jurnalistik.co.id – Donald Trump memerintahkan penempatan tanda peringatan di luar Smithsonian National Museum of American History. Tanda itu dimaksudkan untuk memberi peringatan kepada pengunjung terkait sejumlah materi pameran yang dinilai “inaccurate” oleh pemerintahan Trump.
Perintah tersebut mengarah pada Departemen Dalam Negeri untuk menerbitkan peringatan, sekaligus mengarahkan publik ke tempat yang mereka bisa menemukan informasi yang dianggap “accurate information regarding America’s history”. Langkah ini tertuang dalam kebijakan yang diberi judul “Restoring Trust in the Smithsonian Institution”.
Menurut dokumen perintah yang disebutkan, museum dinilai belum melakukan cukup banyak upaya untuk merayakan para pendiri Amerika Serikat menjelang peringatan 250 tahun kemerdekaan. Perayaan 250 tahun itu berlangsung pada 4 Juli.
Dalam perintah tersebut, kepemimpinan museum dituduh memandang sejarah Amerika sebagai alat untuk mendorong agenda sosial. Perintah itu menyebut tim pimpinan “views American history as a ‘prime tool’ to advance ideas of social justice and the radical transformation of our society”.
Pernyataan Gedung Putih yang menyertai kebijakan itu juga menuduh Smithsonian bergeser ke aktivisme politik ekstrem. Dalam pernyataan tersebut, museum disebut “toward extreme political activism, rooted in Marxism, to divide, dispirit, and discourage Americans”.
Administrasi Trump sebelumnya kerap menuduh Smithsonian Institution—yang disebut sebagai museum riset terbesar di dunia—dan sejumlah organisasi akademik lain memiliki bias yang anti-Amerika. Dalam konteks ini, perintah terbaru menjadi kelanjutan dari kritik yang berulang terhadap cara museum menampilkan sejarah.
Smithsonian tidak segera menanggapi permintaan komentar BBC pada saat artikel ini dimuat. Dengan demikian, belum ada respons langsung dari pihak museum atas perintah pemasangan tanda peringatan tersebut.
Reaksi dari pihak politik juga muncul segera. Anggota parlemen dari kubu Demokrat yang mengawasi Smithsonian mengecam kebijakan tersebut sebagai campur tangan.
Berita Terkait
Melanie Stansbury, anggota DPR dari Partai Demokrat sekaligus peringkat teratas Komite Administrasi DPR, menuliskan di X bahwa “This EO is a clear political overreach, driven by an ideological agenda to rewrite American history,”. Ia juga menambahkan, “Our Smithsonian institutions do not belong to the President, but to the American people and so does our nation’s history.”
Kebijakan ini disebut hadir hanya beberapa hari setelah Anthea Hartig, direktur Smithsonian, menjalani pemeriksaan di hadapan sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik. Dalam dua sidang kongres yang dirujuk, Smithsonian dituduh “infected by a woke ideology that seeped into public displays, educational materials and planning documents”.
Perintah tersebut juga muncul setelah rilis laporan tajam dari Dewan Kebijakan Dalam Negeri Gedung Putih pada bulan sebelumnya. Laporan itu mengklaim bahwa museum “erases our heritage”.
Lebih luas, Trump telah menetapkan upaya untuk merombak budaya nasional dengan alasan bahwa ideologi sayap kiri yang disebut “woke” telah mencemari ruang publik. Ia juga menandatangani sejumlah perintah yang bertujuan menghapus program diversity, equity and inclusion dari pemerintah federal—sebagian di antaranya kemudian menghadapi tantangan hukum.
Pada bulan Maret, Trump juga mengeluarkan perintah terpisah terhadap Smithsonian. Perintah itu mengarahkan Smithsonian untuk “eliminate improper, divisive, or anti-American ideology”. Karena itu, perintah pemasangan tanda peringatan pada Jumat yang dimaksud menjadi bagian dari rangkaian langkah yang berhubungan dengan penilaian ulang konten dan arah institusi.
Smithsonian sendiri sebagian besar didanai pemerintah federal. Museum-museumnya menawarkan tiket masuk gratis bagi sebagian 15 hingga 30 juta pengunjung setiap tahun. Smithsonian juga mengoperasikan 21 museum di Washington, Virginia, dan New York.
Di antaranya terdapat National Museum of American History, National Portrait Gallery, American Art Museum, National Zoo, serta lebih dari selusin museum lainnya. Dengan jaringan seluas itu, perintah mengenai tanda peringatan di salah satu institusi utamanya menjadi sorotan karena berpotensi mengubah cara pengunjung diposisikan saat berhadapan dengan materi sejarah.
Sejauh ini, rincian pelaksanaan peringatan serta bentuk arahan kepada pengunjung untuk mendapatkan “accurate information” menjadi fokus perhatian setelah kebijakan “Restoring Trust in the Smithsonian Institution” diputuskan. Sementara itu, kritik dari pihak yang mengawasi Smithsonian menilai langkah tersebut sebagai pendekatan politis, bukan semata-mata kajian akademik terhadap pameran.
