jurnalistik.co.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kesepakatan kerja sama energi nuklir Washington–Riyadh bergantung pada langkah Arab Saudi terkait Perjanjian Abraham. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam konteks masa depan pemrosesan atau penggunaan materi nuklir untuk tujuan sipil, sekaligus mengaitkannya dengan syarat politik di kawasan.
Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyatakan bahwa “The Civil Nuclear Deal (There will be no enrichment of material!)… which pertains only to non-military use…” akan diproses untuk disetujui. Namun, dia menambahkan bahwa persetujuan tersebut “will be approved, but is totally subject to Saudi Arabia joining the very respected and successful Abraham Accords,”.
BBC melaporkan bahwa rincian keterkaitan syarat Perjanjian Abraham itu belum sepenuhnya jelas karena teks kesepakatan nuklir AS–Arab Saudi sendiri belum dirilis ke publik. Sampai saat berita ini dimuat, Arab Saudi juga belum memberikan respons terhadap pernyataan Trump tersebut.
Sebelumnya, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada Kamis bahwa Trump membahas syarat tersebut kepada pemimpin Arab Saudi berkali-kali. “He has said if they don’t join the Abraham Accords, the deal is off,” ujar Leavitt. “So we’ll continue to have those conversations with our Saudi counterparts moving forward.”
Pernyataan Trump muncul setelah kritik dari para ahli mengenai potensi risiko proliferasi nuklir di wilayah yang dinilai masih tidak stabil. Sejumlah legislator dari Partai Republik maupun Demokrat menyuarakan kekhawatiran serupa, meskipun kendali Partai Republik atas parlemen membuat upaya penolakan tampak tidak memiliki dukungan suara yang cukup untuk menghentikan kesepakatan.
Kementerian Energi Amerika Serikat menyebut perjanjian tersebut mencakup “peaceful nuclear co-operation agreement” dan “bilateral safeguards agreement”. Menurut pernyataan kementerian itu, kedua kesepakatan menjadi landasan hukum bagi kemitraan panjang berdurasi puluhan tahun dan bernilai miliaran dolar, yang memajukan sasaran ekonomi serta strategis termasuk pencegahan penyebaran senjata nuklir. Selanjutnya, kesepakatan tersebut akan dikirim ke Kongres AS untuk ditinjau.
International Atomic Energy Agency (IAEA) juga menyatakan pada Kamis bahwa pihaknya mengetahui rencana AS dan Arab Saudi terkait “bilateral civil nuclear cooperation agreement” serta rencana untuk meminta IAEA menjalankan langkah verifikasi. “We look forward to receiving the request for such verification and to working with the US and KSA [Kingdom of Saudi Arabia] in ensuring the implementation of those measures.” demikian pernyataan IAEA.
Perjanjian Abraham dan posisi Arab Saudi
Pada masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain menandatangani Perjanjian Abraham. Kesepakatan itu memicu normalisasi hubungan UEA dan Bahrain dengan Israel, yang dikatakan sebagai peristiwa bersejarah dalam skala kawasan.
Setelah itu, Sudan, Maroko, dan Kazakhstan juga dilaporkan ikut menandatangani Perjanjian Abraham. Arab Saudi sebelumnya menyatakan kesediaannya tidak akan bergabung tanpa pembentukan negara Palestina, sementara Gedung Putih menyampaikan bahwa kesepakatan akan batal jika Riyadh tidak masuk ke perjanjian tersebut.
Berita Terkait
Dari sisi Israel, pernyataan Trump disambut. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memposting di X bahwa bergabungnya Arab Saudi dengan Perjanjian Abraham akan menjadi “an historic leap forward for peace in the Middle East”. Pernyataan tersebut tidak menyebut secara spesifik kesepakatan nuklir.
Namun, di dalam Israel sendiri ada pandangan yang beragam mengenai implikasinya. Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat sebelumnya mengatakan bahwa negaranya “can manage it” jika Arab Saudi memiliki tenaga nuklir untuk tujuan damai. Sebaliknya, beberapa tokoh lain mengingatkan potensi risiko yang lebih luas.
Khawatir “dari sipil ke militer”
Mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan kepada surat kabar, “Every military nuclear program begins with a civilian one.” Meski Israel diyakini luas memiliki senjata nuklir, negara itu tidak mengonfirmasi maupun membantah klaim tersebut.
Dalam gambaran resmi yang dijelaskan, kesepakatan AS–Arab Saudi diposisikan sebagai “peaceful nuclear co-operation agreement” yang menurut Departemen Energi akan memberi “great access for American companies in the Saudi nuclear energy programme”. Narasi ini menempatkan kerja sama sebagai langkah sipil, namun perdebatan publik tetap hidup karena sensitivitas wilayah dan dinamika keamanan.
Isu nuklir disebut berada di jantung konflik yang berlangsung berbulan-bulan antara AS dan Israel terhadap Iran. Iran telah lama membantah tuduhan Barat bahwa negara tersebut berniat memperoleh senjata nuklir.
Di sisi Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada 2018 dalam wawancara dengan CBS News menyatakan bahwa negaranya tidak merencanakan perolehan senjata nuklir. Dia juga menekankan, “without a doubt if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible”.
Sementara itu, laporan media AS sebelumnya menunjukkan kesepakatan dapat membuka kemungkinan Arab Saudi melakukan pengayaan uranium di masa depan. Uranium yang diperkaya dapat dipakai sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi juga berpotensi digunakan untuk membuat bom nuklir. Dalam konteks ini, pernyataan Trump justru tampak menolak interpretasi bahwa kesepakatan akan memungkinkan pengayaan.
Rosemary Kelanic, Direktur program Timur Tengah di Defense Priorities, menyebut bahwa akan “quite shocking” apabila AS mengizinkan fasilitas pengayaan uranium bagi Arab Saudi. Ia mengatakan, “The US has never done that before. We have never helped another country enrich on their own soil,” dan menambahkan alasan kekhawatiran tersebut: “if you can produce your own nuclear fuel, you become a much bigger risk” untuk membangun senjata nuklir.
Dengan demikian, syarat yang disorot Trump tidak berhenti pada pembahasan teknis penggunaan nuklir untuk keperluan non-militer, melainkan juga merambah ke keputusan politik Riyadh terkait Perjanjian Abraham. Kejelasan lanjutan, termasuk apakah syarat itu termuat secara eksplisit dalam teks kesepakatan yang belum dipublikasikan, masih menunggu proses peninjauan dan langkah resmi berikutnya.
