Teknologi

Insiden Peretasan Binance Memicu Alarm: 89% Perusahaan RI Belum Siap

×

Insiden Peretasan Binance Memicu Alarm: 89% Perusahaan RI Belum Siap

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Peretasan Binance Jadi Alarm, 89% Perusahaan RI Belum Siap - Teknologi

jurnalistik.co.id – Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja K. menilai peretasan bursa kripto Binance sebagai sinyal yang patut dianggap serius, baik untuk Indonesia maupun ekosistem digital global.

Ardi menyebut insiden itu melibatkan nilai aset yang mencapai US$6,3 miliar, atau sekitar Rp104 triliun, dan memicu perhatian publik terhadap kesiapan perlindungan sistem yang selama ini dianggap masih rentan.

Dalam keterangannya yang dikutip Minggu (1/11/2026), ia juga mengingatkan bahwa alarm semacam ini bukan sekadar peristiwa sesaat. Sebab, 89% perusahaan RI disebut belum siap menghadapi ancaman siber yang semakin nyata di dunia digital.

Menurut Ardi, kejadian pada Binance dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menilai ulang kesiapan keamanan siber saat adopsi teknologi digital terus melaju cepat.

Ia menekankan bahwa evaluasi tersebut penting agar langkah perlindungan tidak tertinggal dari laju perkembangan teknologi yang dipakai oleh bisnis dan masyarakat.

Evaluasi kesiapan keamanan siber menjadi agenda

Ardi memandang serangan terhadap Binance menunjukkan bahwa ancaman bisa muncul dari berbagai celah, lalu berdampak besar dalam waktu yang relatif singkat.

Ia juga menyiratkan bahwa skala kerugian yang disebut mencapai US$6,3 miliar membuat organisasi dan pemangku kepentingan terdorong memperkuat kerangka keamanan, bukan menunggu kejadian serupa terulang.

“Tragedi Binance ini menjadi spoiler horor yang menunjukkan seberapa ngeri proyeksi ancaman siber yang akan terus menghantui kita hingga 2027 nanti,” tulis Ardi dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/11/2026).

AI membuat serangan lebih terarah dan otomatis

Dalam keterangannya, Ardi mengaitkan meningkatnya kompleksitas ancaman siber dengan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan teknologi komputasi kuantum.

Menurut dia, AI memberi ruang bagi pelaku kejahatan siber untuk mengenali celah keamanan, menyusun skenario penipuan, hingga mengotomatisasi rangkaian serangan.

Pola seperti itu dinilai membuat proses serangan lebih efisien, lebih sulit dilacak, dan berpotensi menempatkan sistem serta pengguna pada risiko yang lebih besar.

Ardi juga menyoroti bahwa kombinasi kemajuan teknologi dan kapasitas pelaku kejahatan dapat mempercepat transformasi bentuk ancaman.

Dengan kata lain, kemampuan menyerang tidak lagi berjalan secara manual semata, melainkan semakin terstruktur dan didukung alat yang dapat “mempercepat” tindakan.

Implikasi bagi keamanan ekosistem digital

Baginya, peretasan Binance layak dibaca sebagai peringatan serius tentang bagaimana keamanan digital dapat diuji ketika teknologi yang digunakan organisasi bergerak lebih cepat dari kesiapan proteksinya.

Ia menilai pentingnya upaya evaluasi dan perbaikan karena ekosistem digital global saling terhubung, sehingga gangguan pada satu titik dapat bergema pada sektor lain.

Dengan merujuk pada insiden berdimensi besar yang disebut mencapai US$6,3 miliar atau sekitar Rp104 triliun, Ardi berharap organisasi tidak hanya memandang keamanan siber sebagai kebutuhan administratif, melainkan sebagai fondasi yang harus terus ditingkatkan.

Seruan tersebut, menurut Ardi, semakin relevan mengingat ancaman yang berkembang berpotensi terus menghantui hingga 2027 seperti yang ia tulis dalam pernyataannya, sejalan dengan perubahan kemampuan pelaku melalui AI dan teknologi kuantum.

Ardi menilai angka 89% perusahaan di Indonesia yang disebut belum siap bukan sekadar statistik yang berdiri sendiri, melainkan cerminan adanya jarak antara kebutuhan keamanan siber dan kesiapan praktik di lapangan. Karena itu, insiden besar seperti yang menimpa Binance dapat menjadi tolok ukur untuk melihat bagian mana yang paling perlu segera dibenahi.

Selain itu, ia memandang perkembangan ancaman yang makin cepat dan makin terstruktur mendorong pentingnya evaluasi yang dilakukan berulang, bukan menunggu situasi darurat. Dengan melihat kombinasi penguatan teknologi yang digunakan organisasi serta kemampuan pelaku yang berkembang lewat AI dan komputasi kuantum, langkah perlindungan diharapkan tetap selaras dengan perubahan sampai masa-masa mendatang.