jurnalistik.co.id – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin membatalkan rencana impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang. Ia menyatakan kebutuhan KRL akan dipenuhi melalui produksi di dalam negeri.
Langkah pembatalan itu disampaikan Bobby saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan komitmen untuk mendukung industri dalam negeri.
“Salah satunya nanti sebagian (pesan) ke INKA (PT Industri Kereta Api). Wajib mendukung industri dalam negeri,” kata Bobby. Pernyataan ini menjadi dasar arah pemenuhan kebutuhan yang sebelumnya direncanakan lewat impor.
Menurut Bobby, rencana pemenuhan KRL tidak sepenuhnya akan dialokasikan kepada INKA saja. Ia membuka kemungkinan adanya pembagian pesanan, namun tetap dengan tujuan agar proses produksi berlangsung di dalam negeri.
Bobby juga menegaskan bahwa perusahaan dari luar negeri perlu melakukan kerja sama dengan pihak domestik. “Yang dari luar negeri harus kerja sama dengan dalam negeri,” ucapnya, sekaligus menggambarkan skema kemitraan yang ia kehendaki.
Dalam penjelasannya, Bobby menyebut total ada 23 trainset yang dibutuhkan untuk pemenuhan di dalam negeri. Ia tidak menyebut perubahan kebutuhan itu secara rinci, namun menyampaikan angka keseluruhan sebagai target yang harus dipenuhi.
Lebih lanjut, Bobby merinci bahwa dari total 23 trainset tersebut, sebanyak 8 trainset dinilai sangat dibutuhkan segera. Dengan demikian, prioritas diberikan pada pemenuhan yang dianggap urgent.
Berita Terkait
“Banyak, jadi ada 8 yang urgent. Kemudian, total 23 trainset. Kita akan akan percepat 2-3 tahun. 23 trainset baru,” kata Bobby. Ia menyampaikan upaya percepatan pemenuhan seluruh target dalam kurun waktu 2-3 tahun.
Dengan pembatalan impor KRL bekas dari Jepang, Bobby menegaskan bahwa fokus bergeser pada penyelesaian kebutuhan melalui pemesanan dan produksi domestik. Pernyataan itu selaras dengan arah yang ia sampaikan soal dukungan terhadap industri dalam negeri.
Pada saat yang sama, opsi kerja sama dengan pihak luar negeri tetap dipertahankan dengan syarat adanya kolaborasi bersama pelaku di dalam negeri. “Yang dari luar negeri harus kerja sama dengan dalam negeri,” kembali menjadi penegasan mengenai batasan skema produksi yang diinginkan.
Secara keseluruhan, pembatalan rencana impor tersebut dibarengi target pemenuhan 23 trainset, dengan penekanan pada 8 trainset yang urgent dan percepatan hingga rentang 2-3 tahun. Bobby juga menyampaikan bahwa sebagian pesanan akan diarahkan ke INKA, sekaligus membuka ruang koordinasi dengan pihak lain melalui kerja sama produksi di dalam negeri.
Keputusan tersebut mengubah pendekatan pemenuhan kebutuhan KRL yang sebelumnya mengarah pada pengadaan dari Jepang. Bobby menegaskan bahwa arah baru diarahkan untuk memastikan proses produksi dan pemenuhan kebutuhan tetap bersandar pada kapasitas industri di dalam negeri.
Dalam skema yang disampaikan, PT INKA disebut menjadi salah satu penerima arahan pemesanan. Namun, perusahaan pelaksana di dalam negeri tidak dipatok hanya pada satu pihak, melainkan membuka kemungkinan adanya pembagian pekerjaan agar produksi bisa berjalan lebih terencana di ekosistem domestik.
Bobby juga menyampaikan bahwa pekerjaan dari luar negeri tidak dimaksudkan berdiri sendiri. Menurutnya, pelaku asing perlu membangun kerja sama dengan pihak domestik sehingga proses produksi yang ditargetkan tetap berlangsung di dalam negeri, sesuai batasan kemitraan yang ia tekankan.
Dari sisi kebutuhan, perusahaan menargetkan total 23 trainset untuk pemenuhan dalam negeri, dengan penegasan bahwa 8 trainset dinilai paling mendesak. Dengan prioritas tersebut, upaya percepatan ditargetkan dapat berlangsung dalam kurun waktu 2–3 tahun untuk mencapai keseluruhan target trainset baru.
