jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai memetakan arah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp 12,1 triliun. Langkah penyusunan ini diarahkan untuk memastikan kebutuhan utama masyarakat lebih dulu tertangani melalui program-program prioritas.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor Pemprov Kaltim, Senin (6/7/2026). Ia menjelaskan, penganggaran akan ditata bertahap, mengikuti urutan prioritas sekaligus mempertimbangkan standar pelayanan yang wajib dipenuhi.
Menurut Seno, fokus awal anggaran adalah menuntaskan program prioritas pemerintah daerah. “Pertama tentu saja program prioritas kita kan Gratispol. Ini wajib kita tunaikan,” kata Seno Aji.
Setelah program Gratispol terakomodasi, Pemprov Kaltim akan mengalihkan prioritas pada pembangunan infrastruktur dan sektor kesehatan. Seno menekankan bahwa keduanya dinilai berkaitan langsung dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
“Yang kedua adalah infrastruktur dan kesehatan. Nah, standar pelayanan minimum itu harus kita wujudkan,” ujar Seno. Ia menyebut pemenuhan SPM menjadi dasar pertimbangan agar belanja tidak melebar ke kebutuhan yang tidak sejalan dengan target layanan publik.
Dalam penjelasannya, Seno juga mengaitkan strategi perencanaan anggaran dengan tata kelola fiskal daerah. Bila kebutuhan pada prioritas utama telah terpenuhi, sisa kemampuan fiskal akan digunakan untuk membiayai program pembangunan lainnya.
Ia menegaskan sisa dana diarahkan untuk kepentingan yang dinilai masih perlu dikerjakan, termasuk proyek infrastruktur yang mendukung konektivitas antarkabupaten dan kota di Kalimantan Timur. “Baru setelah itulah sisa dana yang ada kita gunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya infrastruktur antarkabupaten dan kota yang memang harus kita lakukan,” ucap Seno.
Lebih lanjut, Seno menepis anggapan bahwa proyeksi APBD 2027 tersebut akan digunakan untuk mendanai pembangunan jalan tol baru. Menurutnya, proyek jalan tol merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat dan belum bisa ditarik menjadi agenda daerah.
“Itu urusan pemerintah pusat. Statusnya juga belum menjadi Proyek Strategis Nasional. Harus masuk PSN dulu supaya bisa berjalan,” katanya. Ia menyatakan tahapan penetapan sebagai Proyek Strategis Nasional menjadi prasyarat agar proyek tersebut dapat dijalankan.
Prioritas layanan dan perencanaan bertahap
Berita Terkait
Dari paparan tersebut, arah penyusunan APBD 2027 terlihat menempatkan program prioritas daerah sebagai langkah pertama, kemudian diikuti kebutuhan infrastruktur serta layanan kesehatan yang terhubung dengan standar pelayanan minimum. Dengan cara ini, Pemprov Kaltim berupaya menjaga konsistensi antara rencana belanja dan tujuan layanan publik.
Seno menempatkan urutan prioritas bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai pengikat keputusan alokasi anggaran. Ia memperlihatkan bahwa pilihan program dibaca melalui kebutuhan yang lebih mendesak terlebih dahulu, baru kemudian pelebaran ke agenda pembangunan lain.
Dalam kerangka itu, infrastruktur juga dipandang memiliki fungsi penguatan layanan dan pemenuhan kebutuhan daerah yang lebih luas. Misalnya, pembangunan yang mendukung keterhubungan wilayah antarkabupaten dan antarkota disebut sebagai bagian yang akan dikerjakan setelah prioritas utama selesai diwadahi.
Komitmen menutup ruang “proyek siluman”
Selain memaparkan urutan prioritas anggaran, Wakil Gubernur Seno Aji juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghapus praktik penganggaran yang tidak melalui mekanisme perencanaan resmi. Praktik semacam itu kerap disebut sebagai “proyek siluman”.
Seno menyatakan pemerintah telah memberi penegasan dan sinyal tegas kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tujuannya agar tidak ada program atau proyek yang tiba-tiba diselundupkan ke pembahasan anggaran.
“Itu sudah tidak boleh lagi. Kita tegaskan ke TAPD, tidak boleh ada proyek siluman yang tiba-tiba muncul,” tegas Seno. Ia menyampaikan hal itu sebagai bagian dari penguatan tata kelola agar proses penyusunan tetap berjalan sesuai tahapan dan prinsip perencanaan.
Ia juga menyebut adanya kesepahaman antara Pemprov Kaltim dan DPRD terkait penyusunan program dalam APBD. Menurut Seno, program yang masuk harus disusun melalui sistem perencanaan yang matang sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami bersepakat dengan DPRD supaya proyek-proyek itu benar-benar terencana dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Seno. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembahasan anggaran diharapkan tidak bergeser menjadi ruang transaksi kebijakan, melainkan tetap berorientasi pada kebutuhan publik.
Dengan proyeksi APBD 2027 senilai Rp 12,1 triliun dan penekanan pada program prioritas, Seno Aji menempatkan perencanaan yang berurutan serta disiplin proses sebagai dua hal yang ingin dijaga. Di saat yang sama, ia menegaskan bahwa rencana pembangunan yang menjadi ranah pusat—seperti jalan tol—tidak dapat dipaksakan sebelum statusnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Langkah pemetaan yang sedang dilakukan, menurut penuturan Seno, menjadi fondasi agar penyusunan anggaran pada 2027 berjalan lebih terukur. Fokus pada program Gratispol, pemenuhan SPM di bidang kesehatan dan infrastruktur, hingga penataan lanjutan untuk agenda pembangunan lain diharapkan membuat belanja daerah lebih tepat sasaran dan sulit disusupi kepentingan yang tidak melalui prosedur.
