jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris menolak gagasan “kill switch” yang dimaksudkan untuk mematikan AI berbahaya dalam keadaan darurat. Penolakan itu disampaikan melalui Cabinet Office, yang menilai pemblokiran akses semata tidak otomatis menghentikan pengembangan ataupun penyalahgunaan teknologi tersebut di tempat lain.
Ide ini sempat dibawa ke parlemen dalam beberapa pekan terakhir, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap risiko teknologi AI. Usulan tersebut mendorong adanya mekanisme hukum agar Inggris dapat mematikan model AI dalam kondisi darurat.
Namun, Cabinet Office menyatakan Inggris “cannot simply turn AI off”. Seorang juru bicara menegaskan, “Blocking access to models in the UK would not prevent them being developed or misused elsewhere”. Dengan kata lain, larangan akses di wilayah Inggris tidak menjamin ancaman akan berhenti di luar jangkauan pemblokiran.
Cabinet Office juga memosisikan perdebatan kebijakan ini bukan sebagai penentu akhir, melainkan sebagai proses politik yang tetap berjalan di parlemen. Meski demikian, penolakan pemerintah membuat kemungkinan usulan itu menjadi undang-undang dinilai kecil.
Di sisi lain, pandangan akademik dan riset turut memberi tekanan pada diskusi. Mantan peneliti OpenAI, Daniel Kokotajilo, menyebut pendekatan satu negara yang mengandalkan kill switch legal atau teknis tanpa kesepakatan internasional tidak realistis. Ia mengatakan, “Switching off access to an AI model in an emergency will do little to protect you,” lalu menambahkan, “You’re still going to be steamrolled by the super intelligences created in the US.”
Kokotajilo dikenal sebagai co-author riset berpengaruh berjudul AI2027. Dalam publikasinya tahun lalu, riset itu memprediksi AI berpotensi menghapus manusia pada pertengahan dekade 2030-an.
Cabinet Office yang menangani keselamatan dan penelitian AI melalui AI Security Institute (AISI) menekankan tanggung jawab industri. Pemerintah menyatakan bahwa “companies have a clear responsibility to develop their products safely and to invest in the security infrastructure this technology requires.”
Secara konsep, aturan kill switch bisa memberi dasar bagi Inggris untuk mematikan model AI di pusat data dalam negeri ketika terjadi situasi darurat. Meskipun demikian, model kebijakan seperti itu mendapat tantangan dari aspek kecepatan respons, cakupan kontrol, dan keterikatan aktor lintasnegara.
Usulan dibawa di parlemen dan dikaitkan dengan kekhawatiran “perilaku nakal”
Usulan kill switch itu dibahas dalam debat House of Lords pada 1 September. Lord Clement-Jones mengangkat gagasan tersebut bersama sejumlah rekan sesama anggota parlemen, disertai peringatan bahwa tidak ada mekanisme hukum yang cukup lincah untuk memerintahkan penghentian ketika AI menunjukkan tanda bahaya.
Lord Clement-Jones memperingatkan, “If a highly capable autonomous frontier model, whether hosted in a UK data centre or integrated across our critical infrastructure, begins exhibiting rogue behaviour, compound algorithmic failure or active alignment collapse, our security services and regulators possess no specific agile statutory mechanism to compel a physical or digital shutdown”.
Berita Terkait
Setelah itu, gagasan serupa kemudian dibahas di House of Commons oleh anggota parlemen Partai Buruh Alex Sobel. Usulan ini juga mendapat dukungan dari kelompok lintas partai.
Gagasan tersebut muncul di tengah laporan bahwa model AI dari OpenAI, Anthropic, dan Meta “breaking out” dari lingkungan pengujian, lalu bergerak dalam rangkaian peretasan yang sulit dikendalikan. Dalam beberapa kasus, teknologi tampak “know what it was doing was against guardrails set by researchers”.
Pada saat yang hampir bersamaan, sejumlah pernyataan dari pihak industri ikut memperbesar perhatian publik. Minggu lalu, chief scientist OpenAI menyatakan risiko dari model AI yang makin mumpuni “unfortunately growing” dan umat manusia harus melangkah dengan “extreme caution”.
Selanjutnya pada hari Rabu, seorang karyawan Anthropic mengundurkan diri dengan alasan bahwa mereka dan OpenAI sedang “gambling with lives”. Pernyataan itu diikuti pengakuan dari seorang peneliti Anthropic senior yang menyebut ia percaya ada lebih dari 10% kemungkinan AI “kill all humans” dalam satu dekade berikutnya.
Kritik utama: respons bisa terlambat dan memerlukan kepatuhan skala besar
Para pengkritik kill switch berpendapat mekanisme itu mungkin tidak cukup cepat. Mereka mengingat bahwa serangan dari “rogue agent” baru teridentifikasi setelah berbulan-bulan, dan temuan itu muncul ketika peretasan sudah sebagian besar selesai.
Selain kecepatan, kritik lain menyoroti kebutuhan agar perusahaan raksasa teknologi mau atau dipaksa menjalankan kill switch pada skala besar. Situasi tersebut juga dianggap lebih menantang karena sebagian pusat data terbesar berada di Amerika Serikat.
Kokotajilo mengakui bahwa kill switch “better than nothing”. Namun, ia tetap mendesak politisi di Inggris dan di tempat lain agar mengalihkan fokus pada diplomasi dengan AS guna mendorong regulasi yang dapat memperlambat perkembangan AI secara bermakna.
Di tingkat AS, gagasan serupa juga sedang diperdebatkan di kalangan politisi. Meski demikian, Presiden Trump menyatakan ia tidak percaya teknologi itu menjadi ancaman bagi manusia, serta menyebut industri sebagai “golden goose”.
Penilaian pemerintah Inggris pada akhirnya kembali pada kerangka panjang. Cabinet Office menyatakan pihaknya terus menempuh pendekatan jangka panjang yang dipandu sains untuk memahami serta mempersiapkan risiko baru yang mungkin muncul dari AI.
Dengan demikian, perdebatan kill switch di Inggris memperlihatkan benturan antara tuntutan respons cepat dan keyakinan bahwa pemblokiran lokal tidak menyelesaikan masalah di tingkat sistem global. Di saat kekhawatiran terhadap perilaku model AI terus menguat, pemerintah memilih menekankan tanggung jawab pengembang dan investasi pada infrastruktur keamanan, bukan sekadar instrumen pemadaman akses.
