jurnalistik.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menahan harga BBM bersubsidi agar tidak naik sampai akhir tahun. Pernyataan itu disampaikan saat Airlangga berbicara dalam Antara Business Forum 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Airlangga menegaskan pemerintah masih memiliki bantalan kebijakan melalui buffer APBN. Menurutnya, kondisi global yang belum mereda tetap perlu dihadapi tanpa mengubah skema BBM bersubsidi di periode berjalan.
“Alhamdulillah untuk Indonesia transmisi ini masih bisa diredam oleh buffer (bantalan) APBN kita,” ujar Airlangga. Kalimat itu menggambarkan keyakinan pemerintah bahwa tekanan dari pasar internasional dapat dikelola, setidaknya sampai akhir tahun yang dimaksud.
Dalam penjelasannya, Airlangga mengaitkan ruang fiskal yang tersedia dengan dinamika geopolitik yang sedang berlangsung. Ia menyebut perang antara Iran dan Amerika Serikat sudah berjalan sekitar 6 bulan, termasuk adanya pemblokade Selat Hormuz.
Airlangga menilai rangkaian peristiwa tersebut berpotensi terus memicu guncangan pada harga minyak dunia. Karena itu, ia menyatakan pemerintah tidak berhenti pada satu titik, melainkan mengikuti perkembangan harga sebagai bagian dari pemantauan berkelanjutan.
Selain konflik di kawasan tersebut, Airlangga juga menyinggung perang Ukraina yang menurutnya belum menunjukkan tanda akan segera berakhir. Kombinasi ketidakpastian ini, menurutnya, membuat pergerakan harga minyak tetap sulit diprediksi dan berisiko memengaruhi biaya penyesuaian energi di dalam negeri.
Di tengah kondisi itu, pemerintah memastikan langkah-langkah pengendalian tetap berjalan melalui pengawasan perubahan harga minyak dunia. Airlangga menyampaikan bahwa pemantauan dilakukan seiring dengan fluktuasi yang terjadi, dengan tujuan menjaga agar transmisi terhadap kebijakan domestik tidak melebar.
Berita Terkait
Airlangga turut menyebut indikator harga minyak yang menjadi rujukan dalam kebijakan terkait BBM non-subsidi. Ia mengatakan bahwa harga pembelian pemerintah untuk BBM non-subsidi saat ini berada di kisaran US$90 per barel.
Dengan menyebut angka tersebut, Airlangga menekankan bahwa pemerintah tetap mengukur posisi biaya energi dari pasar global. Sementara itu, kebijakan untuk BBM bersubsidi diarahkan agar tidak naik hingga akhir tahun, dengan alasan buffer APBN yang dapat menyerap tekanan.
Dalam kerangka penjelasan yang sama, Airlangga menempatkan ketersediaan bantalan fiskal sebagai penentu kemampuan meredam gejolak. Ia tidak menyampaikan perubahan harga bersubsidi sebagai respons cepat terhadap dinamika pasar, melainkan menegaskan adanya kapasitas pengelolaan dari sisi anggaran.
Pernyataan Airlangga juga memperlihatkan bahwa pemerintah tetap menjaga stabilitas kebijakan di tengah ketidakpastian eksternal. Ketika harga minyak dunia mengalami guncangan akibat konflik dan hambatan jalur perdagangan, pemerintah berupaya memastikan kebijakan domestik tetap terkendali sesuai rencana hingga akhir periode tahun berjalan.
Dengan demikian, fokus pemerintah berada pada pengelolaan dampak dari perubahan harga minyak internasional terhadap kebijakan energi domestik. Buffer APBN disebut sebagai instrumen utama untuk meredam transmisi, sementara pemantauan harga tetap dilakukan agar keputusan kebijakan berjalan berdasarkan perkembangan yang terjadi di pasar global.
Airlangga juga menekankan bahwa pendekatan yang dipilih pemerintah bersifat menjaga arah kebijakan, bukan sekadar merespons perubahan harian. Dengan adanya bantalan fiskal, pemerintah dapat menahan dampak rambatan agar keputusan terkait energi tetap selaras dengan rencana sampai akhir tahun yang disebutkan dalam paparan. Ia menggambarkan kebijakan sebagai sesuatu yang ditata melalui kesiapan anggaran, sambil tetap memperhatikan sinyal dari pasar minyak global.
Dalam penjelasan yang sama, pemerintah menjadikan perkembangan harga sebagai bahan pemantauan, termasuk sebagai rujukan untuk skema BBM non-subsidi. Airlangga menyebut harga pembelian pemerintah untuk BBM non-subsidi berada di kisaran US$90 per barel, lalu menempatkannya sebagai dasar melihat posisi biaya energi dari pasar internasional. Dari sudut itu, kebijakan BBM bersubsidi diarahkan agar tidak naik hingga akhir tahun, sekaligus memastikan transmisi kebijakan domestik tidak melebar seiring gejolak eksternal.
Ketidakpastian yang datang dari konflik di berbagai kawasan, mulai dari rangkaian ketegangan Iran dan Amerika Serikat yang mencakup pemblokade Selat Hormuz hingga perang Ukraina, menurut Airlangga membuat pergerakan harga minyak dunia tetap sulit diprediksi. Karena itu, pemerintah menjalankan pengawasan berkelanjutan untuk menilai dampak potensial terhadap penyesuaian biaya energi di dalam negeri, sambil mempertahankan stabilitas pelaksanaan kebijakan sesuai periode berjalan.
