jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris mengumumkan aturan suaka yang akan meminta sebagian penerima bantuan akomodasi dan dukungan kembali membiayai pengeluaran tersebut setelah mereka mulai bekerja.
Kebijakan ini disampaikan menyusul rencana pemerintah memasukkan ketentuan baru ke dalam Immigration and Asylum Bill yang akan diajukan ke Parlemen pada Selasa mendatang.
Di bawah rancangan itu, orang dewasa yang memperoleh status pengungsi atau izin tinggal tanpa batas (indefinite leave to remain) akan diminta melunasi sekitar £10.000 biaya terkait akomodasi dan dukungan setelah pendapatan mereka memungkinkan.
Persyaratan pembayaran tersebut juga disebut harus tuntas sebelum seseorang menjadi eligible untuk settled status.
“asylum support is a right, but it is also a responsibility”, ujar Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood.
Ia menambahkan, “Once people can contribute and repay the generosity of the British people, we expect them to do so.”
Menurut pengumuman pemerintah, orang yang memiliki dana yang memadai akan diminta melunasi kewajiban secara bertahap selama periode tertentu. Skemanya digambarkan sebagai pembayaran flat-rate yang diperkirakan ditetapkan sebesar £10.000.
Mekanisme pembayaran bulanan akan bergantung pada ambang batas pendapatan yang nantinya berlaku. Home Office, demikian istilah yang dipakai untuk kementerian tersebut, belum menetapkan angka ambang berapa penghasilan yang diperlukan sebelum pembayaran cicilan bulanan dimulai.
Dalam rancangan aturan, Shabana Mahmood juga menyatakan bahwa otoritas menteri kelak dapat menyesuaikan besaran biaya dan ambang batas pembayaran. Tujuannya, menurut pemerintah, memastikan skema berjalan “fair to the taxpayer” sekaligus tidak membuat penerima suaka terjerumus “into destitution”.
Home Office memperkirakan belanja publik untuk mendukung pencari suaka mencapai sekitar £4 miliar tahun lalu. Angka biaya itu juga dirinci dalam konteks jenis akomodasi dan dukungan harian.
Sebagai perbandingan, biaya per malam untuk menampung seorang pencari suaka di akomodasi yang dimiliki publik disebut £23,25. Untuk hotel, biaya rata-rata dilaporkan sebesar £144.
Di sisi lain, pembayaran untuk kebutuhan hidup (subsistence payments) disebut berada pada rentang £9,95 hingga £49,18 per minggu untuk setiap orang.
Kelompok advokasi pengungsi menilai rancangan ini tidak hanya tidak praktis, tetapi juga membebani secara tidak adil. Refugee Council menyebut rencana tersebut sebagai “unfair, impractical” dan menegaskan bahwa dampaknya sama dengan “extra tax on refugees”.
Organisasi tersebut juga menyatakan skema itu akan membuat “harder for families to rebuild their lives and stand on their own feet”.
Imran Hussain, direktur urusan eksternal Refugee Council, berpendapat kebijakan ini memukul kelompok yang sebenarnya sedang berjuang. Ia mengatakan, “The reason why many need asylum support is because the Home Office itself bans asylum seekers from working while their claims are being assessed.”
Ia melanjutkan, “Asylum support is only given to people who are at risk of being destitute, so this new financial burden would only harm those who arrive on our shores with nothing.”
Selain itu, University of Oxford’s Migration Observatory mempertanyakan sejauh mana pemerintah benar-benar dapat mengembalikan dana melalui sistem tersebut. Keraguan utama mereka berkaitan dengan rendahnya tingkat pekerjaan dan pendapatan di kalangan pengungsi.
Dr Madeleine Sumption menjelaskan bahwa dalam contoh data tahun 2023, sekitar 13% orang yang memperoleh status pengungsi lima tahun sebelumnya berpenghasilan setidaknya £20.000, sementara sisanya tidak bekerja atau memperoleh pendapatan yang lebih rendah.
Menurut Dr Sumption, “The data suggests that unless thresholds were significantly below the minimum wage, a relatively small share of people granted asylum would earn enough to make contributions to the scheme.”
Home Office sendiri menyebutkan bahwa seperempat dari kelompok usia 16 hingga 64 tahun yang memperoleh suaka antara 2015 dan 2023 berada dalam pekerjaan pada tahun kalender yang sama. Persentase itu, menurut kementerian, meningkat menjadi 50% dua tahun setelah status pengungsi diberikan.
Dalam jangka lebih panjang, Home Office menyampaikan bahwa delapan tahun setelah penerimaan status pengungsi, 37% dari mereka yang bekerja adalah pekerja penuh waktu dengan median earnings sebesar £23.000.
Namun, hanya 40% dari kelompok tersebut yang disebut memperoleh penghasilan lebih dari upah minimum (minimum wage).
Di ranah politik, perdebatan juga muncul dari pihak oposisi. Shadow home secretary Chris Philp menilai pemerintah mengadopsi kebijakan yang sebelumnya sudah pernah dikritiknya, dengan mengatakan Labour “adopted yet another” kebijakan konservatif.
Ia juga menambahkan bahwa, “This precise scheme was proposed by us in an amendment to the Immigration Bill last year, which Labour blocked.”
Menurut pemerintah, Immigration and Asylum Bill diharapkan dapat menghadirkan sistem suaka yang tegas namun tetap adil, sekaligus mengurangi faktor penarik (pull factors) yang memicu migrasi ilegal.
Pada saat yang sama, beberapa anggota parlemen dari kubu Labour diperkirakan akan menentang bagian-bagian paling ketat dalam rancangan tersebut.
Di luar aturan pengembalian biaya suaka, Home Office juga menyampaikan rencana operasional penampungan. Pekan lalu, kementerian itu mengungkap akan memanfaatkan lebih banyak bekas barak militer untuk menampung ribuan pencari suaka setelah menutup 20 hotel tambahan di Inggris.
Rancangan hukum imigrasi yang baru juga disebut memuat rencana jalur “capped safe and legal” ke Inggris bagi para pengungsi. Skema ini akan melibatkan organisasi seperti universitas, kelompok komunitas, dan pelaku bisnis yang menjadi sponsor untuk membantu seseorang, agar biaya bagi pembayar pajak dapat ditekan.
Secara keseluruhan, pemerintah menempatkan aturan pengembalian biaya sebagai upaya menyeimbangkan dukungan bagi penerima suaka dengan prinsip tanggung jawab setelah mereka mampu berkontribusi, sementara pihak penolak menilai efektivitas dan dampaknya berisiko menekan kelompok yang rentan.
