jurnalistik.co.id – Rusia resmi mengesahkan undang-undang baru yang memberi kewenangan kepada bank sentral dan sejumlah lembaga keuangan untuk menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone dengan sistem pertahanan mereka sendiri. Aturan ini muncul di tengah upaya negara tersebut mempertahankan diri dari serangan Ukraina, yang dalam beberapa waktu terakhir semakin banyak mengandalkan drone jarak jauh. Langkah itu juga dinilai memperluas kemampuan Rusia untuk menjaga wilayah udaranya yang sangat luas.
Melansir CNBC Internasional, undang-undang tersebut disahkan oleh Parlemen Rusia pada Selasa (26/5/2026). Beleid ini memungkinkan staf di bank sentral Rusia dipersenjatai dan mengoperasikan sistem yang digunakan untuk menjatuhkan serangan pesawat tak berawak, atau UAV, tanpa harus melibatkan pasukan khusus. Dengan begitu, lembaga-lembaga yang dianggap penting dapat memiliki respons yang lebih cepat ketika ancaman drone mendekati fasilitas mereka.
Sejumlah institusi lain juga masuk dalam daftar pihak yang diizinkan mengawasi operasi pertahanan drone mereka sendiri. Di antaranya adalah bank terbesar Rusia, Sberbank, Asosiasi Pengumpulan Uang Tunai Rusia, serta Layanan Pos Khusus yang menangani pengiriman surat-menyurat rahasia dan sangat rahasia milik negara. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah Rusia tidak hanya memberi perhatian pada aset militer, tetapi juga pada infrastruktur keuangan dan layanan negara yang dinilai strategis.
Dalam aturan baru itu, karyawan akan “diberdayakan untuk mencegah pengoperasian kendaraan udara tak berawak, kapal dan peralatan bawah air dan permukaan, kendaraan tak berawak, dan sistem tak berawak otomatis lainnya,” dikutip Rabu (25/5/2026). Hak tersebut bisa digunakan untuk menangkal serangan terhadap fasilitas yang dilindungi, atau untuk merespons ancaman serangan terhadap karyawan maupun orang lain yang berada di lokasi tersebut. Artinya, ruang lingkup kewenangannya tidak terbatas pada drone udara semata, tetapi juga mencakup berbagai sistem tak berawak lainnya.
Serangan dapat digagalkan dengan beberapa cara, mulai dari mengganggu atau mengubah sinyal kendali jarak jauh drone, mengganggu panel kontrolnya, hingga merusak atau menghancurkan drone itu sendiri. Dengan mekanisme seperti ini, lembaga yang menjadi sasaran diharapkan memiliki pilihan respons yang lebih beragam ketika ancaman sudah berada dekat fasilitas penting. Opsi penanganan itu juga memperlihatkan bahwa pertahanan anti-drone kini tidak lagi dipusatkan sepenuhnya pada aparat keamanan khusus.
Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama membantah secara sengaja menargetkan infrastruktur sipil dalam perang yang sedang berlangsung sejak Februari 2022. Namun, dalam praktiknya, beberapa serangan terhadap infrastruktur dan fasilitas penting di kedua negara telah terjadi, dan perang siber juga ikut menjadi bagian dari konflik tersebut. Kondisi itu membuat perlindungan terhadap objek vital, termasuk bank dan fasilitas keuangan, menjadi semakin sensitif bagi Moskow.
Ketua Komite Pasar Keuangan Duma Negara Anatoly Aksakov mengatakan kepada Radio RBC bahwa sistem pertahanan anti-drone akan ditempatkan di dekat fasilitas utama dan karyawan akan diberikan senjata. “Pertama, pengacakan akan digunakan untuk mempersulit [UAV] menargetkan dan menyerang target yang relevan, … Selain itu, kami juga akan menggunakan cara untuk menembak jatuh drone ini, sehingga melindungi target yang relevan,” katanya. Ia menambahkan bahwa lembaga-lembaga tersebut akan membayar sendiri sistem pertahanan drone itu.
“Jika itu bank sentral, maka bank sentral akan membayar; jika itu Sberbank, maka Sberbank akan membayar,” kata Aksakov seperti dikutip CNBC International, Rabu (27/5/2026). Pernyataan itu menegaskan bahwa tanggung jawab pembiayaan tidak dibebankan sepenuhnya ke negara, melainkan ke masing-masing institusi yang mendapatkan kewenangan pertahanan tersebut. Dengan begitu, setiap lembaga disebut harus menyiapkan sendiri perlindungan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risikonya.
Di saat yang sama, upaya untuk membawa Moskow dan Kyiv ke meja perundingan untuk pembicaraan damai tampaknya terhenti. CNBC International menuliskan bahwa fokus Amerika Serikat pada operasi militernya sendiri melawan Iran ikut membuat jalur pembicaraan tersebut semakin tidak bergerak, sementara skala konflik justru terlihat makin meningkat. Dalam situasi seperti ini, regulasi baru Rusia memperlihatkan bahwa ancaman drone telah menjadi bagian dari pertahanan fasilitas penting yang kini diperlakukan sebagai prioritas.
