jurnalistik.co.id – Rusia mengesahkan undang-undang baru yang memberi izin kepada bank sentral dan lembaga keuangan lainnya untuk menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone dengan sistem pertahanan mereka sendiri. Kebijakan ini muncul ketika Moskow terus berupaya memperkuat pertahanan di tengah serangan Ukraina yang semakin banyak memanfaatkan drone jarak jauh.
Melansir CNBC Internasional, undang-undang tersebut disahkan oleh Parlemen Rusia pada hari Selasa (26/5/2026). Beleid itu membuka ruang bagi staf di bank sentral Rusia untuk dipersenjatai dan mengoperasikan sistem yang digunakan untuk menjatuhkan serangan pesawat tak berawak, atau UAV, tanpa melibatkan pasukan khusus.
Langkah itu menunjukkan bagaimana perang yang berlangsung sejak Februari 2022 mendorong Rusia memperluas perlindungan terhadap objek-objek penting yang sebelumnya tidak identik dengan operasi militer. Dengan militer Ukraina yang semakin mengandalkan serangan drone jarak jauh, Moskow kini menguatkan kemampuan pertahanan di wilayah udara yang luas, termasuk di sekitar fasilitas finansial dan layanan strategis.
Sejumlah lembaga besar disebut termasuk dalam daftar pihak yang diizinkan mengawasi operasi pertahanan drone mereka sendiri. Di antaranya adalah bank terbesar Rusia, Sberbank, Asosiasi Pengumpulan Uang Tunai Rusia, dan Layanan Pos Khusus, yang menangani pengiriman surat-menyurat rahasia dan sangat rahasia negara.
Karyawan di lembaga-lembaga tersebut akan “diberdayakan untuk mencegah pengoperasian kendaraan udara tak berawak, kapal dan peralatan bawah air dan permukaan, kendaraan tak berawak, dan sistem tak berawak otomatis lainnya,” dikutip Rabu (25/5/2026). Hak itu dapat digunakan untuk menangkis serangan terhadap fasilitas yang dilindungi, atau untuk menghalau ancaman serangan terhadap karyawan maupun orang lain yang berada di lokasi tersebut.
Dalam praktiknya, serangan dapat digagalkan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah mengganggu atau mengubah sinyal kendali jarak jauh drone, mengganggu panel kontrolnya, serta merusak atau menghancurkan drone yang dianggap mengancam. Dengan begitu, sistem pertahanan yang disiapkan tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga memberi ruang respons langsung di lokasi.
Ketua Komite Pasar Keuangan Duma Negara, Anatoly Aksakov, mengatakan kepada Radio RBC bahwa sistem pertahanan anti-drone akan ditempatkan di dekat fasilitas utama dan karyawan akan diberikan senjata. Ia menjelaskan bahwa langkah pertama yang ditempuh adalah pengacakan sinyal agar UAV lebih sulit menargetkan dan menyerang sasaran yang relevan.
“Pertama, pengacakan akan digunakan untuk mempersulit [UAV] menargetkan dan menyerang target yang relevan, … Selain itu, kami juga akan menggunakan cara untuk menembak jatuh drone ini, sehingga melindungi target yang relevan,” kata Aksakov. Ia menambahkan bahwa lembaga-lembaga tersebut akan membayar sendiri sistem pertahanan drone itu.
“Jika itu bank sentral, maka bank sentral akan membayar; jika itu Sberbank, maka Sberbank akan membayar,” kata Aksakov seperti dikutip CNBC International, Rabu (27/5/2026). Pernyataan itu menegaskan bahwa beban biaya perlindungan akan ditanggung masing-masing institusi yang diizinkan menggunakan sistem anti-drone tersebut.
Di sisi lain, baik Rusia maupun Ukraina membantah secara sengaja menargetkan infrastruktur sipil sebagai bagian dari perang yang masih berlangsung. Namun, serangan terhadap infrastruktur dan fasilitas penting di kedua negara tetap terjadi, dan perang siber juga ikut menjadi bagian dari konflik yang memanjang itu.
Situasi geopolitik yang lebih luas juga ikut membayangi perkembangan tersebut. Dengan fokus Amerika Serikat pada operasi militernya sendiri melawan Iran, upaya untuk membawa Moskow dan Kyiv ke meja perundingan untuk pembicaraan damai tampaknya terhenti, sementara skala konflik justru terlihat semakin meningkat.
