jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Suahasil Nazara bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/10/2026) sore.
Usai pertemuan, keduanya menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas pembiayaan untuk penanganan pascabencana.
Keterangan yang disampaikan menyebutkan, agenda diskusi berlangsung selama hampir dua jam.
Dalam pertemuan itu, pembahasan berfokus pada kelanjutan program pemulihan yang telah lebih dulu dimulai.
Selain membicarakan rencana tindak lanjut, rapat juga diarahkan untuk memastikan setiap langkah penanganan berjalan sesuai desain yang telah disiapkan.
Suahasil menegaskan bahwa pertemuan ini ditujukan agar program pemulihan bencana di Sumatra tetap berlanjut hingga tuntas pada 2028.
Upaya pemulihan yang dimaksud merupakan lanjutan dari program yang telah mulai berjalan pada 2026.
Dengan demikian, tujuan pembahasan tidak berhenti pada fase awal penanganan, melainkan diarahkan pada kesinambungan hingga periode penyelesaian yang direncanakan.
Dalam rapat tersebut, keduanya juga merujuk pada bencana banjir bandang di Sumatra.
Bencana tersebut meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terjadi pada akhir tahun 2025.
Pengaitan periode bencana dengan tahapan pemulihan menjadi bagian yang ditegaskan dalam pertemuan kedua pejabat tersebut.
Suahasil menyampaikan bahwa pertemuan bersama ini dilakukan untuk memastikan proses pemulihan tidak berhenti di tengah jalan.
Menurutnya, fokus pembicaraan berada pada pembiayaan pascabencana yang diperlukan agar pelaksanaan program dapat terus berjalan.
Ia juga menekankan bahwa alokasi anggaran untuk program-program yang telah direncanakan harus memadai.
Penekanan tersebut disampaikan agar pelaksanaannya dapat berlanjut sesuai rencana yang telah disusun.
Sejumlah program yang dibahas diposisikan sebagai bagian dari rangkaian penanganan pascabencana, bukan sebagai kegiatan yang sifatnya temporer.
Berita Terkait
Kedua kementerian, melalui pertemuan ini, menyampaikan pesan yang sama mengenai kebutuhan dukungan anggaran agar tahapan pemulihan bisa tetap berjalan.
Dengan target penyelesaian pada 2028, pembahasan juga diarahkan pada kelanjutan implementasi dari tahun 2026 ke periode berikutnya.
Pernyataan setelah pertemuan menunjukkan bahwa agenda rapat mencakup upaya menjaga konsistensi pelaksanaan program sesuai perencanaan.
Dalam konteks itu, pembiayaan pascabencana ditempatkan sebagai faktor yang menentukan keberlanjutan program dari waktu ke waktu.
Rangkaian pemulihan dari 2026 hingga tuntas 2028
Suahasil menyebut, program pemulihan yang telah dimulai pada 2026 perlu dipastikan tetap berjalan hingga tuntas pada 2028.
Target tahun penyelesaian tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan seusai rapat di Kemendagri.
Penegasan itu sekaligus memperjelas bahwa pembahasan tidak hanya meninjau pelaksanaan yang sudah berjalan, tetapi juga mengunci arah kelanjutan.
Adapun bencana yang menjadi rujukan pembahasan adalah banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terjadi pada akhir tahun 2025.
Rangkaian pemulihan kemudian dijalankan melalui program yang berlangsung mulai 2026, dengan horizon hingga 2028.
Alokasi anggaran sebagai prasyarat pelaksanaan
Selain menyoroti target waktu pemulihan, Suahasil menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai bagi program yang sudah direncanakan.
Ia menyampaikan bahwa dukungan anggaran diperlukan agar pelaksanaan dapat terus berlangsung sesuai rencana.
Pesan tersebut menyiratkan bahwa keberlanjutan program pascabencana bertumpu pada kesiapan pembiayaan sejak tahap perencanaan hingga tahap implementasi.
Dengan pembahasan tersebut, kedua kementerian juga menyampaikan bahwa penanganan pascabencana harus berjalan berkesinambungan.
Melalui rapat yang berlangsung hampir dua jam, pertemuan Suahasil dan Tito Karnavian menjadi forum untuk memadukan arah pemulihan dengan pembiayaan yang diperlukan.
Di bagian akhir penyampaian, keduanya menegaskan bahwa program penanganan bencana yang telah disiapkan membutuhkan alokasi anggaran yang cukup agar dapat dilaksanakan secara konsisten.
