jurnalistik.co.id – Destry Damayanti, gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait selama periode kepemimpinannya 2026–2031. Ia menekankan arah kebijakan tersebut sejalan dengan gagasan yang ia sebut “Sinergi Merah Putih”.
Menurut Destry, alasan utama penguatan sinergi adalah kenyataan bahwa persoalan ekonomi tidak dapat diselesaikan oleh bank sentral secara sendirian. Karena itu, BI perlu bergerak bersama aktor kebijakan lain agar tujuan akhirnya dapat lebih terarah bagi kesejahteraan rakyat.
Destry menyampaikan hal tersebut saat ditemui awak media usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen pada Selasa (1/9/2026). Dalam kesempatan itu, ia menggambarkan pendekatan sinerginya sebagai upaya membangun koordinasi yang tetap menjaga pembagian peran tiap institusi.
Ia menjelaskan, “Karena saya kan temanya sinergi merah putih ya, untuk kesejahteraan rakyat. Jadi memang kita akan mengoptimalkan sinergi yang bisa kita lakukan, tapi tentunya tanpa juga mengabaikan mandat dan kewenangan dari masing-masing lembaga yang melakukan sinergi itu,”. Pernyataan itu menjadi dasar cara pandang Destry dalam menyelaraskan kebijakan tanpa mengurangi otoritas yang memang melekat pada lembaga masing-masing.
Dalam kerangka tersebut, Destry menilai pentingnya memastikan bahwa kerja sama yang dibangun bukan hanya bersifat formal, melainkan juga konsisten dengan mandat BI. Penguatan sinergi diharapkan menjadi instrumen untuk memperbesar efektivitas kebijakan moneter, sekaligus mengurangi risiko kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri.
Salah satu bentuk sinergi yang disebut Destry adalah koordinasi yang diperkuat dengan Kementerian Keuangan, khususnya dalam pengelolaan likuiditas. Ia menegaskan bahwa komunikasi kebijakan moneter dan fiskal perlu terus dijaga agar dapat bergerak seirama.
Berita Terkait
Destry menambahkan, “Karena pemerintah dengan kebijakan fiskalnya, ekspansi fiskalnya mereka lakukan, nah tentunya dari Bank Indonesia kita juga mendukung itu,”. Dengan kalimat tersebut, ia menggambarkan bahwa dukungan BI terhadap arah kebijakan fiskal dilakukan melalui penyesuaian dan penguatan kebijakan moneter sesuai kebutuhan yang muncul di perekonomian.
Koordinasi tersebut, menurut Destry, menjadi bagian dari upaya agar kebijakan ekonomi nasional memiliki benang merah yang sama. Saat ekspansi fiskal ditempuh pemerintah, BI diharapkan mampu meresponsnya melalui kerangka moneter yang mendukung transmisi kebijakan secara lebih efektif.
Dalam pandangan Destry, sinergi tidak berhenti pada satu titik waktu, melainkan memerlukan kesinambungan komunikasi. Karena kondisi ekonomi dapat berubah, koordinasi lintas kebijakan perlu dipelihara agar respons moneter dan langkah fiskal tidak saling bertabrakan.
Ia juga menegaskan bahwa pengoptimalan sinergi tetap harus mempertimbangkan batas kewenangan tiap lembaga. Dengan demikian, BI dapat menjalankan tugas utamanya sambil tetap memastikan adanya keselarasan dalam kebijakan yang relevan dengan dinamika likuiditas dan kondisi makroekonomi.
Kesimpulannya, Destry menempatkan “Sinergi Merah Putih” sebagai strategi untuk memperkuat kolaborasi kebijakan pada masa BI 2026–2031. Melalui koordinasi yang lebih solid—termasuk dengan Kementerian Keuangan dalam mengelola likuiditas—ia ingin memastikan kebijakan moneter dan fiskal bergerak seirama tanpa mengabaikan mandat serta kewenangan masing-masing institusi.
Destry juga menekankan bahwa kerja sama yang dimaksud bukan sekadar pertemuan kelembagaan, melainkan rangkaian komunikasi yang terstruktur untuk memastikan setiap kebijakan punya keterkaitan. Dengan pendekatan itu, ia berharap arah kebijakan nasional dapat dibaca secara utuh, termasuk bagaimana BI menyesuaikan langkah moneter ketika pemerintah menjalankan dorongan fiskal.
Dalam konteks tersebut, penguatan sinergi akan difokuskan pada bagaimana transmisi kebijakan bisa berjalan lebih efektif melalui koordinasi yang responsif. Destry menilai, ketika pengelolaan likuiditas dan pembahasan kebijakan moneter serta fiskal selaras, ruang untuk menekan ketidakkonsistenan dalam langkah tiap institusi menjadi lebih besar. Ia memandang koordinasi yang berkelanjutan akan membantu menjaga kestabilan arah kebijakan selama periode kepemimpinannya 2026–2031.
