jurnalistik.co.id – Andy Burnham akan segera memulai masa jabatan sebagai perdana menteri Inggris di 10 Downing Street, dan cara dunia melihat langkah pertamanya beragam—mulai dari keyakinan bahwa ia masih bisa meraih kedekatan dengan pemimpin tertentu, hingga kekhawatiran bahwa perbedaan kebijakan bisa lebih cepat mendefinisikan hubungan bilateral.
Sejumlah pejabat dan analis menilai, meski Burnham mungkin belum menjadi nama yang akrab bagi banyak pihak di luar negeri, proses membangun hubungan akan segera diuji oleh agenda inti masing-masing negara. Di Washington, Beijing, Moskow, Kyiv, serta ibu kota Eropa dan Asia, perhatian utama tertuju pada arah politik luar negeri dan pilihan ekonomi-pertahanan yang akan dibawa Burnham.
Washington: peluang merayu Trump, tapi kekhawatiran soal agenda energi dan imigrasi
Di Amerika Serikat, Donald Trump sejauh ini terlihat lebih banyak bersikap meremehkan terhadap Burnham. Ia meragukan apakah kepemimpinan Burnham akan menjawab dua kritik utamanya terhadap pemerintahan Starmer: kebijakan imigrasi dan rencana mengebor minyak-gas di ladang minyak North Sea.
Dalam pandangan pejabat administrasi AS, kemungkinan figur seperti Ed Miliband ditunjuk menjadi kanselir dianggap sebagai petunjuk bahwa kebijakan lingkungan Inggris akan tetap. Alasannya, Miliband disebut memiliki larangan terhadap penerbitan izin baru pengeboran minyak dan gas di North Sea saat menjabat sebagai menteri energi.
Namun, di bawah permukaan, tekanan tetap datang dari pihak AS. Meski Trump tampak hanya mengenal Burnham secara terbatas—sebagaimana tersirat dari penilaiannya bahwa Burnham adalah “mayor of a town” dan “extremely liberal”—pejabat AS diyakini sudah mendorong tim Burnham agar membentuk pemerintahan yang selaras dengan preferensi Washington.
Di saat yang sama, ada ekspektasi kelanjutan kepemimpinan kebijakan luar negeri Inggris. Salah satu yang disebut menjadi harapan adalah agar Yvette Cooper tetap menjabat sebagai foreign secretary. Pemerintah Inggris di bawah Starmer juga memang meningkatkan belanja pertahanan, tetapi pihak AS—termasuk pejabat keamanan senior—menginginkan Inggris memberi contoh yang lebih tinggi bagi Eropa.
Ketegangan akses AS ke pangkalan militer Inggris yang masih “menggantung” sejak Perang Iran menjadi latar tambahan dalam kalkulasi ini. Bagi Burnham, statusnya sebagai figur yang relatif minim dikenal di AS sekaligus membawa risiko dan peluang: risiko karena perbedaan isu bisa cepat mengeras, dan peluang karena pendekatan diplomatik yang tepat dapat membuka ruang kedekatan seperti yang sempat terjadi pada Starmer.
Garis besarnya adalah: perbedaan pandangan menyangkut belanja militer, pajak layanan digital, pengambilan sumber energi, konflik internasional, serta perdagangan berpotensi menjadi penentu utama sebelum hubungan personal sempat terbentuk. Di sisi lain, dengan “charm offensive” yang terarah, Burnham—sebagaimana Starmer—masih punya kesempatan meraih simpati Trump meski beda spektrum politik.
Beijing: hubungan harus dihitung dari manfaat ekonomi sekaligus risiko keamanan nasional
Bagi China, penilaian terhadap Burnham tidak cukup hanya soal gaya kepemimpinan, melainkan gabungan antara keuntungan ekonomi dan risiko keamanan nasional. Pelayanan intelijen Inggris yang terus meningkatkan perhatian terhadap dugaan spionase, ancaman terhadap warga China di Inggris, serta pencurian kekayaan intelektual menjadi salah satu fondasi kekhawatiran.
Sebagai perbandingan, Starmer menjalankan pendekatan yang cenderung pragmatis: berupaya menyeimbangkan kepentingan yang bersaing dan menjadi perdana menteri Inggris pertama dalam delapan tahun yang melakukan kunjungan ke Beijing. Pertanyaannya kemudian sederhana: apakah Burnham akan mengikuti pola serupa, atau mengambil garis yang berbeda.
Jika Burnham kembali ke China, ia kemungkinan akan diperlihatkan kemajuan infrastruktur terbaru sebagai penegasan ambisi ekonomi sekaligus kelanjutan politik. Beijing, menurut sejumlah pengamat, memang menaruh perhatian besar, terutama setelah upaya “charm offensive” yang dilakukan untuk Starmer.
Dalam kunjungan itu, pejabat China memberikan tur ke Forbidden City dan jamuan makan yang megah, dengan harapan Inggris dan pihak lain melihat Beijing sebagai mitra yang stabil dan dapat diprediksi—sebagai kontras terhadap AS.
Tetapi ada pula rasa frustrasi di Beijing terkait frekuensi perubahan politik di London. Sebagian analis China melihat pergantian perdana menteri sebagai sinyal ketidakstabilan, dan menyebut “identity crisis” sejak Brexit—sebagaimana dijelaskan Zhang Jian dari China Institutes of Contemporary International Relations.
Moskow: tak berharap banyak perubahan arah Inggris meski ada perdana menteri baru
Di Moskow, Inggris kerap digambarkan sebagai “enemy No1” Kremlin. Sebagian pembacaan itu terkait dukungan militer dan finansial Inggris yang telah lama berjalan untuk Kyiv. Inggris juga menjadi sasaran kemarahan Kremlin karena hubungan AS dan Rusia membaik selama masa jabatan kedua Trump.
Media Rusia memandang mereka sudah memiliki gambaran tentang perdana menteri yang masuk. Publikasi pemerintah Rossiyskaya Gazeta menyebut Burnham sebagai “a consistent critic of Russia, who constantly calls for the West to adopt a tougher stance on Russia”.
Saat ini, di media sosial bulan lalu, Burnham juga mengingatkan pengikutnya soal sikapnya terhadap Rusia: ia menentang invasi Rusia ke Krimea pada 2014, menentang Rusia menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola 2018, serta mendukung Ukraina dan para walikotanya sejak 2022.
Di tingkat Kremlin, ekspektasinya lebih tegas: tidak ada perubahan berarti jika pun Downing Street berganti penghuninya. Juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov, menyatakan Starmer “hasn’t distinguished himself” dalam hubungan Rusia-Inggris dan menuduh perdana menteri sebelumnya mempertahankan hubungan pada level “maintaining these relations at the very lowest level”.
Sementara itu, terhadap Burnham Peskov menilai terang-terangan: “It’s unlikely that anyone on the British political scene will have a different position to Keir Starmer on our bilateral relations.” Dalam pandangan itu, dukungan Inggris untuk Ukraina dan permusuhan Rusia terhadap Inggris relatif konstan, meski Inggris baru saja mengalami pusaran politik yang berubah-ubah.
Berita Terkait
Kyiv: fokus pada stabilitas dan komitmen bantuan militer
Di tahun kelima perang skala penuh Rusia, Ukraina akan menghadapi perdana menteri Inggris yang kelima dalam periode yang relatif berdekatan. Di Kyiv, ada kekhawatiran soal risiko ketidakstabilan politik di Inggris, karena Ukraina membutuhkan para sekutunya tetap menaruh perhatian pada perang besar di jantung Eropa.
Ukraina juga mengandalkan Inggris agar menjaga bantuan militer, pengiriman drone, serta dukungan ekonomi sesuai janji “as long as it takes”. Namun dari PM Boris Johnson—yang begitu populer sampai ada kue bernama dirinya di sini—hingga PM Keir Starmer, dukungan Inggris pada Ukraina berjalan dengan konsistensi yang dirasakan penting.
Dari sudut pandang Ukraina, belum ada indikasi bahwa pola itu akan berubah di bawah Burnham, mengingat komentar-komentarnya di masa lalu. Meski begitu, prioritas kebijakan luar negeri Burnham masih belum jelas.
Yang paling ditekankan adalah agar perdana menteri baru tidak bergoyang dalam pengakuan terhadap ancaman Rusia terhadap Barat, serta tetap berkomitmen membantu Ukraina mempertahankan diri, dan dengan demikian memengaruhi arah keamanan Eropa.
Eropa: uji soal belanja pertahanan dan kesediaan memprioritaskan keamanan kontinental
Di seberang Kanal, perubahan politik di Inggris dipandang tidak otomatis memberi kejutan—melainkan membuat Eropa melihat Inggris “bergabung klub” dinamika yang sama. Negara seperti Jerman, Denmark, dan Prancis pun menghadapi pergolakan pemerintahan yang cukup sering.
Secara praktis, pemerintah-pemerintah Eropa ingin melihat apakah Burnham memiliki semangat yang sama dengan yang diklaim Starmer saat berbicara tentang “reset” hubungan ekonomi. Mereka juga menanti apakah Burnham akan bergerak pada “red lines” Partai Buruh sejauh ini: menolak kebebasan bergerak, serta tidak mengarah pada bergabung kembali ke customs union atau single market Uni Eropa.
Di bidang pertahanan, sekutu Eropa menaruh perhatian cemas pada apakah Inggris akan menepati komitmen NATO untuk meningkatkan belanja hingga 3.5% dari PDB pada tahun 2035. Burnham tampak membawa prioritas domestik yang lebih tegas, tetapi dunia yang volatile membuat pertanyaan Eropa tetap sama: apakah perdana menteri baru akan menomorsatukan keamanan kontinental.
Dengan ancaman dari China dan Rusia, kebutuhan Ukraina, serta figur presiden AS yang kerap bersikap tidak ramah, keputusan Burnham akan menentukan apakah strategi Inggris sejalan dengan kekhawatiran Eropa yang lebih luas.
Paris: Paris berharap pandangan Burnham mirip Starmer, terutama soal stabilitas dan kerja sama
Di Prancis, pengetahuan publik tentang Burnham relatif terbatas karena ia hanya sedikit berurusan dengan urusan dunia luar sepanjang karier politiknya. Dalam konteks itu, niat luar negeri perdana menteri yang mungkin berikutnya seperti buku tertutup.
Satu-satunya wawancara yang diberikan pejabat terkait soal isu ini datang dari menteri luar negeri Jean-Noël Barrot. Ia menyampaikan harapan agar Burnham berjalan baik dan berharap Inggris mendapat “as much stability as possible”.
Pemerintah Paris juga diberi gambaran bahwa Burnham, secara garis besar, pro-Eropa, tetapi tidak mendorong kembalinya Inggris ke Uni Eropa. Pola itu tidak jauh berbeda dengan Starmer: proses “re-setting” hubungan Inggris-UE memang sudah lebih dulu bergerak.
Paris menginginkan kelanjutan upaya tersebut, termasuk tambahan kerja sama untuk menghentikan “small boats”. Selain itu, Paris juga berharap pendalaman yang lebih “tidak dramatis” namun stabil dalam kerja sama pertahanan. Tim Starmer-Macron dinilai efektif dalam koordinasi terkait Ukraina serta Selat Hormuz.
Delhi: lebih mengutamakan kontinuitas kebijakan ketimbang figur
Di India, Burnham masih tergolong sosok yang kurang dikenal. Namun seorang diplomat karier menyampaikan bahwa Delhi pun tidak terlalu “familiar” dengan deretan perdana menteri yang terus berganti selama satu dekade terakhir.
Guncangan semacam itu bertolak belakang dengan cengkeraman kuat Partai Bharatiya Janata (BJP) di politik India, dengan Narendra Modi memegang jabatan selama lebih dari satu dekade. Apakah pergantian yang cepat itu dipandang sebagai kekuatan atau kelemahan sangat bergantung pada preferensi politik di India.
Untuk saat ini, pejabat India memilih diam secara publik. Di Delhi, asumsi yang muncul adalah saga politik Inggris mungkin belum berakhir. Yashvardhan Kumar Sinha, mantan duta besar tinggi India untuk Inggris, menggambarkan Burnham sebagai “popular leader” yang menghadapi “a very resurgent Reform”.
Di antara semua pertanyaan, perhatian utama Delhi terletak pada kontinuitas—bukan pada kepribadian. Pandangan umum yang disampaikan mantan sekretaris luar negeri India, Shyam Saran, adalah hubungan Inggris-India berada pada “upward trajectory”.
Agenda teratas adalah memastikan perjanjian perdagangan bebas Inggris-India, yang dijadwalkan diterapkan pada Juli, tetap on track. Pemerintah India juga akan memantau kemungkinan perubahan aturan imigrasi, khususnya yang menyangkut pelajar India dan pekerja terampil.
