jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris berencana mengubah aturan imigrasi agar Shabir Ahmed, tokoh utama jaringan grooming Rochdale, dapat dideportasi dari Inggris.
Langkah itu disampaikan menjelang pengumuman yang dijadwalkan pada Senin, ketika Menteri Dalam Negeri akan memaparkan rencana perubahan Undang-Undang Imigrasi 1971.
Menurut keterangan yang dihimpun BBC, Shabana Mahmood diperkirakan akan menjelaskan bagaimana amendemen tersebut bekerja untuk membuka jalan penghapusan status keberadaan Ahmed di Inggris, yang selama ini terhambat oleh ketentuan dalam 1971 Immigration Act.
Ahmed berusia 73 tahun. Ia dijatuhi hukuman penjara 22 tahun pada Agustus 2012 atas sejumlah tindak pidana seksual terhadap anak, termasuk pemerkosaan.
Ia kemudian dibebaskan dengan status lisensi pekan lalu. Shabir Ahmed selama masa kejahatannya dikenal para korban dengan panggilan “Daddy”.
Ia memiliki kewarganegaraan ganda Inggris-Pakistan, namun status kewarganegaraan Inggrisnya dicabut setelah vonis pada 2012.
Dasar hukum yang selama ini menghalangi deportasi
Pada saat pembebasannya, para korban diberitahu bahwa Ahmed tidak dapat dideportasi ke Pakistan. Alasannya terkait ketentuan Undang-Undang Imigrasi 1971 yang melarang pengembalian seorang warga negara Persemakmuran yang datang ke Inggris sebelum 1973 dan telah berada di negara itu selama lima tahun.
Aturan tersebut disebut menjadi penghalang utama proses deportasi terhadap Ahmed, meski ia sudah menjalani hukuman penjara untuk kejahatan terhadap anak-anak.
Setelah keluar dari penjara, Ahmed ditempatkan di akomodasi dengan pengawasan staf selama 24 jam. Ia juga dipasangi tag pemantauan berbasis GPS.
Pemerintah menegaskan bahwa Ahmed berada di bawah ketentuan lisensi yang ketat. Rinciannya mencakup zona larangan, jam malam yang dipantau secara elektronik (elektrically monitored curfew), serta kewajiban terkait register pelaku seks.
Ketika Ahmed berada di Inggris, pemerintah menyatakan bahwa setiap pelanggaran atas syarat lisensi yang ketat akan berujung pada kembalinya Ahmed ke penjara secara segera.
Berita Terkait
Reaksi korban dan desakan perubahan hukum
Sebagian korban menyampaikan bahwa mereka merasa “frightened” setelah pembebasan tersebut dan mengaku merasa “unsafe”.
Di sisi politik, Chris Philp—Shadow Home Secretary dari Partai Konservatif—telah berulang kali mendesak pemerintah untuk mendukung sebuah amandemen pada Immigration and Asylum Bill agar Ahmed dapat dideportasi.
Pejabat Home Office juga menyatakan bahwa upaya untuk mendeportasi Ahmed tidak akan berhenti. Alex Norris, menteri Home Office, mengatakan kepada anggota parlemen pekan ini bahwa pemerintah tidak akan “give up” dalam upaya itu atas dasar kejahatan “heinous” yang dilakukan Ahmed.
BBC juga menyebut bahwa belum diketahui berapa lama proses perubahan hukum bisa ditempuh. Namun, seorang sumber pemerintah menyatakan kemungkinan waktu yang diperlukan bisa mencapai hingga satu tahun.
Kendala lain: kerja sama dengan Pakistan
Selain aspek hukum di Inggris, terdapat persoalan lain yang disebut tidak langsung selesai hanya dengan perubahan peraturan. BBC melaporkan bahwa saat ini tidak ada kesepakatan yang terjalin untuk memungkinkan Inggris mengembalikan Ahmed ke Pakistan.
Kasus jaringan grooming Rochdale dan peran Ahmed
Shabir Ahmed merupakan salah satu dari sembilan pria yang berasal dari Rochdale dan Oldham dan dinyatakan bersalah karena mengeksploitasi anak perempuan. Dalam perkara tersebut, korban yang disasar disebut berusia “as young as 13” dan kejahatan terjadi di dua restoran take-away di wilayah Heywood, Rochdale.
Salah satu aktivis yang mendampingi korban, Billy Howarth, mengatakan bahwa ia telah mendukung dua dari korban sejak 2014. Ia menilai pembebasan anggota jaringan itu “hit home harder than the rest”.
“They believe he is the most evil man they know,” ujar Billy Howarth. Ia juga menambahkan, “Both girls are in crisis at the moment. They are frightened for their lives at this moment in time.”
Dengan rencana perubahan Undang-Undang Imigrasi 1971, pemerintah berupaya mengubah kerangka yang selama ini membuat deportasi tidak dapat dilakukan. Namun, hingga Senin rencana tersebut dipaparkan, waktu implementasi dan prasyarat kerja sama pengembalian ke Pakistan masih menjadi faktor yang menentukan.
