jurnalistik.co.id – Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menilai dorongan penggunaan atap dari ijuk dan rumbai tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, perubahan bahan atap harus melalui kajian yang memadai agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Kalau bagi kami akademisi, enggak boleh kita tergesa-gesa, harus dilakukan kajian,” kata Lina kepada Kompas.com melalui telepon pada Jumat (31/7/2026). Ia menegaskan, kehati-hatian tetap diperlukan meski praktik serupa memang sudah ada di beberapa wilayah.
Lina memberi contoh bahwa beberapa rumah tradisional di Papua dan Nusa Tenggara memang menggunakan ijuk dan rumbai. Dengan latar itu, ia memahami adanya alasan penggunaan bahan tersebut. Namun, ia memandang kesesuaian praktik perlu dilihat lagi dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kepadatan hunian.
Dalam pandangannya, salah satu pertimbangan kajian adalah ketersediaan bahan baku di daerah. Lina menyebut ijuk dan rumbai dapat bersumber dari pohon aren serta berbagai pohon di sekitar wilayah yang memang masih memungkinkan bahan tersebut ditemukan. Karena itu, ia menilai kajian awal juga perlu memetakan aspek pasokan dan kelayakan produksi di tingkat lokal.
Potensi kebakaran di wilayah padat penduduk
Meski bahan baku dapat tersedia, Lina mengingatkan adanya risiko kebakaran bila ijuk diimplementasikan untuk wilayah dengan kepadatan tinggi. Ia menekankan bahwa evaluasi risiko tidak boleh diabaikan, terutama ketika penggunaan atap diarahkan untuk lingkungan yang berbeda karakter.
Berita Terkait
“Apakah tepat misalnya dilakukan di daerah-daerah yang padat penduduk? Karena kemungkinan kebakaran dan seterusnya, cepat merambat dan seterusnya,” ujarnya. Pernyataan itu menunjukkan perhatian pada daya rambat kebakaran yang dapat muncul bila material atap memiliki karakter mudah terbakar atau memengaruhi penyebaran api dalam kondisi tertentu.
Selain membahas kemungkinan di tingkat wilayah, Lina juga memperluas pesan agar kajian tidak hanya fokus pada satu kebijakan pergantian bahan atap. Ia mengatakan, kajian sebelum kebijakan diperlukan bukan semata karena keinginan atap diubah menjadi ijuk, tetapi agar pemerintah dapat memilah mana opsi yang paling tepat untuk situasi masing-masing.
“Itu kata kuncinya, jadi harus dipilah mana yang tepat, apa pun kebijakannya, termasuk MBG, koperasi, setiap daerah itu pasti akan memilih hal (hasil kajian) yang berbeda,” tandas Lina. Dengan kalimat tersebut, ia menempatkan ide bahwa kebijakan seharusnya berbasis hasil kajian, bukan didorong oleh satu pertimbangan yang sama untuk semua daerah.
Terakhir, dorongan Prabowo Subianto agar atap seng diganti dengan ijuk menjadi bagian dari pembahasan publik yang kini juga memunculkan diskusi mengenai prosedur pengambilan keputusan. Bagi Lina, langkah yang bertanggung jawab adalah memastikan setiap pilihan kebijakan, termasuk yang menyangkut bahan bangunan, diuji kelayakan dan risikonya terlebih dahulu sesuai kondisi wilayah.
Ia juga menilai evaluasi tidak cukup berhenti pada ketersediaan bahan semata, melainkan harus menimbang bagaimana praktik tersebut bekerja dalam kondisi sosial yang berbeda. Kepadatan hunian menjadi salah satu ukuran penting karena karakter permukiman dapat memengaruhi cara suatu kebijakan dijalankan di lapangan.
Untuk wilayah yang tingkat keterisiannya tinggi, Lina mengingatkan bahwa studi perlu menelaah kemungkinan dampak bila bahan atap berbasis serat tersebut diterapkan. Menurutnya, pertimbangan risiko harus melihat seberapa cepat potensi kebakaran dapat merambat, sehingga keputusan yang dibuat tidak mengabaikan konsekuensi nyata yang mungkin muncul.
Lina menambahkan bahwa perumusan kebijakan juga perlu memberi ruang pada variasi opsi di setiap daerah, termasuk ketika kebijakan menyebut skema seperti MBG atau peran koperasi. Dengan demikian, pemerintah dapat memilah mana pendekatan yang paling sesuai berdasarkan hasil kajian setempat, bukan menyamaratakan pilihan untuk semua wilayah.
