jurnalistik.co.id – Uni Eropa dijadwalkan menggelar pembicaraan darurat pada Selasa untuk membahas krisis migrasi di Ceuta, menyusul pertukaran yang memanas antara Spanyol dan sejumlah negara anggota.
Perkembangan itu muncul setelah sekitar 60.000 migran masuk ke wilayah kantong Spanyol di Ceuta dari Maroko. Situasi kemudian memicu ketegangan diplomatik di tingkat kawasan, terutama terkait respons yang dinilai tidak sejalan antarnegara.
Menurut laporan, 22 negara anggota mengirim surat bersama yang menyerukan tindakan terkoordinasi serta penguatan perbatasan eksternal Uni Eropa. Surat tersebut juga disampaikan setelah muncul serangkaian reaksi yang dianggap memperuncing kondisi di lapangan.
Spanyol, melalui otoritasnya, mengecam respons yang disebut “selfish, polarising and unlawful”. Penilaian itu muncul setelah Italia menangguhkan skema bebas pemeriksaan perbatasan di bawah Schengen untuk Spanyol, yang didukung oleh Finlandia dan Denmark.
Dalam penilaian pejabat, hampir semua orang yang mencapai Ceuta pada 30 Juli telah kembali. Namun, lonjakan arus penyeberangan disertai peningkatan korban jiwa, yang disebut telah naik hingga setidaknya 67 orang.
Surat para negara anggota Uni Eropa menyinggung kekhawatiran mengenai “hybrid threats”, yaitu upaya yang dapat menciptakan persepsi bahwa masuk secara ilegal ke Uni Eropa adalah sesuatu yang mungkin. Dalam surat tersebut, persepsi semacam itu dinilai akan mendorong upaya berulang, melemahkan kepercayaan pada kebijakan migrasi bersama, serta berdampak bagi seluruh negara anggota.
Di antara 22 pihak penandatangan, terdapat pemimpin dari Belanda, Finlandia, dan Belgia. Surat tersebut dialamatkan kepada Presiden Uni Eropa Antonio Costa, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, serta Taoiseach Michael Martin, mengingat Irlandia saat ini memegang jabatan ketua Dewan Uni Eropa.
Di sisi lain, Spanyol juga menyampaikan pandangannya dalam surat terpisah kepada von der Leyen. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menyatakan adanya “serious concerns” terhadap sejumlah pemerintahan Eropa.
Sánchez menegaskan bahwa pemerintah Spanyol telah memulihkan kendali penuh di perbatasan serta mencegah pergerakan lanjutan yang tidak sah menuju Eropa daratan dalam waktu kurang dari 48 jam. Ia juga menyebut bahwa sebagian besar negara menunjukkan dukungan dan solidaritas, tetapi ada yang memilih menyerang Spanyol.
Dalam penjelasannya, Sánchez mengatakan serangan itu didorong oleh prasangka, berita palsu, ketidaktahuan, atau kepentingan politik. Ia turut mengingatkan bahwa Ceuta tidak termasuk kawasan Schengen.
Pada Jumat, Sánchez juga menuding perantara perdagangan manusia memanfaatkan keputusan yang baru-baru ini dibuat oleh pengadilan tertinggi negara tersebut. Keputusan itu disebut membatasi hak pemerintah untuk mendeportasi segera orang yang tiba melalui jalur laut.
Berita Terkait
Menteri Dalam Negeri Spanyol, Fernando Grande-Marlaska, menyatakan pada konferensi pers di hari Sabtu bahwa keadaan hampir kembali normal. Ia mengatakan otoritas setempat tengah bekerja menyiapkan penghalang mengapung (inflatable barrier) untuk mencegah migrasi ilegal melalui perairan.
Grande-Marlaska menyebut “Almost all of [the migrants] have already left Ceuta”, sambil menambahkan bahwa sejumlah bisnis di wilayah itu telah kembali beroperasi.
Di tengah pembahasan yang meluas, sebagian kritik turut menyoroti isu Schengen. Schengen adalah kesepakatan yang menghilangkan pemeriksaan perbatasan dan kini mencakup lebih dari 450 juta orang serta 29 negara di Eropa.
Setelah Italia menangguhkan perjanjian Schengen untuk Spanyol selama satu bulan, sejumlah negara lain juga menyatakan memeriksa opsi terkait pemeriksaan di perbatasan. Finlandia, Prancis, dan Portugal, misalnya, disebut sedang melihat atau mempertimbangkan langkah serupa.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mendesak Uni Eropa untuk “consider all options, including a suspension of Schengen co-operation”. Dorongan itu datang ketika ketegangan lintasnegara meningkat seiring perdebatan mengenai kapasitas respons bersama.
Von der Leyen menyatakan bahwa gambar-gambar dari Ceuta dinilainya “unacceptable”. Ia menulis di media sosial bahwa Uni Eropa tidak dapat membiarkan siapa pun masuk tanpa mematuhi aturan yang berlaku.
Chancellor Jerman Friedrich Merz juga meminta Maroko “take back illegal migrants immediately”. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyebut telah berbicara dengan Sánchez dan Inggris “providing what help we can”.
Ceuta sendiri berada pada posisi geografis yang sensitif dalam lanskap migrasi Eropa. Bersama Melilla, Ceuta disebut menjadi satu-satunya perbatasan darat Uni Eropa dengan Afrika. Migran dapat memasuki wilayah kantong tersebut dengan berenang beberapa kilometer.
Walaupun lonjakan tahun ini disebut luar biasa, Ceuta sejak lama menjadi titik tumpu bagi migran yang berupaya mencapai Eropa. Pada musim panas, biasanya terjadi dorongan besar untuk mencapai Ceuta, yang sering diorganisasi melalui media sosial.
Dalam catatan historis, pada 2021 sekitar 8.000 orang masuk ke Ceuta dalam rentang beberapa hari. Situasi tersebut memperburuk ketegangan diplomatik Spanyol dengan Maroko.
Spanyol, menurut pemberitaan, memiliki pendekatan yang relatif lebih terbuka terhadap isu imigrasi. Pada April, pemerintah menyetujui rencana memberi status legal kepada 500.000 migran tanpa dokumen agar dapat diintegrasikan secara formal ke dalam dunia kerja.
Dengan dinamika yang terus berlangsung, pembahasan darurat Selasa diharapkan menjadi ruang koordinasi bagi negara-negara anggota. Fokus utamanya berada pada penanganan krisis Ceuta, penguatan perbatasan eksternal, serta upaya memastikan respons lintasnegara tetap berada dalam koridor kebijakan migrasi bersama.
