jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang diproyeksikan mencapai Rp255 triliun dalam APBN 2026 tidak semata-mata muncul karena rendahnya penyerapan belanja. Menurutnya, angka tersebut lebih terkait dengan cara pemerintah mengelola kas negara (cash management) agar likuiditas tetap aman selama proses penganggaran berjalan.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menanggapi catatan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah yang meminta pemerintah melakukan evaluasi atas strategi pembiayaan APBN 2026. Said Abdullah menyoroti perkiraan SILPA sebesar Rp255 triliun.
Dalam penjelasannya, Purbaya menyampaikan bahwa penerbitan surat utang dilakukan lebih awal ketika posisi kas negara mendekati batas minimum yang telah ditetapkan. Dengan langkah tersebut, pemerintah menjaga agar saldo kas tidak berada di level yang terlalu rendah, sehingga kebutuhan pendanaan tidak mengalami kendala operasional.
Cash management: surat utang lebih cepat saat kas mendekati level minimum
Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan mekanisme cash management, bukan dengan kualitas serapan belanja. Ia menggambarkan kondisi saat kas negara berada pada titik yang terlalu rendah, lalu pemerintah mengambil tindakan preventif melalui penerbitan surat utang lebih cepat dari biasanya.
“Itu kan gini. Itu berhubungan dengan cash management kita kan. Pada waktu satu titik saya lihat cashnya terlalu rendah. Di bawah level tertentu. Jadi saya minta kita tidak boleh cashnya di bawah level tertentu ya. Jadi kita terbitkan surat utang di waktu-waktu yang lebih cepat dari biasanya,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Ia menambahkan bahwa penerbitan surat utang pada waktu yang lebih awal akan meningkatkan saldo kas pemerintah. Di saat yang sama, realisasi belanja negara berlangsung secara bertahap, sehingga tidak seluruh dana langsung “berpindah” ke belanja pada periode yang sama dengan saat surat utang diterbitkan.
Konsekuensi pencatatan dari selisih timing antara peningkatan kas dan tahapan realisasi belanja inilah yang kemudian tercermin sebagai SILPA dalam laporan keuangan pemerintah.
“Supaya buffer kita cukup. Dan kayak tidak pernah panik lari ke perbankan atau ke siapapun. Karena tidak punya duit . Dampak dari itu, matematisnya karena belanjanya kan tidak semuanya secepat itu kan. Ada SILPA-nya,” ujarnya.
Dengan kata lain, Purbaya menempatkan SILPA sebagai hasil dari pengelolaan “penyangga” kas, agar pemerintahan tidak berada pada situasi serba terburu-buru di tengah dinamika penjadwalan belanja.
SILPA tetap menyusut hingga akhir tahun karena APBN defisit
Berita Terkait
Purbaya tidak berhenti pada penjelasan mekanisme tersebut. Ia juga menegaskan bahwa nilai SILPA diperkirakan tidak akan bertahan hingga akhir tahun, karena APBN 2026 disusun dalam kondisi defisit.
Dalam pandangannya, selama APBN dirancang dengan defisit, maka dana yang tercatat sebagai SILPA pada periode berjalan pada akhirnya akan “habis” seiring proses pembiayaan dan belanja berjalan menuju akhir tahun.
“Tapi sampai akhir tahun pasti sedikit SILPA-nya. Kenapa? Karena anggaran kita defisit. Jadi pasti habis ya,” katanya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran bahwa SILPA yang besar akan otomatis mengindikasikan masalah penyerapan anggaran. Purbaya menegaskan, ukuran SILPA perlu dibaca dalam konteks urutan manajemen kas dan tahapan realisasi belanja.
Dana kas ditempatkan di perbankan untuk mendukung kredit dan aktivitas ekonomi
Selain fungsi menjaga likuiditas, Purbaya menyebutkan bahwa dana kas pemerintah juga ditempatkan di sektor perbankan. Ia mengaitkan penempatan dana tersebut dengan upaya mendorong penyaluran kredit kepada dunia usaha, sehingga kebijakan cash management tidak hanya berorientasi pada pengamanan kas, tetapi juga pada dukungan aktivitas ekonomi.
Ia menilai penempatan dana di perbankan turut memberi ruang agar bank dapat menyalurkan kredit. Menurutnya, perbaikan ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir juga berkaitan dengan adanya uang pemerintah yang berada di sistem perbankan.
“Untuk membuat cash kita aman. Sebagian juga dipakai untuk membangun ekonomi kan. Saya tahu di perbankan kan sebagian. Supaya apa? Supaya banknya bisa memberikan kredit. Kan perbaikan ekonomi yang terjadi selama ini antaranya juga karena adanya uang dari pemerintah di perbankan,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menjaga aliran kas tetap stabil sambil memfasilitasi aktivitas pembiayaan di sektor riil melalui perbankan. Purbaya juga mengaitkan dampak yang muncul tidak hanya pada satu periode, melainkan berpotensi berlanjut untuk beberapa triwulan berikutnya.
Purbaya menyebut bahwa strategi pengelolaan kas itu diharapkan terus menopang pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun. Ia juga menyampaikan keyakinan bahwa kebutuhan cash management yang tepat ikut berkontribusi dalam mendorong laju pertumbuhan hingga berada pada kisaran target.
“Itu yang membantu ekonomi kita dua, tiga bulan terakhir. Dan mungkin triwulan ketiga dan keempat tahun ini. Jadi pertumbuhannya bisa kita dorong ke arah 6 persen. Karena saya perlu cash management yang betul,” ucap dia.
Secara keseluruhan, penjelasan Purbaya menempatkan SILPA Rp255 triliun sebagai bagian dari strategi pengelolaan kas negara yang dirancang untuk memastikan likuiditas tetap terjaga. Dalam narasinya, SILPA terbentuk karena perbedaan timing antara penerbitan surat utang yang dilakukan lebih awal dan realisasi belanja yang berjalan bertahap, lalu nilai tersebut diantisipasi akan menyusut seiring arah defisit APBN 2026 dan proses pembiayaan hingga akhir tahun.
