jurnalistik.co.id – Pemerintah menegaskan skema pembukaan rekening perbankan untuk masyarakat sebagai bagian dari program yang akan mulai dijalankan bertahap. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa saldo awal yang disiapkan bernilai sekitar Rp50.000.
Airlangga mengatakan penyaluran saldo awal tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Iya dari APBN,” kata Airlangga saat berada di Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (9/9/2026).
Dalam penjelasan yang disampaikan, pemerintah menyiapkan setidaknya anggaran Rp11 triliun untuk mendukung program pembukaan rekening. Anggaran itu ditujukan bagi target 200 juta penduduk agar memiliki rekening perbankan, sesuai arah kebijakan yang sedang disiapkan.
Airlangga juga menegaskan bahwa pembukaan rekening beserta saldo awal tidak hanya ditujukan untuk kelompok usia tertentu. Ia memastikan program tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang baru berusia 17 tahun.
Ia menambahkan, saldo yang dimaksud juga bisa ditarik oleh masyarakat. Pernyataan ini sekaligus memperjelas bahwa program tidak berhenti pada pembentukan rekening, tetapi juga memberi akses penggunaan saldo awal sesuai skema yang akan dijalankan.
Terkait pelaksanaan di lapangan, Airlangga menyatakan program akan dikonsolidasikan ke bank-bank penyalur yang ditunjuk. “Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat,” ujarnya.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penempatan rekening dan pengelolaan akun di beberapa program pemerintah akan diatur melalui proses konsolidasi. Dengan demikian, keberadaan rekening yang jumlahnya lebih dari satu pada penerima manfaat akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengelompokan dan pengaturan akun.
Berita Terkait
Walau demikian, Airlangga belum memastikan rincian tahun anggaran yang akan menjadi payung pendanaan program tersebut. Ia belum dapat memastikan apakah anggaran akan masuk dalam APBN 2026 atau APBN 2027.
Sementara menunggu kepastian tahun anggaran, pemerintah menegaskan program akan dilakukan secara bertahap. Dalam konteks perencanaan, pengaturan pelaksanaan yang bertahap serta konsolidasi penyaluran lewat BRI dan BSI menjadi bagian dari cara pemerintah mengelola cakupan penerima dalam jumlah besar, yakni target 200 juta penduduk.
Dalam penjelasan tersebut, pemerintah menempatkan program pembukaan rekening sebagai rangkaian yang akan dijalankan dengan tahapan, sehingga penyaluran bisa disusun lebih rapi sesuai kesiapan sistem dan mekanisme administrasi. Skema yang disebutkan juga diarahkan agar cakupan penerima bisa menjangkau skala sangat besar.
Dari sisi pendanaan, Airlangga menyebut bahwa sumber dukungan berasal dari APBN. Dengan demikian, penempatan saldo awal dan berbagai kebutuhan pendukung program tidak berdiri sendiri, tetapi mengikuti alur pembiayaan negara yang disiapkan untuk pelaksanaan bertahap. Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran dalam besaran yang telah disebutkan untuk menguatkan pelaksanaannya.
Selain menekankan pembukaan rekening, pemerintah juga memberi penjelasan terkait penggunaan saldo awal. Airlangga menjelaskan bahwa saldo yang diberikan dapat ditarik oleh masyarakat, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada proses administratif pembuatan rekening. Arah kebijakannya, akses penggunaan saldo awal akan mengikuti mekanisme yang nantinya berjalan sesuai konsolidasi penyaluran.
Terkait pengelolaan akun penerima dalam praktiknya, pemerintah menyampaikan bahwa rekening yang masuk dalam berbagai program akan dikoordinasikan melalui konsolidasi di bank penyalur yang ditunjuk, yaitu BRI dan BSI. Keberadaan penerima yang memiliki lebih dari satu rekening juga akan menjadi pertimbangan dalam pengelompokan serta penataan akun, agar penyaluran dapat berlangsung sesuai skema yang dirancang.
Dalam penjelasan lanjutan, pemerintah menggambarkan bahwa pelaksanaan program dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem serta administrasi agar penyaluran dapat berjalan terukur. Penahapan tersebut dinilai penting mengingat cakupan penerima yang direncanakan sangat luas, sehingga mekanisme penjadwalan dan pengelompokan akun perlu disusun sebelum seluruh tahapan masuk tahap implementasi.
Selain itu, pemerintah menekankan bahwa saldo awal dan pembukaan rekening diposisikan sebagai bagian dari rangkaian program pemerintah yang saling terhubung. Karena penyaluran akan dikoordinasikan melalui bank penyalur yang ditunjuk, seperti BRI dan BSI, keberadaan penerima yang memiliki lebih dari satu rekening juga perlu ditata agar penyaluran untuk berbagai skema dapat mengikuti alur yang telah ditetapkan.
