jurnalistik.co.id – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada pengacaranya untuk memulai langkah hukum atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Haaretz. Sengketa ini berawal dari laporan Haaretz yang menyebut Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, telah memperingatkan Netanyahu soal rencana operasi Hamas menjelang 7 Oktober 2023.
Laporan itu mengutip cuplikan buku yang diterbitkan Haaretz, yang menyatakan adanya panggilan telepon antara bin Zayed dan Netanyahu pada September 2023. Dalam laporan tersebut, Netanyahu diberi informasi bahwa pimpinan Hamas saat itu di Gaza, Yahya Sinwar, sedang merencanakan operasi besar.
Namun kantor Netanyahu membantah klaim tersebut secara tegas. Mereka menyatakan “no warning was given to the prime minister from the United Arab Emirates before 7 October” dan menilai pemberitaan itu bagian dari “sinister plot”.
Haaretz, yang selama ini dikenal kritis terhadap Netanyahu, menyatakan tetap berdiri pada laporannya. Surat kabar itu juga menolak gugatan pencemaran nama baik dengan menyebut “sole purpose is to silence journalistic criticism”.
Klaim peringatan dan bantahan Netanyahu
Menurut Haaretz, laporan yang dipublikasikan pada hari Selasa didasarkan pada tiga “foreign senior sources” serta seorang penasihat Palestina kepada Sheikh Mohammed. Haaretz menyebut bahwa pada masa akhir September 2023, seorang perwakilan dari kedutaan UEA mendatangi kantor perdana menteri Israel membawa telepon khusus agar percakapan tetap dirahasiakan.
Dalam percakapan itu, Haaretz melaporkan Netanyahu mendapat peringatan langsung dari bin Zayed. Peringatan tersebut merujuk pada informasi bahwa Sinwar telah memberi tahu seorang pejabat Palestina sebelumnya terkait persiapan operasi Hamas yang oleh Haaretz disebut sebagai “earthquake”.
Haaretz juga mengutip bahwa “Bin Zayed expressed concern that the event in question would not only lead to bloodshed but also destabilise the entire region”. Laporan itu menambahkan bahwa informasi yang disajikan Haaretz merupakan hasil riset dari puluhan sumber, dokumen, dan korespondensi, dalam konteks penulisan buku berjudul Hostages: 843 Days of Abandonment karya Shlomi Eldar dan Ruth Yuval.
Di sisi lain, Haaretz menulis bahwa Netanyahu merespons dengan “relative calm” meski mendapat peringatan tersebut. Dalam laporan itu, Netanyahu menyatakan Hamas dalam penilaiannya berniat beroperasi di wilayah Tepi Barat, lalu meyakinkan bin Zayed bahwa Israel siap menghadapi skenario apa pun.
Laporan Haaretz juga menyebut bahwa setelah percakapan tersebut, pemimpin UEA menuturkan isi pembicaraan kepada direktur CIA saat itu, William J Burns. Selain itu, Haaretz mengklaim Netanyahu tidak melakukan briefing kepada kepala Shin Bet, kepala intelijen Mossad, maupun kepala staf Angkatan Bersenjata Israel mengenai percakapan dengan Presiden UEA.
Imbas terhadap dinamika politik menjelang pemilu
Ketegangan ini muncul ketika kampanye pemilihan umum Israel mulai memanas. Haaretz memandang pemberitaan tersebut beririsan dengan konteks politik, sementara Netanyahu dan partainya menilai narasi media sebagai bagian dari upaya menekan kritik jurnalistik.
Pemungutan suara pada 27 Oktober kerap dipahami sebagai semacam referendum atas kepemimpinan Netanyahu. Sejak serangan 7 Oktober 2023, telah muncul tuduhan bahwa Netanyahu tidak bertindak cukup cepat setelah serangan dimulai, dan ia menolak penyelidikan publik independen atas apa yang terjadi.
Berita Terkait
Pada 7 Oktober 2023, ribuan pria bersenjata yang dipimpin Hamas menerobos pagar perbatasan Gaza dan menyerang komunitas di dekatnya, pangkalan militer, serta festival musik yang besar. Sekitar 1.200 orang tewas dan 251 lainnya dibawa kembali ke Gaza sebagai sandera.
Israel kemudian melancarkan kampanye militer di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan yang dijalankan Hamas, setidaknya 73,670 orang telah tewas, dan angka-angka tersebut dinilai kredibel oleh PBB. Dalam iklim yang sarat tuduhan itu, laporan Haaretz berpotensi memperkuat kecurigaan para pengkritik terhadap Netanyahu.
Reaksi Haaretz, pemerintahan Israel, dan posisi UEA
Haaretz mempublikasikan laporannya pada hari yang sama ketika pemerintah Inggris mengumumkan sanksi terkait pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Pemerintah Israel menyatakan kemarahannya dan mengumumkan sejumlah langkah balasan, termasuk perintah penutupan konsulat Inggris di Yerusalem Timur yang diduduki.
Walau insiden sanksi Inggris menjadi perhatian internasional, di Israel kisah Haaretz justru menjadi sorotan menjelang pemilu. Partai Likud Netanyahu menuduh Haaretz melakukan “blatant foreign interference in Israel’s elections”. Netanyahu sendiri mengatakan di platform X bahwa cerita itu memiliki “clear political timing, as part of the left’s election campaign”.
Pengacara Haaretz menanggapi rencana langkah hukum dari kubu Netanyahu dengan menyatakan mereka tidak akan gentar. Dalam surat kepada pihak Netanyahu, tim hukum Haaretz menilai pemberitaan itu merupakan hasil “an in-depth journalistic investigations” yang berbasis pada sumber yang relevan dengan isu berperingkat kepentingan publik paling utama.
Surat itu juga menyatakan, “In the absence of a full accountability to the public on behalf of your client, the press fulfils its role and exposes step by step the information to the public”.
Hingga saat laporan ini dipublikasikan, UEA tidak secara spesifik membahas percakapan tersebut. Namun, pihak UEA tidak membantahnya. Kementerian luar negeri UEA menyampaikan bahwa sejak serangan Hamas, mereka bekerja untuk meredakan ketegangan, menjaga stabilitas kawasan, dan mencegah kekerasan.
Dalam pernyataan yang dikutip, tertulis: “UAE and Israeli government entities have maintained open and direct lines of communication since the inception of the relationship more than five years ago.” Pernyataan itu juga menyebut, “When necessary, all relevant intelligence has been and continues to be communicated between the relevant entities.”
Tuntutan investigasi dari kubu oposisi Israel
Empat pemimpin utama partai oposisi Israel merilis pernyataan bersama yang menuntut adanya investigasi terkait apa yang terjadi. Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman, dan Yair Golan menyatakan bahwa Netanyahu serta mitra mereka dalam pemerintahan pasca “7 October government” tidak layak melanjutkan jabatan.
Dalam pernyataannya mereka menegaskan, “Netanyahu and his partners in the 7 October government are unfit to continue in office,” dan menambahkan, “We will work with the co-ordination and responsibility required to prevent them from leading to another disaster.”
Di tengah kampanye pemilu yang mendekat, perbedaan versi antara Haaretz dan kantor Netanyahu—serta respons UEA yang tidak menyangkal—mendorong pertanyaan baru soal komunikasi, kewaspadaan, dan akuntabilitas menjelang periode paling menentukan bagi kepemimpinan Netanyahu.
