Politik & Parlemen

Jumat, Anggota Parlemen Inggris-Wales Memilih RUU Legalizasi Assisted Dying

×

Jumat, Anggota Parlemen Inggris-Wales Memilih RUU Legalizasi Assisted Dying

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Legalised dying bill for England and Wales faces new Commons vote

jurnalistik.co.id – Anggota Parlemen Inggris dan Wales dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada Jumat ini terkait rancangan undang-undang legalisasi assisted dying. Proses itu berpotensi membawa perubahan selangkah lebih dekat setelah perjalanan legislasi sempat tersendat di House of Lords.

Rancangan tersebut memberi kesempatan bagi orang dewasa yang memiliki waktu hidup kurang dari enam bulan untuk mengajukan permohonan bantuan mengakhiri hidupnya. Permohonan ini tetap berada di bawah sejumlah persyaratan dan mekanisme perlindungan.

Pendukung kebijakan menilai penundaan berarti konsekuensi nyata bagi mereka yang sedang menghadapi kondisi terminal. Sementara pihak penentang menyatakan kerangka perlindungan yang ada belum cukup kuat, terutama untuk melindungi kelompok rentan.

Usulan dan mekanisme perlindungan

Dalam proposal ini, individu yang mengajukan assisted death harus mendapatkan persetujuan dari dua dokter dan panel ahli. Safeguards tersebut menjadi bagian kunci yang sering dijadikan dasar oleh pendukung untuk menegaskan adanya kontrol medis dan penilaian independen.

Namun, para kritikus berpendapat jumlah serta rancangan langkah proteksi tersebut tidak memadai untuk mencegah orang yang rentan mengalami paksaan atau tekanan agar mengakhiri hidup. Ada pula yang mendorong agar prioritas utama diarahkan pada peningkatan perawatan paliatif.

Debat pembacaan kedua pada Jumat itu akan memberi ruang bagi anggota parlemen untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip utama rancangan. Pemungutan suara harus mulai dilakukan sebelum 14:30 BST.

Jika mayoritas mendukung, undang-undang dinilai telah melewati satu rintangan besar pertama. Tahap berikutnya memungkinkan anggota parlemen membahas kemungkinan perubahan pada fase komite, tetapi dukungan di tahap ini tidak otomatis berarti mereka akan memilih hal yang sama pada pembacaan ketiga.

Apabila hasil pemungutan suara pada Jumat berujung penolakan, rancangan tersebut dinyatakan gugur. Kedua kubu sama-sama menilai persaingan akan ketat, termasuk karena jumlah anggota yang hadir pada sidang bisa memengaruhi keputusan.

Kata-kata pendukung: “real human cost”

Lauren Edwards, anggota Parlemen dari Partai Buruh sekaligus sponsor rancangan, menyampaikan bahwa penundaan membawa dampak yang bersifat kemanusiaan. Ia menyebut adanya “real human cost to the delay” dalam upaya meloloskan legislasi.

Edwards juga meminta agar anggota parlemen mengembalikan rancangan itu ke House of Lords, dengan tujuan agar proses yang sempat tertahan dapat diselesaikan. Ia mengatakan House of Lords memiliki peran “important role in scrutinising, refining and often improving legislation” terhadap rancangan yang dikirim dari Commons.

Edwards menegaskan: “Let them amend this bill if they choose to and send it back to MPs for a final decision.” Ia menambahkan bahwa cara itulah keputusan demokratis dibuat dan seharusnya berjalan, termasuk untuk memperbaiki ketidakadilan serta kekejaman yang ia nilai melekat pada hukum yang berlaku saat ini.

Dalam pernyataannya, Edwards menyebut: “There is a real human cost to the delay in passing this legislation and correcting the injustices and cruelty of the current law.”

Dame Esther Rantzen, tokoh yang dikenal luas sebagai kampanye high-profile terkait assisted dying, juga menyerukan agar anggota parlemen mendukung rancangan tersebut. Ia mengatakan hidupnya dengan kanker terminal menjadi “unbearable”.

Rantzen, yang berusia 86 tahun, menyatakan kondisi tubuhnya terlalu lemah untuk melakukan rencana perjalanan ke klinik assisted suicide di Swiss. Ia mengungkapkan bahwa: “Everything I didn’t want to happen I’m having to go through now.”

Keberatan: kekhawatiran soal tekanan dan standar perlindungan

Ashley Dalton, anggota Parlemen Partai Buruh yang menyatakan penolakan pada upaya pertama, menilai rancangan ini tetap “deeply flawed and unsafe”. Ia menambahkan bahwa kekhawatirannya berfokus pada risiko orang—terutama yang termasuk kelompok rentan—mengalami tekanan atau paksaan untuk memilih assisted dying.

Dalton menyebut: “I have very serious concerns about people, especially vulnerable people, being pressured or coerced into assisted dying. The safeguards within this bill are not enough to support them.” Ia juga menegaskan bahwa perlindungan yang tersedia tidak mampu memberi jaminan yang memadai bagi mereka yang rentan.

dari kalangan pemuka agama, Archbishop Richard Moth, yang memimpin komunitas Katolik di Inggris dan Wales, menilai proposal ini “wrong in principle” dan “deeply flawed”. Selain itu, Archbishop of Canterbury, Dame Sarah Mullally, menuliskan dalam The Telegraph bahwa usulan ini akan menjadi tanda “we are a society that believes that some lives are not worth living”.

Sejumlah organisasi medis juga menyampaikan keberatan. Royal College of Psychiatrists dan Royal College of Physicians, misalnya, menyatakan adanya “concerns” terhadap guardrails yang tersertakan dalam rancangan.

Meski demikian, beberapa pihak amal justru menyatakan sikap netral pada prinsip assisted dying. Marie Curie, Hospice UK, dan St Christopher’s hospice charity menyebut mereka netral, tetapi berulang kali mengingatkan bahwa akses terhadap perawatan akhir hayat yang berkualitas masih tidak merata di seluruh negeri. Mereka juga menilai sektor ini kekurangan pendundingan secara serius.

Kenapa pemungutan suara terjadi lagi: perjalanan legislasi yang tersendat

Rancangan ini pernah diproses pada sesi parlemen sebelumnya. Dalam periode itu, rancangan dibawa oleh anggota Parlemen Partai Buruh Kim Leadbeater dan berhasil melewati House of Commons pada 20 Juni 2025 dengan mayoritas 23.

Namun, dukungan menurun pada jarak antara pembacaan kedua dan pembacaan ketiga. Selanjutnya, rancangan tersebut tersendat di House of Lords.

Para pendukung menyatakan beberapa anggota Lords menggunakan taktik penundaan untuk menghambat proposal. Sebaliknya, kritikus berpendapat rancangan itu tidak memenuhi tujuan karena kekurangan dalam sisi safeguards.

Edwards menyatakan ia ingin mendorong rancangan yang identik dengan versi yang disetujui House of Commons tahun sebelumnya. Tujuannya berkaitan dengan mekanisme Parliament Acts.

Menurut ketentuan Parliament Acts, apabila rancangan yang identik lolos di House of Commons pada dua sesi parlemen berturut-turut, House of Lords tidak dapat menghentikan progresnya untuk kedua kali. Lords tetap dapat mengusulkan amandemen, tetapi perubahan itu hanya menjadi bagian rancangan bila kemudian disepakati oleh Commons.

Sinyal prosedural: kekhawatiran “this or nothing”

Gareth Snell dan Dame Meg Hillier—keduanya menempati posisi berbeda terhadap assisted dying—ikut menandatangani surat bersama kepada kolega parlemen. Snell sebelumnya mendukung rancangan pada upaya sebelumnya, sementara Hillier dikenal sebagai lawan penting assisted dying.

Dalam surat tersebut, mereka menyuarakan kekhawatiran atas risiko penggunaan Parliament Acts. Mereka memperingatkan anggota parlemen bahwa: “potentially being presented with a ‘this or nothing’ ultimatum on Friday”.

Edwards mengatakan ia tidak berniat menggunakan Parliament Acts, tetapi ia berargumen bahwa bila anggota parlemen mengesahkan rancangan identik, maka House of Lords akan tetap harus melakukan peninjauan tanpa kemampuan menghentikan progresnya.

Pihak penentang menilai penggunaan prosedur itu berpotensi menciptakan hukum yang menimbulkan kekhawatiran besar, sebagaimana telah disampaikan oleh berbagai organisasi yang bergerak di bidang disabilitas, rumah singgah (hospices), dan pihak lainnya.

Posisi pemerintah: netral tetapi menunggu keputusan Parlemen

Sementara itu, Perdana Menteri Andy Burnham menyatakan ia tidak akan memberikan suara dalam pemungutan suara pada Jumat. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai “a matter for Parliament to decide” dan menekankan bahwa pemerintah akan tetap bersikap netral secara resmi.

Burnham sebelumnya juga menyatakan keyakinannya bahwa pendanaan untuk perawatan akhir hayat di Inggris Raya harus ditingkatkan terlebih dahulu sebelum legalisasi assisted dying dipertimbangkan. Dengan demikian, keputusan pada Jumat ini akan menjadi momen penting bagi anggota parlemen untuk menentukan apakah prinsip-rancangan dapat terus berjalan menuju tahap berikutnya.