jurnalistik.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa data individu yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 akan terenkripsi setelah dikirim dari perangkat pendataan di lapangan. Dengan mekanisme tersebut, akses terhadap rincian data tidak diberikan kepada pegawai maupun pihak lain di luar kebutuhan statistik.
Penegasan itu disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, dalam kegiatan Kompas.com Talks di Jakarta pada Jumat (7/8/2026). Ia menjelaskan alur kerja pengumpulan data menggunakan gadget petugas sensus, lalu proses enkripsi terjadi begitu data berhasil dikirim.
“Bahkan Pak, kan ini petugas kita pakai gadget ya, kemudian begitu dikirim itu sudah di-encrypted Pak. Jadi pegawai kita pun nggak bisa melihat,” ujar Edy dalam sesi tersebut. Menurutnya, sistem dibuat agar perlindungan data bekerja sejak tahap pengiriman, bukan setelah proses pengolahan selesai.
Edy juga menekankan perlindungan tersebut merupakan bagian dari penerapan kerahasiaan data yang menjadi ketentuan BPS. Ia menyatakan data individu responden tidak dibagikan untuk kepentingan di luar statistik.
“Dijamin nggak bisa. Karena data-datanya memang yang pertama dijamin kerahasiaannya sesuai undang-undang,” kata Edy. Dalam penjelasan lanjutan, ia menyebut perbankan pun tidak bisa mengakses data individu hasil Sensus Ekonomi 2026.
“Karena data-datanya memang yang pertama dijamin kerahasiaannya sesuai undang-undang,” ia ulangi dalam konteks jaminan akses yang dibatasi. Edy menegaskan, pendekatan ini dimaksudkan agar pengumpulan data berorientasi pada kebutuhan statistik BPS.
Edy menambahkan bahwa kepentingan BPS berpusat pada pengumpulan data untuk statistik. “Karena kepentingan BPS itu adalah mengumpulkan data untuk data statistik saja,” ujarnya. Ia juga memastikan data rinci setiap responden tidak disalurkan ke pihak mana pun selain kebutuhan penyusunan statistik.
Berita Terkait
“Tidak akan bisa di-share,” tegas Edy. Ia menjelaskan bahwa pembatasan akses dilakukan agar kerahasiaan tetap terjaga, termasuk ketika data telah berada di sistem.
Meski demikian, BPS tetap melakukan pengolahan dan pengecekan kualitas data setelah data individu masuk ke sistem. Edy menjelaskan petugas akan memeriksa hasil penghitungan guna menemukan data yang dinilai tidak wajar.
“Paling nanti ketika setelah kita kalkulasi, katakan ya kalkulasi, oh ini ada yang aneh-aneh ya di mana, paling teman-teman kita suruh cek lagi ke lapangan,” kata Edy. Ia mengilustrasikan bahwa bila teridentifikasi kejanggalan, petugas dapat melakukan verifikasi ulang langsung ke lokasi.
Menurut Edy, langkah pengecekan tersebut tidak berarti pegawai BPS memiliki keleluasaan untuk melihat data individu yang sudah terkirim. “Tapi sama sekali kita enggak bisa melihat,” ujarnya, sekaligus menegaskan bahwa kerahasiaan tetap dijaga sepanjang proses.
Untuk menggambarkan pelaksanaan di daerah, pada bagian caption berita juga disebut BPS Kota Balikpapan mengerahkan sebanyak 537 petugas untuk mendata sejumlah aktivitas ekonomi. Pendataan itu mencakup rumah tangga, UMKM, sekolah, hingga puskesmas atau klinik kesehatan, dan berlangsung hingga 31 Agustus, dengan pengumpulan dimulai pada Kamis (25/6/2026).
Dengan penjelasan tersebut, BPS ingin memastikan bahwa tahapan pengiriman data dari perangkat pendataan ke sistem tidak membuka peluang akses terhadap rincian individu. Di saat yang sama, proses validasi kualitas tetap dilakukan melalui mekanisme pengecekan dan, bila perlu, penelusuran kembali ke lapangan.
Intinya, sistem enkripsi ditekankan sebagai bagian dari tata kelola kerahasiaan data, sementara pengecekan kualitas dilakukan tanpa mengubah prinsip bahwa data individu responden tidak dapat diakses untuk kepentingan nonstatistik. Bagi BPS, pendekatan ini diharapkan menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat diolah secara andal untuk kebutuhan statistik.
