Bisnis & Ekonomi

Saham Grup Wilmar Tertekan Usai Terseret Dugaan Pelanggaran Ekspor

0
×

Saham Grup Wilmar Tertekan Usai Terseret Dugaan Pelanggaran Ekspor

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Terseret Dugaan Pelanggaran Ekspor, Grup Wilmar Terkapar - Market

jurnalistik.co.id – SINGAPURA — Saham Wilmar International Ltd. mengalami tekanan paling tajam dalam hampir enam tahun terakhir setelah pemerintah Indonesia menyebut raksasa minyak sawit itu sebagai salah satu perusahaan yang tengah diselidiki atas dugaan pelanggaran ekspor.

Saham Wilmar yang diperdagangkan di Singapura sempat merosot hingga 11% pada Kamis, menjadi penurunan intraday terbesar sejak 2020. Setelah itu, penurunan memang menyempit dan saham bergerak di level S$3,45 per lembar pada pukul 09.45 waktu setempat.

Di saat yang sama, volume perdagangan saham perusahaan melonjak hingga sembilan kali lipat dari rata-rata 20 hari yang berada di level 78.988 saham. Lonjakan transaksi itu menunjukkan respons pasar yang kuat terhadap kabar penyelidikan yang menyeret nama Wilmar.

Wilmar, yang dikenal sebagai pengolah minyak sawit terbesar di dunia dan memiliki perkebunan di Indonesia, disebut bersama Musim Mas Group sebagai bagian dari 10 produsen minyak sawit yang tengah diselidiki. Dugaan yang disorot adalah praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Tekanan Pasar atas Emiten Sawit

Reaksi pasar terhadap Wilmar memperlihatkan bagaimana isu kepatuhan ekspor dapat langsung memukul sentimen investor. Dalam perdagangan singkat pada sesi tersebut, saham perusahaan sempat berada di bawah tekanan berat sebelum sebagian kerugian berhasil dipangkas.

Kondisi itu juga menegaskan bahwa kabar penyelidikan dari Indonesia bukan sekadar isu domestik, melainkan merembet ke pasar regional. Bagi investor, masuknya Wilmar ke daftar perusahaan yang diperiksa menjadi sinyal bahwa risiko kebijakan dan kepatuhan masih membayangi sektor komoditas, khususnya minyak sawit.

Dalam pernyataan yang dikutip Bloomberg, Purbaya menyebut praktik under-invoicing dan transfer pricing sebagai bagian dari dugaan pelanggaran ekspor yang sedang ditelusuri. Penyebutan nama dua grup besar sawit, Wilmar dan Musim Mas, membuat perhatian pasar tertuju langsung pada salah satu sektor ekspor paling penting di Indonesia.

Kabar itu muncul tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pekan lalu bahwa pemerintah akan mengambil kendali yang lebih besar atas ekspor komoditas melalui BUMN hasil bentukan baru. Dalam konteks itu, penyelidikan atas dugaan praktik ekspor menyimpang menjadi semakin relevan bagi arah kebijakan perdagangan nasional.

Praktik-praktik yang disorot pemerintah tersebut termasuk di antara alasan yang disebut Presiden saat menjelaskan kebutuhan untuk memperkuat kendali negara atas alur ekspor komoditas. Dengan demikian, isu yang menyeret Wilmar tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan langkah pemerintah untuk memperketat pengawasan pada sektor strategis.

Bagi pelaku pasar, kombinasi antara penyelidikan ekspor, komentar pejabat negara, dan arah kebijakan baru memberi sinyal bahwa tekanan pada saham-saham berbasis komoditas masih bisa berlanjut. Sementara itu, Wilmar tetap menjadi pusat perhatian karena posisinya sebagai pengolah minyak sawit terbesar di dunia dan kehadirannya yang besar di Indonesia.

Pergerakan saham pada Kamis menunjukkan pasar bereaksi cepat terhadap perkembangan tersebut. Meski sebagian kerugian sempat dipangkas, keruntuhan intraday hingga 11% menandai salah satu gejolak paling tajam yang dialami Wilmar dalam beberapa tahun terakhir.

Di tengah situasi itu, para investor tampak menimbang ulang eksposur mereka pada emiten sawit yang punya keterkaitan erat dengan Indonesia. Penyelidikan yang menyeret nama Wilmar membuat pasar membaca bahwa isu tata kelola, kepatuhan, dan arah kebijakan bisa sama besarnya pengaruhnya dengan kinerja operasional perusahaan.

Untuk sementara, perhatian pasar masih akan tertuju pada perkembangan investigasi dan respons dari pihak-pihak terkait. Selama ketidakpastian belum mereda, saham-saham di sektor ini berpotensi tetap sensitif terhadap setiap pernyataan baru dari pemerintah maupun kabar lanjutan dari proses penelusuran ekspor.