jurnalistik.co.id – Fitch Ratings Indonesia menilai kewajiban pembayaran PT Pos Indonesia (Persero) mengalami gangguan sehingga peringkat surat utang senior tanpa jaminan perusahaan direvisi menjadi status default.
Dalam rilis yang dikutip dari laman resminya pada Minggu (25/10/2026), Fitch mengungkap bahwa default diputuskan setelah perusahaan tidak membayar kupon obligasi yang semestinya jatuh tempo pada 28 September 2026.
Karena kegagalan tersebut dinilai berlanjut melewati masa tenggang kontraktual, Fitch memindahkan peringkat surat utang Pos Indonesia senilai Rp400 miliar dengan jatuh tempo 28 Desember 2027 dari C(idn) menjadi D(idn).
Fitch menjelaskan, “Penurunan peringkat ini mencerminkan kegagalan POST menyelesaikan pembayaran kupon yang terlewat dalam masa tenggang kontraktual selama 14 hari kerja setelah pembayaran kupon yang jatuh tempo pada 28 September 2026 tidak dilakukan,” tulis Fitch Ratings.
Menurut Fitch, kegagalan menyelesaikan pembayaran bunga maupun pokok utang hingga berakhirnya masa tenggang yang tercantum dalam persyaratan instrumen akan dikategorikan sebagai gagal bayar. Penetapan status tersebut tercermin melalui peringkat D atau Restricted Default (RD), bergantung pada kondisi gagal bayar yang terjadi.
Revisi peringkat ini juga disebut mengikuti langkah Fitch sebelumnya pada 18 September 2026. Saat itu, Fitch menurunkan Peringkat Nasional Jangka Panjang Pos Indonesia menjadi RD(idn) dari C(idn).
Dengan demikian, rangkaian keputusan Fitch menunjukkan adanya eskalasi dari status RD menuju D setelah pembayaran kupon yang melewati jatuh tempo 28 September 2026 tidak diselesaikan dalam rentang 14 hari kerja sesuai masa tenggang kontraktual.
Berita Terkait
Perubahan peringkat pada instrumen surat utang berbasis pembayaran kupon dan kepatuhan terhadap ketentuan masa tenggang menegaskan bahwa Fitch menggunakan kerangka evaluasi berbasis pemenuhan kewajiban sesuai kontrak, bukan semata waktu jatuh tempo.
Untuk surat utang senior tanpa jaminan yang dimaksud, Fitch menegaskan dampak langsung dari kegagalan pembayaran kupon tersebut terhadap peringkat, sekaligus menetapkan D(idn) untuk kewajiban berjumlah Rp400 miliar dengan jatuh tempo 28 Desember 2027.
Perincian penilaian Fitch bermula dari ketidakpatuhan pembayaran kupon obligasi yang seharusnya jatuh tempo pada 28 September 2026. Fitch kemudian menilai apakah pembayaran tersebut diselesaikan dalam rentang masa tenggang yang tercantum dalam persyaratan instrumen. Karena pembayaran kupon yang terlewat tidak memenuhi ketentuan dalam batas waktu kontraktual, Fitch mengambil langkah lanjutan berupa revisi peringkat.
Dari penjelasan Fitch, mekanismenya tidak berhenti pada lewatnya tanggal jatuh tempo semata. Fitch menempatkan masa tenggang kontraktual selama 14 hari kerja sebagai batas evaluasi. Jika kewajiban pembayaran bunga dan/atau pokok belum tuntas hingga berakhirnya masa tenggang, barulah status kegagalan pembayaran diperlakukan sebagai gagal bayar, yang pada akhirnya tercermin melalui penetapan peringkat dalam kategori D atau variasi RD sesuai kondisi yang terjadi.
Dalam konteks kewajiban yang dinilai senior tanpa jaminan, Fitch menetapkan peringkat D(idn) untuk surat utang bernilai Rp400 miliar dengan jatuh tempo 28 Desember 2027. Perubahan ini menunjukkan bahwa Fitch mengaitkan tingkat gangguan pemenuhan kewajiban dengan klasifikasi peringkat yang lebih berat, sekaligus menegaskan relevansi pemenuhan pembayaran kupon yang tertunda beserta kepatuhan terhadap ketentuan masa tenggang.
Fitch juga menyebut bahwa revisi peringkat ini sejalan dengan langkah yang telah diambil pada 18 September 2026. Pada waktu itu, Fitch menurunkan Peringkat Nasional Jangka Panjang Pos Indonesia menjadi RD(idn) dari C(idn). Dengan demikian, urutan keputusan Fitch memperlihatkan adanya eskalasi penilaian, dari status RD menuju D, setelah pembayaran yang melewati jatuh tempo tidak diselesaikan dalam rentang 14 hari kerja.
Secara keseluruhan, rangkaian keputusan Fitch menggambarkan bahwa penilaian kredit dilakukan melalui kerangka evaluasi berbasis pemenuhan kewajiban sesuai kontrak. Fitch menyoroti bahwa pelanggaran terhadap ketentuan masa tenggang menjadi pemicu utama bagi kategori peringkat yang lebih rendah. Implikasinya, perubahan status peringkat menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran kupon yang berlanjut tanpa penyelesaian sesuai ketentuan akan membawa konsekuensi penilaian yang lebih tegas untuk instrumen yang dimaksud.
