jurnalistik.co.id – Dana swasta senilai 300 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.324,7 triliun disiapkan untuk mendorong investasi ke Iran usai kesepakatan damai AS–Iran. Dana itu disebut bagian dari upaya untuk mengakhiri perang dan mendorong penyelesaian secara permanen.
Menurut Reuters, dana tersebut merupakan kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri perang. Sumber yang mengetahui langsung pembahasan tersebut mengatakan, lebih dari separuh dana atau di atas 150 miliar dollar AS telah memperoleh komitmen pendanaan dari investor.
Dana investasi itu akan diberi nama Reconstruction and Development Fund. Dana tersebut dirancang sebagai insentif ekonomi bagi Washington dan Teheran agar kedua pihak menyelesaikan perjanjian damai secara permanen.
Dana yang akan digulirkan tidak berasal dari anggaran pemerintah, hibah, maupun program kompensasi perang. Seluruh pendanaan, sebagaimana disebut Reuters, berasal dari sektor swasta.
Perusahaan dari AS, negara-negara Teluk, Asia, Amerika Selatan, dan Afrika disebut telah menyatakan komitmen investasi. Pendanaan direncanakan difokuskan pada sektor energi, logistik, manufaktur, serta transportasi.
Kesepakatan pembentukan dana ini muncul setelah Iran sempat meminta kompensasi perang sebesar 400 miliar dollar AS kepada AS. Washington disebut menolak memberikan kompensasi tersebut, sehingga kedua pihak kemudian merancang mekanisme dana investasi dengan keterlibatan kontribusi negara-negara di kawasan melalui pinjaman, pembukaan jalur kredit, maupun pendanaan langsung untuk pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat perang.
Fasilitas yang menjadi prioritas dalam skema tersebut antara lain kompleks baja Mobarakeh Steel, kilang minyak, bandara, serta berbagai infrastruktur lain yang terdampak konflik. Pilihan proyek tersebut terkait dengan kebutuhan rekonstruksi atas fasilitas yang mengalami kerusakan akibat perang.
Rekonstruksi di tengah rendahnya investasi asing
Reuters menyoroti bahwa dalam hampir empat dekade terakhir, Iran nyaris tidak menerima investasi asing langsung dalam jumlah signifikan. Berbagai sanksi dari AS dan komunitas internasional membuat negara itu terisolasi dari pasar modal global.
Meski demikian, Iran disebut memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia dan cadangan minyak terbesar keempat. Negara itu juga memiliki populasi lebih dari 92 juta jiwa dengan basis industri yang cukup beragam.
Potensi ekonomi Iran dinilai besar, mulai dari sektor petrokimia, pertambangan, hingga pariwisata dan pertanian. Dengan kondisi tersebut, rekonstruksi dan investasi baru menjadi salah satu fokus setelah upaya damai terbentuk.
Pemisahan dana investasi dan pembahasan sanksi
Sumber Reuters menegaskan bahwa dana investasi tersebut terpisah dari negosiasi mengenai pencabutan sanksi AS dan pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri. Kedua mekanisme itu disebut memiliki tujuan dan jadwal yang berbeda.
Dana investasi baru, sebagaimana disebut dalam laporan, akan dibentuk dan mulai beroperasi setelah AS dan Iran menandatangani kesepakatan final. Setelah memorandum of understanding (MoU) ditandatangani, para administrator dana akan memiliki waktu 60 hari untuk menyusun rencana investasi dan mengidentifikasi proyek-proyek yang akan dibiayai.
Akses dana bergantung pada kepatuhan Iran
Wakil Presiden AS JD Vance menyampaikan bahwa Iran dapat mengakses dana rekonstruksi senilai 300 miliar dollar AS yang didukung negara-negara Teluk jika Teheran mematuhi kesepakatan dengan Washington. Persyaratan tersebut mencakup pembongkaran program nuklir Iran.
Selain itu, Iran diminta menghapus persediaan bahan nuklir yang diperkaya serta menerima rezim inspeksi dan pengawasan yang ketat. Dengan skema ini, akses dana diposisikan bergantung pada pelaksanaan kewajiban yang disepakati.
Reuters juga menyebut sejumlah perusahaan dari Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, dan AS telah menyatakan komitmen pendanaan. Namun, laporan tersebut tidak memuat rincian mengenai identitas maupun besaran kontribusi masing-masing perusahaan.
Selama 60 hari ke depan, negosiator AS dan Iran diperkirakan akan melanjutkan pembahasan mengenai isu nuklir, sanksi ekonomi, dan keamanan kawasan sebelum kesepakatan final ditandatangani. Dengan demikian, proses menuju perjanjian akhir berlangsung paralel dengan penyusunan rencana implementasi dana investasi.
