jurnalistik.co.id – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo terus memperkuat tata kelola keamanan informasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Langkah ini ditempuh agar penyelenggaraan layanan digital pemerintahan dapat berjalan aman, terukur, dan berkelanjutan.
Penguatan tersebut dibahas dalam rapat penguatan pelaksanaan kegiatan “PERISAI KAMI”, yang dipimpin Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo, Moh. Trizal Entengo. Rapat berlangsung di ruang Data Center Diskominfotik Provinsi Gorontalo pada Jumat, 18/9/2026.
Trizal menjelaskan, ancaman siber yang semakin beragam menjadi salah satu alasan utama perlunya peningkatan keamanan informasi bagi perangkat daerah. Menurutnya, perkembangan teknologi digitalisasi membuat penyelenggaraan pemerintahan semakin bergantung pada konektivitas jaringan.
Ia menegaskan pentingnya perhatian khusus pada aspek keamanan siber ketika perangkat daerah terhubung ke internet. “Kita tidak bisa pungkiri, digitalisasi pemerintahan membuat kita selalu terhubung dengan jaringan internet dan itu menjadi titik dimana pengelola website/aplikasi perangkat daerah harus selalu memberikan perhatian khusus dalam keamanan siber mereka,” urai Trizal saat memimpin rapat tersebut.
Dalam kesempatan itu, Trizal juga menyampaikan bahwa “PERISAI KAMI” merupakan inisiatif yang dapat menjadi fondasi bagi penyamaan standar keamanan informasi di seluruh perangkat daerah. Kegiatan ini disebut dicetuskan oleh salah satu staf yang saat itu mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).
“PERISAI KAMI” adalah singkatan dari Perlindungan Informasi melalui Standardisasi, Asesmen, dan Implementasi Keamanan Informasi. Melalui kerangka tersebut, Diskominfotik mendorong adanya proses standardisasi dan asesmen, lalu dilanjutkan implementasi yang konsisten di masing-masing perangkat daerah.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo berharap langkah standardisasi tersebut dapat menjadi acuan penilaian pimpinan perangkat daerah. “Kita berharap dengan adanya standardisasi keamanan informasi bagi perangkat daerah, bisa menjadi titik poin bagi penilaian pimpinan masing-masing perangkat daerah tentang bagaiman keamanan informasi mereka dijalankan di tempat mereka,” ujarnya.
Berita Terkait
Trizal menyebut bahwa upaya ini juga berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan yang semakin digital, mulai dari pengelolaan aplikasi hingga penguatan prosedur keamanan yang lebih terukur. Dengan pendekatan yang sama, perangkat daerah diharapkan tidak hanya menjalankan layanan digital, tetapi juga memastikan pengelolaan informasi tetap dalam kendali yang aman.
Rapat penguatan ini diikuti oleh berbagai unsur internal Diskominfotik, termasuk Kepala Bidang Persandian, Kepala Bidang SDKI, Kepala Bidang E-Government, dan Kepala Bidang Statistik. Selain itu, rapat juga dihadiri pejabat fungsional, pengawas, serta anggota tim Data Center.
Melalui pertemuan tersebut, Diskominfotik menekankan peran masing-masing bidang dalam mendukung pelaksanaan “PERISAI KAMI” secara menyeluruh. Koordinasi lintas fungsi diharapkan mempercepat proses standardisasi, penilaian, dan penerapan keamanan informasi pada layanan digital perangkat daerah.
Dalam konteks tata kelola, Diskominfotik menempatkan keamanan informasi sebagai bagian penting dari pengelolaan layanan yang andal. Penguatan yang dilakukan diharapkan membantu perangkat daerah menjaga keberlangsungan layanan, sekaligus mengurangi risiko yang dapat muncul dari potensi ancaman siber.
Secara keseluruhan, Diskominfotik Gorontalo menegaskan bahwa upaya peningkatan keamanan informasi bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga fondasi tata kelola bagi pemerintah daerah. Dengan “PERISAI KAMI” sebagai kerangka program, penguatan diharapkan dapat berlangsung lebih konsisten dan sejalan di seluruh perangkat daerah di lingkup pemprov Gorontalo.
Keamanan informasi yang diperkuat melalui “PERISAI KAMI” juga diarahkan agar perangkat daerah memiliki pola kerja yang sama dalam mengelola aspek perlindungan. Kerangka standardisasi dan asesmen dimaksudkan untuk memastikan tiap langkah keamanan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terukur dan bisa dipantau, sebelum akhirnya diterapkan secara konsisten di masing-masing lingkungan perangkat daerah.
Diskominfotik menekankan bahwa koordinasi lintas bidang menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan menyeluruh, bukan berhenti pada pembahasan rapat. Dengan melibatkan unsur internal, berbagai bidang diharapkan dapat mempercepat penyamaan standar, mendukung proses penilaian, serta menjaga penerapan keamanan informasi pada layanan digital agar tetap andal. Upaya ini diharapkan ikut menekan risiko yang mungkin muncul akibat ancaman siber yang terus berkembang.
