jurnalistik.co.id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan sekitar 72 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah. Penetapan tersebut dilakukan oleh jajaran kepolisian di 9 Polda.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menyatakan, penegakan hukum menjadi salah satu fokus pemerintah di tengah penanganan karhutla yang masih berlangsung. Menurutnya, langkah ini perlu ditempuh tanpa pengecualian.
“Ini tidak bisa kita tolerir, oleh karena itu penegakan hukum harus dilakukan,” tegas Jumhur dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/8/2026).
Jumhur menambahkan, pemerintah tidak hanya menyoroti individu yang diduga terlibat. KLH/BPLH juga tengah mengintensifkan investigasi terhadap korporasi yang area konsesinya terbakar.
Sejalan dengan itu, pemerintah menyiapkan sejumlah konsekuensi, mulai dari sanksi administratif, gugatan perdata, tuntutan ganti rugi lingkungan, hingga pembebanan biaya pemulihan ekosistem. Jumhur menekankan bahwa pemerintah tidak berkompromi terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
Pada saat yang sama, pemerintah tetap mengerahkan berbagai kekuatan untuk memadamkan titik api. Penanganan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, BNPB, BMKG, TNI, Polri, serta masyarakat.
“Jadi saya hadir di beberapa tempat, termasuk sekarang di Kalsel atas perintah Bapak Presiden untuk memastikan koordinasi-koordinasi di lapangan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan penanganan, Jumhur menjelaskan bahwa prioritas pertama pemerintah adalah memastikan seluruh titik api dapat dipadamkan. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah kebakaran semakin meluas.
Selain pemadaman, pemerintah juga memprioritaskan perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan asap. Upaya mitigasi dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, Puskesmas, serta fasilitas kesehatan di daerah.
“Dan yang kedua, prioritas kita adalah agar masyarakat terlindungi dan tidak terdampak secara serius, termasuk Kementerian Kesehatan dengan Puskesmas dan sebagainya juga bergotong royong,” ucap dia.
Berita Terkait
Jumhur menilai upaya mitigasi yang berjalan menunjukkan perkembangan positif. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan data BNPB, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Selatan pada 2023 mencapai sekitar 190.000 hektare.
Ia kemudian membandingkan dengan kondisi saat ini, di mana luas kebakaran tercatat sekitar 8.000 hektare. Perbandingan itu digunakan untuk menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian kebakaran.
“Kita berharap angka ini tidak meluas bahkan jangan sampai mendekati angka tahun 2023, artinya sebenarnya ada keberhasilan mitigasi sebelum bencana, dan kita juga akan terus berusaha mengatasi semuanya dengan seluruh pihak,” katanya.
Dalam kerangka penanganan tersebut, pemerintah tetap menjaga dua sasaran sekaligus. Di satu sisi, penanganan hukum diarahkan kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk korporasi yang konsesinya terbakar.
Di sisi lain, pemadaman dan mitigasi lapangan dijalankan melalui koordinasi lintas pihak. Pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, hingga TNI dan Polri bekerja bersama untuk merespons titik api dan mencegah perluasan kebakaran.
Upaya perlindungan kesehatan juga berjalan sebagai bagian dari strategi yang menyertai penanggulangan karhutla. Kementerian Kesehatan beserta Puskesmas dan fasilitas kesehatan di daerah disebut turut bergotong royong agar masyarakat tidak terdampak secara serius.
Dengan kombinasi langkah penegakan hukum, investigasi terhadap korporasi, serta pengendalian titik api dan mitigasi dampak asap, pemerintah berharap situasi tidak berkembang ke tingkat yang sama seperti pada tahun 2023. Jumhur menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya mengatasi karhutla bersama seluruh pihak.
Dalam penanganan karhutla, pemerintah menegaskan bahwa aspek penegakan hukum berjalan beriringan dengan upaya lapangan. Proses itu tidak hanya menyasar individu yang diduga terlibat, tetapi juga diarahkan pada korporasi yang area konsesinya mengalami kebakaran, termasuk melalui rangkaian konsekuensi seperti sanksi administratif, gugatan perdata, tuntutan ganti rugi lingkungan, hingga pembebanan biaya pemulihan ekosistem.
Di saat yang sama, pengendalian dilakukan dengan pengerahan berbagai unsur agar titik api dapat dipadamkan lebih cepat. Koordinasi melibatkan pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, BNPB, BMKG, TNI, Polri, serta masyarakat, dengan urutan fokus yang jelas: pemadaman untuk menahan perluasan, lalu perlindungan kesehatan warga dari paparan asap melalui dukungan Kementerian Kesehatan, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan di daerah.
Selain strategi tersebut, pemerintah juga menggunakan perkembangan lapangan sebagai rujukan evaluasi. Mengacu pada data BNPB, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Selatan pada 2023 mencapai sekitar 190.000 hektare, sedangkan saat ini tercatat sekitar 8.000 hektare. Pemerintah berharap kondisi ini tidak meluas dan tidak mendekati angka tahun 2023, sambil terus melibatkan seluruh pihak untuk menjaga pengendalian berkelanjutan.
