jurnalistik.co.id – Angela Rayner menyatakan Pemerintah Inggris tidak berencana menerapkan pengendalian sewa di seluruh wilayah, menyusul kebijakan terkait penyewa yang mulai berjalan sejak Mei.
Dalam wawancara dengan BBC Breakfast, Rayner mengatakan Perdana Menteri Andy Burnham tidak sedang mengarah pada langkah tersebut, seraya menekankan perubahan lewat Renters’ Rights Act telah mulai terasa di pasar sewa.
Rayner menyebut reformasi yang berlaku sejak Mei itu “sudah memiliki dampak signifikan pada pasar”. Ia juga menilai kebijakan pengendalian sewa yang pernah diterapkan di sebagian wilayah Inggris selama beberapa tahun terakhir tidak otomatis menurunkan harga sewa.
Menurut Rayner, kontrol sewa yang diimplementasikan di beberapa area tidak “necessarily” membuat sewa turun, sehingga ia menolak gagasan untuk kembali ke skema seperti itu.
Ia lantas mengingatkan posisi Burnham sebelumnya. Pada 2023, saat masih menjadi wali kota Greater Manchester, Burnham pernah menyerukan pembekuan sewa di sektor hunian pribadi sampai krisis biaya hidup mereda.
Namun, Rayner mengatakan prinsip pembekuan sewa dan kontrol sewa bukanlah jalan keluar saat ini. “Saya tidak berpikir pembekuan sewa, kontrol sewa, adalah cara maju pada momen ini,” katanya dalam penjelasan kepada BBC.
Rayner juga mengaitkan perubahan arah kebijakan dengan paket yang sedang berjalan. Ia menuturkan, sejak tiga tahun lalu—ketika Burnham menyerukan kebijakan tersebut karena krisis signifikan di pasar sewa—pihaknya kini sudah menerapkan Renters’ Rights Act yang memberi penyewa lebih banyak kuasa dan kontrol.
Renters’ Rights Act, yang mulai berlaku pada Mei, menjadi dasar reformasi perlindungan penyewa yang menurut pemerintah dimaksudkan menghadirkan stabilitas dan kepastian.
Rayner menegaskan bahwa kontrol sewa bukanlah jaminan yang bisa langsung memberikan hasil seperti yang diharapkan penyewa. Ia menyatakan bahwa pendekatan penguatan hak penyewa telah ditempuh lewat aturan yang lebih luas.
Di sisi lain, kebijakan kontrol sewa di Inggris memang pernah diuji di wilayah tertentu. Kontrol sewa sementara diberlakukan di Skotlandia pada Oktober 2022, namun kebijakan itu berakhir tahun lalu.
Gagasan untuk kembali memberlakukan kontrol sewa juga terus muncul di kalangan politik. Pemimpin Partai Hijau Zack Polanski mengatakan ia ingin agar kontrol sewa diberlakukan untuk seluruh properti yang disewakan di Inggris.
Berita Terkait
Pendapat tersebut beririsan dengan sikap sejumlah figur politik lain yang lama mendorong batasan sewa. Sir Sadiq Khan, wali kota London, disebut telah lama menyerukan agar pemerintah menerapkan plafon sewa.
Rayner juga menguraikan bahwa istilah “rent controls” mencakup beragam bentuk intervensi pemerintah. Skema itu dapat berupa pembatasan kenaikan harga sewa hingga pembekuan sewa dalam periode waktu tertentu.
Terhadap usulan tersebut, kelompok pemilik properti menyampaikan keberatan. Mereka mengatakan kontrol sewa berpotensi memperparah krisis perumahan karena dapat membuat pemilik enggan menyewakan rumah.
Lebih jauh, Rayner menempatkan Renters’ Rights Act sebagai jawaban yang berfokus pada posisi penyewa. Ia menyebut undang-undang tersebut dirancang untuk memberikan stabilitas dan keamanan bagi 11 juta orang yang menyewa dari pemilik rumah di sektor privat.
Dalam kerangka aturan itu, tenancy kontrak tetap dilarang. Selain itu, proses pengusiran penyewa menjadi jauh lebih sulit bagi pihak landlord.
Perubahan lain yang disebutkan menyangkut mekanisme kenaikan sewa. Rayner menjelaskan bahwa sewa hanya dapat dinaikkan setahun sekali, dan kenaikan tersebut mengacu pada “open market rent” milik properti.
Selain isu sewa, Rayner juga ditanya mengenai target pemerintah membangun 1,5 juta rumah baru hingga akhir masa jabatan parlemen pada 2029. Ia menyatakan target tersebut kini menjadi lebih menantang untuk dicapai.
Dalam keterangannya di program Today BBC Radio 4, Rayner menunjuk pada meningkatnya biaya konstruksi sebagai salah satu alasan yang membuat target semakin berat. “1,5 juta homes adalah target yang sulit,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa ia tetap akan mempertahankan target itu dan tidak ingin menyerah.
Rayner juga menyinggung konteks politik di sekitar pemilihan kepemimpinan partai. Selama upaya Burnham menggantikan Sir Keir Starmer sebagai pemimpin Partai Buruh dan perdana menteri, Burnham pernah berjanji menjalankan program pembangunan rumah dewan terbesar dalam puluhan tahun.
Rayner menambahkan bahwa Burnham juga lama membahas reformasi kebijakan pajak properti, termasuk stamp duty dan council tax. Namun, dalam informasi yang disampaikan, Burnham belum merinci perubahan spesifik apa yang akan diterapkan saat berkuasa.
Dengan rangkaian penjelasan tersebut, Rayner menekankan bahwa fokus kebijakan saat ini diarahkan pada pemberian kendali dan perlindungan yang lebih kuat bagi penyewa melalui Renters’ Rights Act, bukan pada penerapan kontrol sewa sebagai kebijakan utama.
