jurnalistik.co.id – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo mendorong perbaikan tata kelola keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah (OPD) Pemprov Gorontalo. Dorongan itu muncul sebagai respons terhadap insiden keamanan informasi, khususnya siber, yang pernah terjadi pada aplikasi maupun website pemerintahan.
Menurut Diskominfotik, penguatan tersebut diperlukan agar penerapan keamanan informasi tidak berjalan secara sporadis. Karena itu, instansi ini menyiapkan inovasi yang sekaligus menjadi instrumen pengawalan penerapannya di seluruh OPD.
Inovasi tersebut bernama PERISAI KAMI dengan kepanjangan Perlindungan Informasi melalui Standardisasi, Assesmen, dan Implementasi Keamanan Informasi. Melalui skema ini, Diskominfotik berkomitmen memperkuat pengawalan penerapan tata kelola keamanan informasi pada setiap OPD di Pemprov Gorontalo.
Hal tersebut disampaikan saat diseminasi hasil inovasi Aksi Perubahan PERISAI KAMI yang berlangsung di Data Center Diskominfotik Provinsi Gorontalo pada Kamis (5/11/2026). Kegiatan diseminasi menjadi ruang untuk memaparkan proses, capaian, serta langkah tindak lanjut yang perlu diperhatikan pimpinan.
Kepala Dinas Kominfotik, Trizal Entengo, menjelaskan bahwa PERISAI KAMI diposisikan sebagai langkah strategis untuk mendorong keamanan informasi yang lebih terarah dan terintegrasi. Dalam kesempatan tersebut, Trizal menegaskan peran Diskominfotik bukan hanya sebagai pembina.
“Diskominfotik diharapkan tidak hanya berperan sebagai pembina dan contoh bagi OPD lain dalam penerapan keamanan informasi, tapi sekaligus mengawal, mendampingi, serta memastikan setiap OPD secara bertahap membangun tata kelola keamanan informasi sesuai standar yang ditetapkan”, urai Trizal.
Pada sesi yang sama, Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Diskominfotik Provinsi Gorontalo, Asriani, memaparkan bahwa inovasi ini menghadirkan pendekatan penguatan keamanan informasi melalui tiga langkah utama. Ketiga langkah tersebut adalah standardisasi instrumen keamanan informasi, asesmen, serta pendampingan lapangan.
Asriani menambahkan bahwa hasil dari tahapan-tahapan tersebut kemudian dimonitoring dan dievaluasi. Dengan mekanisme ini, proses perbaikan keamanan informasi di OPD diupayakan lebih terukur, bukan sekadar menjalankan prosedur administratif.
Berita Terkait
“Melalui pendekatan tersebut, kondisi keamanan informasi masing-masing OPD dapat dipetakan, sehingga kebutuhan perbaikan dan langkah penguatan dapat dilakukan secara lebih terukur,” jelas Asriani.
Dalam diseminasi, pemaparan tidak berhenti pada penjelasan konsep. Kegiatan juga menyajikan hasil implementasi, rekomendasi strategis, serta tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian pimpinan di lingkungan pemerintahan.
Salah satu poin penting yang disorot adalah penguatan kelembagaan keamanan informasi di setiap OPD. Penguatan itu dilakukan melalui penetapan penanggung jawab keamanan informasi agar koordinasi serta penanganan potensi insiden keamanan dapat berjalan lebih efektif.
Pengaturan penanggung jawab, menurut Diskominfotik, dipandang sebagai fondasi agar tindak pencegahan dan respon terhadap risiko keamanan siber memiliki alur yang jelas. Dengan demikian, tiap OPD memiliki rujukan dan peran yang tegas saat menghadapi isu keamanan informasi.
Diskominfotik juga menyebutkan bahwa inovasi ini menargetkan terbangunnya tata kelola keamanan informasi sekaligus menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Target tersebut mencerminkan upaya agar penerapan keamanan informasi bukan hanya proyek jangka pendek, melainkan bagian dari cara kerja yang berkelanjutan.
Kehadiran PERISAI KAMI diarahkan agar penerapan standar keamanan informasi dapat dibangun bertahap dan konsisten. Proses standardisasi dan asesmen membantu mengukur kondisi awal, sedangkan pendampingan lapangan ditujukan untuk memastikan perbaikan dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing OPD.
Melalui seluruh rangkaian tersebut, Diskominfotik berharap penguatan keamanan informasi dapat menjadi pengungkit bagi kesiapan layanan pemerintahan berbasis digital. Kolaborasi antar OPD dinilai menjadi elemen kunci untuk menjaga agar pengelolaan keamanan informasi berjalan seiring dengan transformasi layanan.
Dengan kolaborasi dari seluruh OPD, inovasi PERISAI KAMI diharapkan menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan pemerintahan digital Provinsi Gorontalo yang tangguh, aman, dan terpercaya. Langkah pengawalan dan pendampingan yang dilakukan Diskominfotik diharapkan turut memastikan setiap OPD terus bergerak pada jalur perbaikan yang sesuai standar.
Diseminasi ini, pada akhirnya, menjadi penegasan bahwa keamanan informasi perlu ditangani secara sistematis. Melalui pemetaan kondisi, evaluasi berkelanjutan, serta penguatan kelembagaan, Diskominfotik berupaya memastikan tata kelola keamanan informasi dapat diterapkan secara nyata di seluruh OPD Pemprov Gorontalo.
