jurnalistik.co.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah berhasil menekan pengeluaran pengadaan alat kesehatan hingga Rp10,25 triliun melalui mekanisme sentralisasi pembelian.
Menurut Budi, penghematan tersebut ditempuh dengan cara memusatkan pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia.
Hal itu disampaikan Budi dalam Konferensi Pers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 pada Jumat (14/8/2026).
“Penghematan ini adalah contoh yang sudah kita lakukan. Kita melakukan sentralisasi pembelian alat-alat kesehatan yang berasal dari pinjaman Bank Dunia yang cukup besar,” kata Budi.
Ia menjelaskan, pengadaan secara terpusat memungkinkan pemerintah menekan harga sejumlah alat kesehatan yang pada praktik sebelumnya dibeli dengan nilai relatif lebih tinggi.
Dalam penjelasannya, Budi mencontohkan peralatan tertentu yang nilainya bisa ditekan setelah skema pembelian dilakukan secara sentral.
“Alat-alat seperti cath lab yang tadinya harganya antara Rp14-15 miliar, kita bisa beli dengan harga Rp8 miliar,” tuturnya.
Ia juga menyebut target pengadaan pada 2026 yang semula diperkirakan mencapai Rp19,39 triliun, kemudian dapat ditekan menjadi sekitar Rp9 triliun.
“Karena kita sentralisasi pengadaannya, kita bisa menekan sampai Rp 9 triliun. Jadi ada penghematan 10,25 triliun atau 52% dari harga alat kesehatan yang sebelumnya terjadi pembeliannya,” jelasnya.
Sentralisasi untuk menurunkan biaya
Budi menekankan bahwa besaran efisiensi yang disebutnya berasal dari konsolidasi proses pengadaan, mulai dari pengaturan pembelian hingga penyeragaman pelaksanaan.
Dengan model tersebut, pemerintah tidak lagi membeli alat kesehatan secara terpisah sebagaimana yang sebelumnya terjadi, sehingga tekanan harga dapat dikelola lebih efektif.
Dia menyebut penghematan Rp10,25 triliun setara 52% dari estimasi harga pengadaan alat kesehatan yang sebelumnya terjadi pembeliannya.
Berita Terkait
“Penghematan ini adalah contoh yang sudah kita lakukan,” kembali Budi menegaskan, sembari mengaitkan skema tersebut dengan sumber pendanaan pinjaman Bank Dunia.
Pada bagian ini, Budi juga memosisikan efisiensi sebagai hasil dari pendekatan pengadaan yang lebih terstruktur, khususnya ketika pemerintah berhadapan dengan kebutuhan perangkat bernilai besar.
Ia memaparkan bahwa contoh seperti cath lab menggambarkan perubahan yang nyata, dari rentang harga Rp14 hingga Rp15 miliar menjadi Rp8 miliar setelah pembelian dipusatkan.
Perubahan nilai tersebut, menurutnya, memperlihatkan bahwa sentralisasi dapat menjadi instrumen untuk menekan biaya tanpa mengubah kebutuhan layanan yang ditopang oleh alat kesehatan.
Konsolidasi obat dan consumable untuk RS di bawah Kemenkes
Selain pengadaan alat kesehatan, Budi mengatakan Kementerian Kesehatan juga mulai melakukan konsolidasi pembelian obat dan bahan habis pakai (consumable) untuk rumah sakit di bawah kementerian.
Ia menyebut pemerintah setiap tahun mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk membeli obat dan consumable.
Budi menilai, sebelumnya harga untuk obat dengan merek yang sama dapat berbeda antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya.
“Setiap tahun kita membeli sekitar Rp 5 triliun obat dan consumable dari Kementerian Kesehatan, harganya berbeda-beda untuk merek yang sama dari masing-masing rumah sakit, sekarang kita konsolidasi,” ujar Budi.
Ia kemudian menjelaskan bahwa konsolidasi dilakukan agar pembelian tidak lagi tersebar dengan pola harga yang berbeda-beda pada fasilitas yang berada di bawah Kemenkes.
Dengan cara tersebut, pemerintah menargetkan penyetaraan harga melalui pengelolaan pembelian secara lebih terpusat.
Budi menempatkan langkah konsolidasi ini sebagai kelanjutan dari upaya efisiensi pembelanjaan kesehatan, setelah pengadaan alat kesehatan dinilai sudah menghasilkan penghematan yang signifikan.
Secara keseluruhan, pernyataan Budi menyoroti dua aspek pengendalian biaya, yakni sentralisasi pembelian alat kesehatan dari pinjaman Bank Dunia serta konsolidasi obat dan bahan habis pakai untuk rumah sakit di bawah Kemenkes.
