jurnalistik.co.id – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menegaskan, persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak akan benar-benar mereda jika etika serta keteladanan pemimpin hanya berhenti pada slogan. Bagi GNB, kualitas moral penyelenggara negara menjadi titik pijak yang menentukan arah kepercayaan publik.
Penegasan itu disampaikan Alissa Wahid saat Sarasehan Kemerdekaan di Grha Pemuda, Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026). Acara tersebut berlangsung dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.
Dalam forum itu, Alissa Wahid menguraikan pandangan bahwa masyarakat pada akhirnya menilai pemerintahan dari perilaku para pemimpinnya, bukan sekadar dari rencana kebijakan. Ia menempatkan keteladanan sebagai fondasi bernegara yang tidak bisa ditawar.
Keteladanan dan krisis kepatutan
Alissa Wahid menyatakan, “Etika dan keteladanan pemimpin adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang menurun disebabkan oleh lunturnya keadaban berbangsa dan bernegara dalam bentuk krisis kepatutan serta hilangnya keteladanan di kalangan penyelenggara negara.”
Menurut Alissa, hilangnya keteladanan turut menjadi akar berbagai problem lain yang kemudian saling menguatkan. Ia menyoroti lemahnya pemberantasan KKN, sekaligus munculnya rangkap kepentingan di lingkungan pejabat publik.
Ia juga menekankan bahwa GNB memandang pemberantasan KKN tidak layak berhenti pada retorika. Penindakan, dalam pandangan tersebut, harus disertai langkah nyata yang langsung menyasar dampak keuangan bagi negara.
“Dibutuhkan komitmen agar jabatan penyelenggara negara diisi oleh mereka yang kompeten dan berintegritas,” ucap Alissa Wahid. Dengan kalimat itu, ia menggambarkan arah yang dimaksud: penguatan kualitas orang yang menjalankan jabatan, bukan sekadar pengulangan pesan publik.
Lebih lanjut, Alissa menjelaskan perlunya upaya mengembalikan aset hasil korupsi kepada negara sebagai praktik yang benar-benar terlihat. Fokusnya adalah tindakan yang dapat diverifikasi, sehingga tujuan pemberantasan KKN tampak dalam kerja-kerja pemerintahan.
Pendidikan, kesehatan, dan kualitas SDM
Selain berbicara tentang tata kelola pemerintahan, GNB juga menyoroti pendidikan, kesehatan, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai investasi masa depan bangsa. Dalam kesempatan itu, Alissa menyebut adanya ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga yang bersumber pada kualitas pendidikan, kesehatan, dan SDM yang belum merata serta belum memadai.
Ia mengaitkan agenda peningkatan SDM dengan kebutuhan perbaikan yang menyeluruh, termasuk aspek pembentukan karakter. Alissa menegaskan perlunya penguatan yang tidak hanya mengutamakan hasil akademik, melainkan juga pembinaan budi pekerti.
Berita Terkait
“Pendidikan perlu diperkuat tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga budi pekerti dan karakter. Kesehatan perlu diperkuat dari sisi layanan, fasilitas, dan pemenuhan kebutuhan dasar agar generasi mendatang tumbuh sehat, cerdas, dan berintegritas,” ungkap Alissa.
Dalam pandangan Alissa, kesehatan tidak cukup dipahami sebagai ketersediaan fasilitas semata, melainkan juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan mutu layanan. Dengan demikian, generasi berikutnya diharapkan memiliki kondisi yang mendukung tumbuhnya integritas sekaligus kemampuan berpikir dan bertindak secara sehat.
Masyarakat sipil sebagai pelaku demokrasi
Alissa juga menegaskan bahwa masyarakat sipil merupakan pelaku utama dalam membangun demokrasi. Ia menolak posisi warga sebagai penonton, karena inisiatif kolektif dinilai menentukan arah ruang publik dan kualitas pengambilan keputusan.
Menurut Alissa, meskipun ruang sipil disebut semakin menyempit, inisiatif yang tumbuh dari akar rumput tetap menjadi sumber harapan bagi kehidupan demokrasi. Ia menilai, suara publik harus terus dijembatani menuju pihak yang memiliki kewenangan kebijakan.
“Organisasi masyarakat sipil, komunitas agama, dunia usaha, tokoh agama, kalangan kampus, media, dan warga perlu terus memperkuat kesadaran publik dan menjembatani suara rakyat dengan pengambil kebijakan,” ucapnya.
Dengan susunan aktor yang disebutkan, Alissa menempatkan demokrasi sebagai proses yang melibatkan banyak unsur sosial. Kerja-kerja kesadaran publik dan penghubung aspirasi menjadi bagian dari upaya menjaga agar kebijakan tidak terputus dari kebutuhan nyata masyarakat.
Forum Sarasehan Kemerdekaan dan tokoh yang hadir
Pandangan Alissa Wahid dalam sarasehan tersebut disampaikan di hadapan sejumlah tokoh nasional. Kehadiran berbagai figur memperlihatkan bahwa pesan GNB berupaya menjangkau banyak spektrum pemikiran dan pengalaman dalam membangun arah kebangsaan.
Acara di Grha Pemuda, Gereja Katedral, Jakarta Pusat itu dihadiri Sinta Nuriyah Wahid, Emil Salim, Mahfud MD, Ignatius Kardinal Suharyo, Franz Magnis-Suseno, SJ, Omi Komaria, Nurcholish, Lukman Hakim Saifuddin, serta Alissa Wahid.
Melalui rangkaian pandangan tersebut, GNB menempatkan dua garis besar sekaligus: perbaikan etika kepemimpinan sebagai prasyarat kepercayaan publik, dan penguatan investasi SDM sebagai fondasi jangka panjang. Pada sisi lain, masyarakat sipil diposisikan sebagai tenaga penggerak yang memastikan demokrasi tetap hidup meski ruang bergerak tidak selalu luas.
Dengan kata lain, GNB mendorong agar perubahan tidak berhenti pada pesan moral dan wacana publik. Perubahan yang dimaksud harus tampak dalam praktik tata kelola pemerintahan, termasuk penindakan yang nyata dalam pemberantasan KKN, serta penguatan pendidikan dan kesehatan yang menyentuh kebutuhan generasi mendatang.
