jurnalistik.co.id – Dalam banyak perjalanan, kita dapat mendengar isi layar ponsel orang lain dari speaker luar. Mulai dari remaja yang menonton video tanpa menyadari volume yang terdengar hingga seseorang menelepon dengan loudspeaker sambil terus menggulir media sosial.
Fenomena ini—sering disebut loudcasting, sodcasting, atau headphone dodging—dinilai mengganggu oleh banyak orang. Sejumlah jajak pendapat yang dipublikasikan lembaga seperti Ofcom, YouGov, dan Transport for London (TfL) menunjukkan mayoritas responden tidak menyukainya.
Kampanye TfL dan dorongan keterhubungan
Musim panas ini, TfL menghidupkan kembali kampanye Travel Kind di jaringan transportasi London. Kampanye tersebut menekankan agar penumpang menggunakan headphone saat bepergian.
Di balik respons tersebut, perilaku loudcasting ikut menguat seiring makin intensnya keterhubungan. Ofcom melaporkan pada Juli bahwa penggunaan data seluler di Inggris naik 13% dibanding tahun sebelumnya. Dengan perluasan 5G, makin banyak orang bisa mengakses konektivitas lebih cepat saat berada di perjalanan, sementara penelitian menyebut paket data juga cenderung lebih murah sehingga pengguna tak perlu terlalu membatasi pemakaian data saat di luar rumah.
Dalam konteks itu, pertanyaan yang muncul adalah apakah loudcasting akan dikendalikan, atau justru menjadi bagian normal dari “suara kota”. Seperti dengung kendaraan yang lewat, praktik ini berpotensi ikut menempel pada keseharian.
Faktor generasi dan cara orang “hadir” di ruang publik
Fenomena ini sebenarnya bukan benar-benar baru. Dalam beberapa dekade sebelumnya, teknologi baru juga sempat memancing perhatian, seperti boombox pada era 1980-an dan 1990-an.
Profesor David Ellis dari Bath University mengaitkan respons masyarakat pada kebiasaan yang berubah ketika teknologi mulai digunakan di ruang publik. Ia mengingat momen ketika ibunya merasa malu karena ia berjalan di jalan dengan telepon di telinga: “I remember when my mother was mortified that I was walking down the street with a phone to my ear,”.
Menurut pengamat perilaku yang meneliti soundscape, ada pengaruh kuat dari perbedaan usia. Dalam survei Ofcom terhadap 1.010 orang pada Agustus 2022, dari kelompok usia 13–17 tahun, 69% menilai panggilan video dapat diterima, 73% menyatakan mendengarkan musik tanpa headphone juga dapat diterima, dan 83% memilih menonton video tanpa headphone sebagai hal yang layak.
Profesor fisiologi dari University of Sussex, Harry Witchel, berpendapat kondisi masa remaja membuat perilaku tersebut lebih masuk akal. Ia menyoroti bahwa remaja sedang beralih dari lingkungan orang tua ke kelompok sebaya, dan loudcasting dipandang sebagai salah satu bentuk ekspresi: “That’s what they’re doing, they’re saying ‘I’m here’,”.
Dr Rachael Kent, dosen senior di digital economy and society di King’s College London, menambahkan bahwa loudcasting tidak semata-mata lahir dari kurangnya kepedulian pada orang lain. Ia menyebut konteks perjalanan bersama teman bisa membuat perangkat dipakai “bersama”: “Travelling to and from school on public transport with friends, they’re experiencing their devices together.”
Kent juga memandang praktik itu bisa bernuansa ekspresif: “performative… a way to rebel. ‘I’m going to play music, watch stuff’, that’s a way to express who you are, what your tastes are.”
Witchel mengatakan ia mulai mengamati loudcasting sekitar 2011, beberapa tahun setelah perilisan iPhone. Pada tahun itu, ia berbicara dengan BBC mengenai anak muda yang memutar musik dengan suara keras di ruang publik dan menyebutnya sebagai: “fascinating human phenomenon of marking social territory”.
Memasuki 2026, ia menilai loudcasting berkembang seiring kualitas audio yang meningkat, serta melemahnya “penertiban sosial” di ruang publik. Ia juga mengaitkannya dengan hilangnya etika setelah lockdown Covid-19: “People were just used to walking around their homes in their bunny slippers, and when they came back into the commons and the social space they forgot there were rules they had to follow,”.
Persoalan bukan sekadar desibel, melainkan perhatian
Bagi banyak penumpang, yang membuat loudcasting terasa kasar bukan hanya kerasnya suara. Witchel menggambarkan cara manusia menilai suara yang “tidak pada tempatnya”: “Noise is like weeds.”
Ia menjelaskan bahwa kebisingan adalah suara yang keluar konteks: “Noise is a sound out of place. If we think that the railway sounds are supposed to be on the railway, then we don’t think of it as inappropriate.” Menurutnya, inti persoalan ada pada perhatian dan bagaimana kita menghadapi lingkungan suara, karena tiap soundscape memiliki makna: “The issue isn’t so much just pure decibels… the issue is actually attention and how we deal with certain soundscapes, and how that sound environment relates to us. It has a contextual meaning.”
Berita Terkait
Witchel juga menyatakan kita bisa terbiasa dengan bunyi kereta sehingga lebih mudah menerimanya dibanding percakapan keras dari perangkat orang lain. Dengan kata lain, ada perbedaan antara suara latar yang konsisten dan bunyi yang “menarik” atensi penumpang.
Penegakan aturan: kampanye, denda, dan keterbatasan bukti
TfL mengumumkan kampanye kesadaran publik tahun lalu. Ini merespons hasil survei terhadap 1.000 orang yang menyebut 70% responden merasa musik keras dan panggilan telepon tanpa headphone sebagai gangguan.
Partai Liberal Democrats mendorong perilaku tersebut bisa dikenai sanksi denda hingga ÂŁ1.000. Juru bicara transportasi mereka, Olly Glover, mengaitkannya dengan menurunnya kesadaran sosial sejak pandemi: “Since the pandemic a lot of people live in their own head more than ever before,” dan ia menambahkan, “they don’t necessarily think about their impact on other people”.
Glover juga menilai perusahaan teknologi sebaiknya ikut bertanggung jawab. Ia menyarankan penyediaan headphone di stasiun atau menjual headphone secara otomatis saat pengguna membeli ponsel.
BBC menghubungi sejumlah perusahaan teknologi termasuk Apple, Samsung, Meta, dan TikTok terkait respons mereka terhadap loudcasting. Tidak ada komentar yang diberikan dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Dorongan Liberal Democrats juga mendapat dukungan dari pihak Konservatif. Rebecca Smith, anggota parlemen Konservatif untuk South West Devon, menyebut: “things have moved on a bit since a few people carried around a Discman,” dan ia mengatakan tidak ada salahnya aturan diperkuat: “it wouldn’t hurt to have the rules ‘beefed up’” agar penumpang bisa menyampaikan bahwa tindakan tertentu melanggar hukum.
Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa berdasarkan peraturan by-law kereta yang berlaku, penumpang yang mengganggu sudah dapat dikenai denda hingga ÂŁ1.000. TfL menyatakan bahwa saat petugas menemukan orang memutar perangkat tanpa headphone, biasanya petugas meminta penumpang untuk menghentikan suara dan mayoritas mematuhi permintaan tersebut. Jika tidak, proses penegakan bisa berlanjut hingga rujukan untuk penuntutan.
Pada Februari, transport under-secretary Keir Mather mengatakan di hadapan komite bahwa ia akan “engage with officials about how we can more robustly enforce the by-laws”. Ketika ditanya hasil pembahasan tersebut, Departemen Transportasi menyampaikan bahwa pihaknya mengharapkan operator kereta menggunakan kewenangan yang ada.
Pemerintah juga menyebut “cracking down on nuisance passengers” melalui Bus Services Act yang disahkan pada Oktober. Undang-undang itu memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuat by-law guna mencegah penumpang yang mengganggu.
Liberal Democrats menilai by-law yang ada belum cukup jelas, dan ingin aturan melarang secara spesifik memutar musik serta video dengan suara keras. Partai itu sedang berupaya memasukkan amandemen dalam Railways Bill.
Kendala utama: sumber daya, bukti, dan keengganan mengadukan
Hambatan dalam penegakan, menurut informasi TfL, adalah ketersediaan sumber daya. Dalam daftar kegiatan penegakan yang dilakukan antara 2020/21 dan 2024/25, TfL menyebut tidak ada satu pun denda yang dikenakan. Mereka juga mengidentifikasi kasus penuntutan yang tidak berlanjut karena tidak cukup bukti atau tidak dijalankan dengan kebijaksanaan tertentu, termasuk karena usia penumpang.
Dalam satu perkara 2022/23, kasus ditarik dari pengadilan karena terdakwa bukan berasal dari Inggris dan telah kembali ke negaranya.
Meski banyak orang mengaku kesal, laporan resmi justru cenderung jarang. Lisa Lavia, managing director Noise Abatement Society—lembaga yang bergerak pada masalah kebisingan dari tetangga, pesawat, maupun kereta—menyatakan bahwa situasi di gerbong kereta bisa membuat pengaduan menjadi lebih sulit: “In train carriages, if there are no conductors, it becomes more difficult in practice to make a public nuisance complaint,”.
TfL juga memantau penegakan terkait pemakaian headphone. Mereka menyatakan bahwa pengaduan yang menyebut headphone dan musik mengalami penurunan. TfL menilai hanya ada “small number” pengaduan yang berkaitan dengan streaming konten keras dalam konteks miliaran perjalanan setiap tahun, sementara Great Western Railways menyebut baru menerima 10 pengaduan sejak Januari 2025.
Wali Kota London, Sir Sadiq Khan, saat Mayor’s Question Time pada Juni mengatakan: “a lot of people are concerned” dan ia mengakui jumlah penuntutan masih rendah. Ia menyatakan bersedia meninjau langkah lain untuk mengedukasi warga London, termasuk dengan melihat apa yang dilakukan kota dan negara lain: “Sometimes people are not aware of the impact they are having on others, of their antisocial behaviour,”.
Lavia menambahkan bahwa topik loudcasting kini cukup sering ditanyakan kepada organisasinya. Ia juga menilai meski porsinya kecil, pertanyaan itu mewakili masalah yang lebih luas: “it’s representative of something much wider,” dan ia meyakini ketidakterkenalan organisasi membuat banyak orang datang saat mereka sudah benar-benar tidak berdaya.
Meski mayoritas menyatakan tidak menyukai loudcasting, pertanyaan berikutnya tetap terbuka: apakah penerimaan terhadap suara ponsel di ruang publik berbeda tergantung latar belakang dan cara orang memandang norma sosial?
