jurnalistik.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjaring pelaku usaha yang memiliki tempat fisik, seperti toko atau kantor. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, aktivitas ekonomi yang berlangsung dari rumah tangga juga masuk dalam pendataan.
Amalia menyampaikan hal tersebut saat berada di Balai Kota Jakarta pada Senin, 13 Juli 2026. Menurutnya, sejumlah kegiatan usaha kini dijalankan tanpa ruang usaha yang terlihat secara langsung di luar rumah.
“Karena sensus ini kami tidak hanya mendata pelaku usaha saja, karena aktivitas ekonomi ini juga terjadi di rumah tangga. Banyak sekali sekarang content creator, videographer, lalu kemudian online shopping dilakukan di rumah, tidak terlihat fisiknya,” kata Amalia.
Ia menilai perkembangan pola aktivitas ekonomi membuat pendataan tidak dapat berhenti pada entitas yang mudah diidentifikasi dari lokasi usaha. Karena itu, sensus juga menampung aktivitas yang melekat pada rutinitas rumah tangga, termasuk pekerjaan kreator konten dan videografer.
Dalam penjelasan BPS, petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah untuk memeriksa apakah terdapat aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah tangga. Dengan mekanisme itu, BPS berharap kegiatan ekonomi masyarakat tercatat lebih menyeluruh, tidak hanya yang tampak berada di tempat usaha.
Amalia menyatakan, hasil pendataan diharapkan memberi gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi di DKI Jakarta. Data tersebut, lanjutnya, akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ia juga memaparkan data awal yang telah disusun sebelum pelaksanaan sensus. Berdasarkan pendataan awal, BPS mencatat saat ini terdapat sekitar 1,5 juta pelaku usaha di DKI Jakarta, dengan catatan jumlah tersebut masih dapat berubah setelah seluruh proses sensus selesai.
Berita Terkait
Amalia menjelaskan, “Saat ini di dalam daftar awal kami sebelum sensus ada 1,5 juta usaha, dan ini nanti akan tentunya kami update sesuai dengan kondisi lapangan nanti yang hasil sensusnya.” Dengan demikian, pembaruan dilakukan mengikuti temuan di lapangan selama masa pendataan berlangsung.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri dilaksanakan secara door to door, dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Hingga 13 Juli 2026, capaian pendataan di DKI Jakarta telah mencapai 45,17 persen.
Ketika petugas datang ke lokasi rumah warga, persiapan yang diperlukan relatif sederhana. Warga hanya diminta menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk keperluan verifikasi data.
Amalia memastikan petugas tidak memotret kedua dokumen tersebut. Ia menegaskan bahwa data dasar masyarakat telah tersedia di aplikasi yang digunakan selama proses pendataan, sehingga verifikasi dilakukan tanpa mengambil gambar dokumen.
Dengan pendekatan tersebut, BPS berharap pendataan berjalan lancar dan akurat. Semua pelaku usaha, termasuk yang menjalankan aktivitas ekonomi dari rumah, diminta memberikan data yang benar agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi Jakarta.
Bagian penting dari pendataan, menurut Amalia, adalah memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang selama ini tidak terlihat dalam bentuk fisik tetap dapat teridentifikasi. Dari situ, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan potret yang lebih nyata tentang dinamika ekonomi yang terjadi di tingkat rumah tangga.
Amalia menegaskan, pendataan yang menjangkau aktivitas di rumah tangga dilakukan agar kegiatan yang selama ini tidak mudah terlihat dari luar tetap bisa dikenali. Karena pola ekonomi banyak berlangsung dalam rutinitas sehari-hari, petugas perlu mencatat aktivitas yang dilakukan dari rumah, termasuk pekerjaan terkait produksi konten dan videografi, serta kegiatan belanja online yang dijalankan dari lingkungan rumah.
Dalam proses kunjungan door to door, BPS juga menekankan verifikasi dilakukan dengan memanfaatkan data dasar yang sudah tersedia di aplikasi. Warga diminta menyiapkan KTP dan KK hanya untuk kebutuhan pengecekan data, sementara Amalia memastikan petugas tidak memotret dokumen tersebut. Dengan mekanisme ini, pendataan diharapkan lebih menyeluruh sekaligus memberi gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi di DKI Jakarta.
