jurnalistik.co.id – Kementerian Keuangan menargetkan pengambilalihan pengelolaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) pada 15 September 2026. Rencana itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai langkah untuk menata ulang posisi keuangan proyek.
Purbaya mengatakan, pengalihan tersebut akan dilakukan melalui skema Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurutnya, utang Whoosh dapat diselesaikan menggunakan SMV tersebut, yang disiapkan memiliki sumber dana untuk menangani kewajiban proyek.
Dalam penjelasannya, Purbaya menyebut SMV Kemenkeu telah memiliki kapasitas untuk mencetak keuntungan sekitar Rp3–4 triliun per tahun. Di saat yang sama, pendapatan operasional Whoosh diperkirakan dapat menghasilkan keuntungan hingga Rp800 miliar.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai pengambilalihan ini akan mengubah lebih banyak “posisi beban keuangan” di dalam struktur negara. Ia menekankan, perubahan tersebut tidak otomatis mengubah pihak operator dan jalur layanan, serta tidak menghapus skema utang yang telah berjalan.
Yusuf menyatakan operatornya tetap sama dan jalurnya tetap sama, sementara utang kepada China Development Bank dinilai masih ada. Ia juga menyebut angka penumpang harian berada pada kisaran sekitar 17 ribu, jauh dari asumsi awal sekitar 30 ribu. Pernyataan tersebut disampaikan Yusuf dalam kutipan berikut: “Perpindahan ini lebih banyak mengubah posisi beban keuangan di dalam struktur negara. Operatornya tetap sama, jalurnya tetap sama, utang kepada China Development Bank tetap ada, dan jumlah penumpang harian masih sekitar 17 ribu, jauh dari asumsi awal sekitar 30 ribu,” kata Yusuf kepada Bloomberg Technoz, Selasa (8/9/2026).
Menurut Yusuf, dampak yang paling cepat terlihat justru akan muncul pada neraca sejumlah BUMN yang selama ini ikut menanggung tekanan proyek. Ia menyebut KAI, WIKA, dan Jasa Marga sebagai pihak yang dapat merasakan perubahan lebih awal setelah pengaturan pengelolaan bergeser.
Berita Terkait
Yusuf juga menyoroti kondisi PSBI yang masih mencatat kerugian sekitar Rp5 triliun pada semester pertama tahun ini. Dengan latar tersebut, arah perubahan posisi keuangan yang dibahas dalam skema SMV dipandang akan mempengaruhi bagaimana tekanan pembiayaan ditempatkan di laporan keuangan para pihak terkait.
Pengambilalihan yang direncanakan pada pertengahan September 2026 ditempatkan sebagai penataan ulang untuk mengelola kewajiban serta alur pendapatan dari operasi Whoosh. Rencana ini, di sisi lain, tetap mempertahankan kerangka bahwa kewajiban utang dan karakter layanan belum sepenuhnya berubah, sehingga perhatian diarahkan pada pergeseran penempatan beban dan dampaknya di neraca perusahaan.
Dengan SMV Kemenkeu sebagai kendaraan penyelesaian utang, Purbaya menilai terdapat ruang untuk menutup kewajiban melalui sumber dana yang disiapkan. Sementara itu, penilaian Yusuf menggarisbawahi bahwa keberhasilan skema pada akhirnya akan sangat bergantung pada bagaimana pendapatan operasional berjalan dan bagaimana perubahan posisi beban tercermin dalam laporan keuangan.
Langkah pengambilalihan yang dijadwalkan pada 15 September 2026 itu diposisikan sebagai upaya penataan ulang agar kewajiban proyek memiliki “wadah” pengelolaan yang berbeda di level keuangan negara. Meski demikian, struktur operasional yang menyangkut siapa operator dan bagaimana jalur layanan berjalan tidak diarahkan untuk berubah, sehingga fokus utama diarahkan pada penempatan beban pembiayaan dalam laporan.
Dalam penilaian ekonomi, mekanisme SMV Kementerian Keuangan dinilai berangkat dari asumsi adanya kemampuan finansial dari skema tersebut, termasuk proyeksi keuntungan tahunan sekitar Rp3–4 triliun. Di saat yang sama, pendapatan operasional Whoosh juga disebut berpotensi menghasilkan laba hingga sekitar Rp800 miliar. Namun, konteks kinerja tetap menjadi penentu, mengingat angka penggunaan harian yang disebut berada di kisaran 17 ribu—lebih rendah dari perkiraan awal sekitar 30 ribu—serta kondisi keuangan beberapa entitas terkait yang masih mencatat tekanan.
Perubahan pengaturan ini diperkirakan akan paling cepat terlihat pada neraca BUMN yang selama ini ikut menanggung tekanan proyek, seperti KAI, WIKA, dan Jasa Marga. Selain itu, PSBI juga disorot masih mengalami kerugian sekitar Rp5 triliun pada semester pertama tahun ini. Karena itu, efektivitas skema tidak hanya ditentukan oleh rencana penataan pengelolaan kewajiban, tetapi juga oleh bagaimana pendapatan dari operasi berlangsung dan bagaimana penempatan beban tercermin dalam pencatatan keuangan para pihak.
