jurnalistik.co.id – Seorang pejabat senior Israel menyatakan pasukan Israel tidak akan mundur dari posisi mereka di Gaza tanpa adanya “genuine disarmament” dari kelompok bersenjata Palestina Hamas.
Menurut pernyataan itu, syarat utama yang digarisbawahi adalah penyerahan senjata Hamas secara nyata—bukan sekadar rencana di atas kertas—sebelum penarikan pasukan dilakukan.
Di sisi lain, Hamas menyampaikan bahwa penyerahan persenjataan beratnya bergantung pada dua hal: Israel harus mengakhiri “all forms of aggression” dan menarik pasukannya dari Gaza.
Perselisihan syarat-timbal ini muncul setelah Donald Trump menyatakan ada kemajuan melalui “Board of Peace” yang, menurutnya, telah mencapai kesepakatan terkait “complete disarmament” Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza.
Trump menegaskan bahwa Israel “very happy” dengan usulan tersebut, seraya menyebutnya sebagai “a big step for the Middle East”.
Namun, pandangan di dalam pemerintahan Israel tidak sepenuhnya sejalan. Menteri Keamanan Nasional dari kubu sayap kanan jauh, Itamar Ben Gvir, menolak draft kesepakatan itu dengan menyebutnya “not acceptable”.
Klaim-klaim terbaru ini merupakan bagian dari fase kedua rencana gencatan senjata Gaza yang dijembatani AS, yang ditujukan untuk mengakhiri perang di Gaza.
Rencana 20 poin itu, yang diumumkan pada September tahun lalu, mencakup pembentukan “Board of Peace” untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan, termasuk langkah-langkah disarmament Hamas, penarikan pasukan Israel, serta rekonstruksi Gaza.
Berbicara pada pertemuan kabinet di Camp David, Jumat, Trump mengatakan bahwa ia memiliki “understanding” dengan Israel mengenai proposal pelucukan senjata terbaru yang disepakati dengan Hamas.
Trump menambahkan bahwa “Israel’s very happy about it”. Pernyataan ini disampaikan tanpa memberi jawaban langsung ketika ditanya apakah Hamas akan melakukan disarmament lebih dulu sebelum pasukan Israel mundur, atau sebaliknya.
Alih-alih menjawab urutan tersebut, Trump menyatakan Gaza merupakan “a very complex situation”. Ia juga mengatakan bahwa senjata Hamas akan diserahkan kepada Board of Peace.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum memberikan komentar mengenai proposal terbaru tersebut.
Pejabat Israel lainnya menegaskan posisi yang lebih spesifik: “there will be no IDF [Israel Defence Forces] withdrawal from the current Yellow Line without the genuine disarmament of Hamas”.
“Yellow Line” sendiri adalah titik batas demarkasi di dalam Gaza yang, menurut kesepakatan setelah gencatan senjata AS lalu, menjadi rujukan penarikan pasukan Israel.
Dalam rancangan awal, kesepakatan tersebut ditujukan agar Israel mempertahankan kontrol sementara atas area di belakang Yellow Line—yang setara dengan 53% wilayah Gaza.
Tetapi, Netanyahu baru-baru ini menyatakan bahwa IDF mengendalikan lebih dari 60% wilayah Gaza. Pada bulan Mei, ia juga mengatakan arah kebijakannya adalah bergerak hingga 70%.
Dalam pernyataannya, Hamas menyatakan komitmen Israel untuk mengakhiri serangan terhadap Gaza adalah “a fundamental prerequisite” untuk melangkah ke depan dengan kesepakatan tersebut.
Hamas juga menyebut adanya hak yang dijamin untuk “self-determination, establishing an independent Palestinian state”.
Berita Terkait
Kelompok itu menambahkan bahwa mereka telah bernegosiasi “responsibly and positively” bersama “national consensus among the Palestinian factions”.
Pejabat Palestina yang terlibat dalam pembicaraan meyakini keputusan mengenai kepemimpinan baru Hamas—yang mereka sebut sebagai yang paling menentukan dalam sejarah kelompok—dipengaruhi oleh kondisi kemanusiaan yang menghancurkan dan dihadapi lebih dari 2 juta warga Palestina di Gaza.
Di saat yang sama, Board of Peace telah mempublikasikan apa yang disebutnya sebagai roadmap untuk Gaza. Peta jalan itu, menurut rilis, kembali menegaskan pola disarmament Hamas yang bertahap, penarikan Israel yang dilakukan secara bertahap, serta penempatan pasukan stabilisasi internasional.
Reaksi di lapangan: harapan dan ketakutan yang saling bertemu
Beberapa warga Palestina di Gaza dan sejumlah warga di Israel menyampaikan tanggapan mereka kepada BBC mengenai rencana tersebut.
Tala, 18 tahun, mengatakan ia tinggal di sebuah tenda di Gaza sejak rumahnya hancur dalam serangan udara. Ia menyatakan, “every time people hear about a possible ceasefire, we hope that it will finally end”.
Namun, ia menambahkan, “But when these promises are broken, it creates more fear,” seraya menjelaskan bahwa aktivitas harian tetap “very challenging”.
Menurut Tala, setiap hari menghadirkan kesulitan baru dan mereka terus memikirkan keselamatan serta kebutuhan dasar.
Ia menegaskan, “What matters most is stopping the fighting, protecting civilians and setting a new chapter of re-building”.
Di Israel, Jonny mengatakan ia “prays” agar gencatan senjata di Gaza bisa berjalan. Ia menyampaikan, “I don’t see an ending to this cycle, but I pray it’s the case,” kepada BBC.
Selain respons warga, pejabat internasional juga menilai perkembangan itu. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyebut kesepakatan yang diusulkan sebagai “the only good news in recent days”.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menekankan fokus harus diarahkan pada pelaksanaan penuh rencana damai 20 poin, termasuk “withdrawal of the IDF from Gaza and respect for the ceasefire by all parties”.
Ia juga menambahkan bahwa kondisi di Gaza “remain appalling” dan Israel “must immediately end the unacceptable restrictions on aid”.
Israel membantah klaim bahwa mereka membatasi masuknya bantuan.
Akar konflik dan angka korban menurut sumber wilayah
Perang di Gaza dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel bagian selatan pada 7 Oktober 2023.
BBC menyebut dalam serangan itu sekitar 1,200 orang tewas dan 251 orang lainnya disandera.
Israel kemudian melancarkan kampanye militer di Gaza. Dalam proses itu, lebih dari 73,290 orang dilaporkan tewas menurut kementerian kesehatan wilayah, dengan angka yang dianggap andal oleh PBB.
