan publik terhadap kemungkinan Kertajati bertransformasi menjadi pangkalan militer atau intelijen terselubung Amerika Serikat dinilai sangat wajar. Kekhawatiran tersebut lahir bukan tanpa alasan, melainkan dari posisi bandara itu sendiri yang kini berada di antara kepentingan ekonomi, pertahanan, dan pertarungan pengaruh kekuatan besar.
