jurnalistik.co.id – Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump memimpin upaya penyelesaian damai isu Korea Utara. Permintaan itu disampaikan Lee langsung kepada Trump dalam sebuah pertemuan di sela-sela KTT G7 di Prancis.
Kantor kepresidenan Korea Selatan menyampaikan permintaan tersebut dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu (17/6/2026). Pernyataan itu menyebut bahwa Trump sebelumnya dinilai berhasil menuntaskan konflik di Timur Tengah.
Dalam pernyataan kantor kepresidenan, Lee menyampaikan permohonan kepada Trump agar mengambil peran utama dalam upaya damai terkait Korea Utara. Bunyi pernyataan tersebut adalah: “Presiden Lee meminta agar ia (Trump) mengambil peran terdepan dalam mencapai penyelesaian damai atas isu Korea Utara , sebagaimana ia telah menyelesaikan konflik di Timur Tengah,”.
Dalam kesempatan yang sama, Trump lebih dulu membuka topik tersebut. Ia menanyakan kepada Lee mengenai perkembangan terkini hubungan antara dua Korea.
Merespons permintaan Seoul, Trump menyatakan komitmennya. Pernyataan kantor kepresidenan mencatat, “Presiden Trump menyatakan kesungguhannya untuk bekerja menuju penyelesaian isu Korea Utara,”.
Permintaan Lee kepada Trump datang pada momentum yang dinilai tepat secara diplomatik. Disebutkan bahwa AS dan Iran dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman pada Jumat (19/6/2026) untuk mengakhiri konflik di antara keduanya.
Langkah itu memunculkan spekulasi bahwa pemerintahan Trump selanjutnya akan mengalihkan perhatian ke isu Korea Utara. Di dalam laporan yang sama, disebutkan pula bahwa Trump memberikan sinyal terkait hal itu.
Terkait sinyal tersebut, disebutkan bahwa setelah mengumumkan kesepakatan dengan Iran, Trump mengunggah foto dirinya bersama pemimpin Korea Utara Kim Jong Un saat pertemuan puncak di Singapura pada 2018. Unggahan itu dilakukan tanpa keterangan apa pun.
Lee juga digambarkan memiliki kecenderungan pendekatan yang lebih lunak terhadap Korea Utara. Hal itu disebut berbeda jauh dari garis keras yang ditempuh presiden sebelumnya, Yoon Suk Yeol.
Dengan latar tersebut, pertemuan Lee dan Trump di sela KTT G7 di Prancis memperlihatkan adanya upaya mendorong keterlibatan kepemimpinan AS dalam agenda penyelesaian damai isu Korea Utara. Pernyataan resmi yang disampaikan kantor kepresidenan menjadi dasar untuk memahami tujuan permintaan, respons yang disampaikan Trump, serta konteks diplomatik yang menyertai percakapan mereka.
Dalam pertemuan yang berlangsung di sela-sela KTT G7 di Prancis, Lee Jae Myung menempatkan isu Korea Utara sebagai agenda yang perlu perhatian langsung dari Washington. Pembahasan itu kemudian ditangkap melalui keterangan kantor kepresidenan yang menjelaskan bahwa komunikasi terjadi pada momen berdekatan dengan dinamika diplomasi kawasan.
Menurut rincian pernyataan yang dirilis pada Rabu (17/6/2026), alasan Lee mengajukan peran utama kepada Trump tidak berdiri sendiri. Ada rujukan bahwa Trump sebelumnya dipandang mampu menyelesaikan konflik di Timur Tengah, sehingga Seoul berharap pendekatan kepemimpinan AS dapat diterapkan pula untuk jalur damai terkait Korea Utara.
Respons Trump juga diletakkan dalam konteks percakapan yang saling menanggapi: setelah pertanyaan Trump mengenai perkembangan hubungan antar-Korea, Lee menegaskan permintaannya agar AS bergerak lebih proaktif. Kantor kepresidenan mencatat bahwa Trump menyatakan kesungguhan untuk ikut mendorong penyelesaian isu Korea Utara, sebagai kelanjutan dari arah yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, momentum yang menyertai permintaan Lee turut memperkuat membaca percakapan mereka. Disebutkan adanya rencana AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada Jumat (19/6/2026) untuk mengakhiri konflik, yang memunculkan dugaan bahwa perhatian pemerintahan berikutnya dapat bergeser. Di laporan yang sama, disebut pula sinyal Trump melalui unggahan fotonya bersama Kim Jong Un saat pertemuan puncak di Singapura pada 2018, tanpa keterangan tambahan. Dengan latar ini, pertemuan Lee dan Trump dipahami sebagai upaya memperluas kemungkinan keterlibatan AS dalam agenda damai, selaras dengan kecenderungan pendekatan Lee yang lebih lunak dibanding garis keras presiden sebelumnya, Yoon Suk Yeol.
