jurnalistik.co.id – BBC Verify menelaah dokumen deklasifikasi yang dipublikasikan Gedung Putih, namun menemukan tidak ada “bombshell revelations” maupun bukti bahwa interferensi atau kecurangan mengubah hasil pemilu AS sebelumnya, termasuk pemilu 2020 yang dimenangkan lawan Donald Trump.
Dalam pidato berdurasi 26 menit di East Room—lokasi yang sama saat Barack Obama mengumumkan kematian Osama bin Laden pada 2011—Trump kembali mengangkat klaim lama soal kecurangan dan gangguan pemilu. Ia menyebut sistem pemilu saat ini “catastrophically short” dari sisi keamanan, serta mengisyaratkan bahwa ratusan berkas intelijen yang telah dinyatakan deklasifikasi akan membeberkan “shocking vulnerabilities”.
BBC Verify mengkaji dokumen-dokumen tersebut, meski sebagian besar telah mengalami sensor berat. Berdasarkan penelaahan itu, tidak terlihat temuan yang mendukung klaim Trump bahwa proses pemilu pernah “diganggu” hingga mengubah hasil.
Klaim Trump tentang “kerentanan” pemilu
Pidato Trump juga dibingkai sebagai upaya untuk meragukan pemilu 2020—yang ia kalah—serta berpotensi mempertanyakan legitimasi pemilu ke depan. Melalui dokumen yang dirilis administrasi Trump, BBC Verify menyoroti bagaimana klaim-klaim tersebut bertumpu pada poin-poin yang luas, tetapi tidak selalu berujung pada bukti perubahan hasil pemilu.
Salah satu bagian yang dibahas berkaitan dengan peran negara lain sebagai aktor ancaman. Dalam pidatonya, Trump menempatkan China sebagai aktor utama, menggambarkan Beijing sebagai kekuatan jahat yang melakukan “sinister election meddling”.
Interferensi China: data pemilih, tetapi bukan pembalikan hasil
Berdasarkan dokumen yang dirilis, ada dukungan terhadap klaim bahwa China mengambil langkah untuk memperoleh data pemilih. Dalam uraian BBC Verify, sebagian data tersebut berada di ranah publik atau dapat dibeli, sementara bagian lain dikatakan dieksplorasi untuk memengaruhi opini publik.
Namun, BBC Verify menilai temuan itu tidak sampai pada level “election tampering” yang kadang diisyaratkan Trump. Skala yang disebut dalam dokumen juga dinilai lebih kecil dibanding tindakan yang dilakukan Rusia pada 2016, yang hanya disebut satu kali oleh presiden.
BBC Verify juga mengingatkan bahwa laporan yang sebelumnya dirilis pada 2021 oleh US National Intelligence Council (NIC) menyimpulkan dengan “high confidence” bahwa China tidak mengintervensi pemilu AS 2020.
Dalam pidatonya, Trump mengklaim: “Over a period of years starting during the 2020 election cycle, the People’s Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China’s illicit acquisition of 220 million US voter files.” Ia juga menyatakan bahwa “tens of millions of voters’ data in 18 states” dibeli, dicuri, atau diretas oleh China.
Gedung Putih kemudian menerbitkan empat set dokumen bertema “election integrity”, dan BBC Verify menganalisis isinya. Di antara dokumen tersebut terdapat pernyataan “Government Transparency Task Force” yang bertanggal 13 July 2026. Pernyataan itu tidak menyebutkan batas waktu, tetapi menyatakan bahwa “the declassified intelligence reveals that voter registration rolls from at least 18 states have been compromised by the People’s Republic of China (PRC)”.
Pernyataan itu menambahkan: “Additional intelligence records reveal that more than 200 million voter records were also compromised by the PRC, without state-specific affiliations.” BBC Verify juga menemukan sebuah dokumen yang sangat disensor—ditandai “declassified”—yang menyebut PRC dan “likely leaked, compromised data”.
Dokumen tersebut memuat tabel dengan baris berlabel “unspecified U.S. voter data”, yang menunjukkan angka 204,822,241 catatan dan tertanggal 2016. Namun, karena sensor yang sangat tebal, konteks penuh tabel tersebut sulit dipahami.
Mesin pemungutan suara: kerentanan ada, koordinasi manipulasi lintas negara bagian sulit
Dalam pembahasan berikutnya, BBC Verify mengaitkan klaim Trump dengan upaya memperkuat “election infrastructure” selama bertahun-tahun. AS pernah membangun standar untuk merapikan mekanisme pemungutan suara setelah pemilu presiden 2000 yang dipersengketakan, dan kembali sesudah bukti interferensi pemilu Rusia pada 2016.
Meskipun prosedur pemilu dikelola pemerintah negara bagian, sebagian besar suara kini dicatat dalam bentuk kertas. Trump, menurut BBC Verify, tampak punya tujuan politik yang lebih partisan saat menghidupkan kembali kekhawatiran tentang keamanan pemilu 2020 yang ia gagal menangkan.
Dalam pidatonya, Trump menyebut bahwa penilaian intelijen AS sebelumnya yang diklasifikasikan menunjukkan mesin voting “are extremely exposed to attack”. Ia berkata: “As one assessment states, we judged that the United States’ adversaries, including, at a minimum, Russia, China, Iran, North Korea, as well as non-state groups have the capability to compromise US election infrastructure,”
Berita Terkait
Dokumen yang dirilis administrasi Trump mencakup penilaian NIC yang dinyatakan deklasifikasi pada Januari 2020 tentang kerentanan dalam pemilihan tahun tersebut. Penilaian itu mengakui bahwa persiapan surat suara dan mesin pemungutan suara rentan terhadap ancaman siber, rantai pasok, atau orang dalam.
Penilaian itu juga menyatakan bahwa mesin yang tidak memiliki cadangan kertas “particularly vulnerable to cyber operations”. Meski demikian, dokumen yang sama menyebut langkah keamanan dan mitigasi yang digunakan dalam proses-proses tersebut, termasuk distribusi fasilitas penyimpanan mesin voting di seluruh wilayah negara, akan membuat sulit bagi pihak lawan untuk mengoordinasikan kampanye yang memanipulasi hasil pemungutan suara pada seluruh satu negara bagian atau beberapa negara bagian sekaligus.
BBC Verify menilai bahwa penilaian spesifik yang mungkin dirujuk Trump adalah laporan NIC deklasifikasi lain dari Agustus 2020. Laporan itu menyatakan: “foreign states or other actors may seek to compromise our election infrastructure”.
BBC Verify juga menekankan, langkah-langkah yang diambil Trump untuk memangkas pendanaan dan melemahkan independensi sejumlah program serta badan pemerintah yang bertugas memantau keamanan pemilu dalam beberapa tahun terakhir dapat memengaruhi konteks pengawasan tersebut.
Klaim kecurangan di Michigan: fokus pada pendaftaran pemilih, bukan surat suara
Michigan merupakan salah satu negara bagian medan perebutan yang dimenangkan Trump pada 2016 dan 2024, tetapi kalah pada 2020. Karena itu, negara bagian ini menjadi pusat tuduhan Trump tentang kecurangan pemilu.
BBC Verify menyebut bahwa pada kasus kali ini, kekhawatian yang muncul tampaknya berpusat pada upaya pendaftaran pemilih, bukan proses pembalotan. Dalam praktik politik, partai sering menggunakan kerja berbayar untuk mengumpulkan tanda tangan guna kebutuhan pengajuan surat suara, serta mendaftarkan pemilih baru ketika relawan terbatas.
BBC Verify menjelaskan bahwa situasi ini dapat menciptakan insentif negatif jika orang dibayar berdasarkan jumlah tanda tangan. Trump mengklaim adanya bukti signifikan kecurangan di Michigan sebelum pemilu 2020, yang menurutnya “been buried and covered up”.
Dokumen yang dirilis Gedung Putih menunjukkan pejabat pemilu di kota Muskegon menyelidiki dugaan aplikasi pendaftaran pemilih yang fraud pada Oktober 2020. Satu dokumen menyebut angka “8,000 to 10,000 registrations”.
Perkara itu kemudian dirujuk ke polisi, dan FBI menguji sampel aplikasi. FBI menemukan bahwa 91 dari 107 aplikasi “returned no results in database checks”.
Kasus ini berjalan hampir lima tahun hingga FBI menutupnya pada 25 September 2025, dengan menyatakan bahwa “the investigation to date did not identify a criminal violation”. Trump kemudian mengatakan ia telah meminta direktur FBI Kash Patel untuk melakukan penyelidikan penuh terhadap perkara tersebut.
BBC Verify juga mengutip laporan media lokal pada masa itu bahwa polisi sedang memeriksa persoalan setelah pejabat pemilu Muskegon mengidentifikasi “irregularities” pada sebagian aplikasi pendaftaran pemilih.
Angka tentang non-warga: klaim spesifik, tetapi bukti rinci tidak ditampilkan
Trump memberikan angka yang sangat spesifik saat berbicara tentang dugaan non-warga yang terdaftar memilih. Ia mengumumkan bahwa Gedung Putih akan merilis hasil penyelidikan “by the Department of Homeland Security (DHS)”, yang ia sebut telah “identified approximately 278,000 non-citizens who are registered to vote in federal elections”.
BBC Verify menyatakan bahwa sebuah dokumen DHS satu halaman yang telah dirilis menyebut “over 250,000 non-citizens are illegally registered to vote in just the four US states for which public data files have been reviewed”.
Namun, dokumen itu tidak menautkan berkas-berkas publik yang disebut, tidak menunjukkan bukti lain yang mendukung angka tersebut, dan tidak menjelaskan bagaimana jumlah dihitung serta diverifikasi. Tanpa informasi tambahan, BBC Verify menyimpulkan bahwa kebenaran angka itu tidak bisa dipastikan.
BBC Verify juga mencatat bahwa jumlah insiden non-warga yang benar-benar ikut memberikan suara pada pemilu-pemilu sebelumnya tergolong sangat sedikit. Meski demikian, Trump secara rutin mengklaim bahwa Partai Demokrat mengandalkan suara jutaan migran tanpa dokumen.
Klaim itu, menurut BBC Verify, menjadi salah satu dasar argumennya bahwa apabila rancangan undang-undang keamanan pemilu disahkan oleh Kongres, Partai Republik akan memegang kendali kuat atas pemerintahan AS.
