jurnalistik.co.id – Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak upaya Presiden Donald Trump untuk memecat seorang gubernur bank sentral, yakni Lisa Cook, melalui putusan yang menekankan pentingnya due process bagi pejabat yang hendak diberhentikan.
Dalam keputusan suara 5-4, para hakim menilai pemerintahan Trump belum memberikan proses yang memadai agar Cook dapat membantah rencana pemecatan tersebut. Pengadilan menyatakan pemerintah tidak menyediakan kesempatan dan perlakuan hukum yang cukup bagi Cook untuk menguji alasan pemberhentian.
Akibatnya, sengketa dikembalikan ke pengadilan yang lebih rendah. Pada tahap lanjutan itu, pihak pemerintahan perlu membuktikan tuduhan yang menjadi dasar pemecatan—terutama klaim bahwa Cook melakukan pelanggaran terkait pemalsuan dokumen hipotek (mortgage fraud)—jika pemerintah memang ingin meneruskan proses pemecatan.
Lisa Cook membantah tuduhan itu. Para pendukung independensi bank sentral juga menggambarkan tuduhan tersebut sebagai dalih yang dipakai untuk membuka ruang kontrol yang lebih luas oleh Trump atas kebijakan Federal Reserve.
Secara hukum, presiden hanya dapat memberhentikan gubernur Federal Reserve “for cause”, atau berdasarkan alasan yang sah. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga bank sentral tetap terlindungi dari tekanan politik, sehingga arah kebijakan moneter dapat diarahkan pada tujuan ekonomi jangka panjang, bukan kepentingan sesaat.
Dalam persidangan pada bulan Januari, pengacara Cook, Paul Clement, berargumen bahwa cara pemerintahan menempuh proses pemecatan justru membuat perlindungan yang dikehendaki Kongres bagi Federal Reserve menjadi “kind of a joke”. Menurut Clement, pengaturan prosedural yang dilakukan pemerintah tidak mencerminkan jaminan hukum yang seharusnya melindungi gubernur dari pemecatan semena-mena.
Di pihak pemerintah, Jaksa Agung (Solicitor General) John Sauer menyampaikan pandangannya untuk pengadilan. Sauer menilai pengumuman Trump di media sosial ketika rencana pemecatan diumumkan sudah memberi pemberitahuan yang cukup sekaligus kesempatan bagi Cook untuk menanggapi.
Sauer juga berpendapat bahwa persoalan yang disebut—meski bila terjadi sebagai kekeliruan—tetap dapat dipandang sebagai “negligence”. Ia menyatakan hal tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Federal Reserve, serta meminta pengadilan memberi ruang bagi penilaian presiden dalam menentukan apakah ada alasan untuk pemecatan.
Trump sendiri mengumumkan rencana untuk mengeluarkan Cook dari Federal Reserve pada bulan Agustus melalui unggahan di media sosial. Dalam pengumuman itu, Trump mengaitkan rencana pemecatan dengan tuduhan bahwa Cook mengajukan formulir hipotek yang menyatakan dua tempat tinggal yang berbeda sebagai principal residence pada waktu yang sama.
Dalam praktik perbankan, klaim tempat tinggal utama biasanya dikaitkan dengan tawaran suku bunga yang lebih rendah. Namun, terlepas dari konstruksi isu tersebut, pengadilan menilai inti perkara bukan sekadar ada atau tidaknya tuduhan, melainkan apakah prosedur untuk membantah tuduhan itu telah memenuhi standar due process yang dituntut konstitusi dan prinsip hukum.
Setelah putusan, Cook menyampaikan bahwa perkara tersebut “never about mortgage documents”. Ia menyebut tuduhan itu sebagai “manufactured pretext” atau dalih buatan, karena Cook menolak mengikuti tekanan politik terkait penetapan kebijakan—terutama dalam isu suku bunga.
Cook juga menegaskan bahwa bank sentral semestinya membuat keputusan kebijakan berdasarkan “independent judgement, free from political interference”, yakni penilaian yang independen tanpa campur tangan politik.
Meski putusan hari itu melindungi Federal Reserve dari gangguan langsung Gedung Putih dalam konteks pemecatan Cook, pengadilan sekaligus mengeluarkan keputusan berbeda pada Senin yang justru melemahkan independensi regulator federal lainnya.
Dalam keputusan terpisah 6-3 yang ditulis oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts, pengadilan memutus bahwa presiden dapat memberhentikan anggota lembaga independen “at will” atau sesuka hati. Putusan itu disebut sebagai kemenangan besar bagi pemerintahan Trump dan membuat lembaga seperti Federal Trade Commission (FTC) menjadi lebih rentan terhadap perubahan prioritas ketika administrasi berganti.
Putusan tersebut juga secara efektif membatalkan preseden hukum berusia sekitar 90 tahun yang dikenal sebagai Humphrey’s Executor. Keputusan tahun 1935 itu sebelumnya melindungi lembaga independen dengan prinsip bahwa para anggotanya tidak dapat dicopot tanpa alasan yang kuat dan “good cause”.
Kasus yang mendasari putusan tersebut berangkat dari pemecatan Trump terhadap Komisaris FTC Rebecca Slaughter pada bulan Maret 2025 melalui email. Slaughter diberhentikan dengan alasan “inconsistent with [the] Administration’s priorities”. Dalam penjelasan putusan, Roberts menyatakan bahwa karena para komisaris tersebut menjalankan kekuasaan eksekutif, mereka pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada presiden.
Bagi Federal Reserve, putusan terkait Cook berarti sengketa pemecatan tidak berhenti, melainkan ditunda dan dipindahkan ke proses pengadilan yang lebih rendah. Namun, standar yang ditekankan oleh Mahkamah Agung—yakni kewajiban pemerintahan untuk menyediakan due process yang memadai—menjadi batas yang harus dipenuhi pemerintah sebelum tuduhan dapat diuji secara tuntas di forum hukum.
