jurnalistik.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh porsi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, yakni Rp 240,2 triliun. Namun, sorotan muncul karena pola realisasi belanja BGN dalam dua tahun terakhir dinilai masih berada di bawah alokasi yang ditetapkan pemerintah.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai bahwa besaran pagu pada dokumen perencanaan tidak otomatis berbanding lurus dengan kinerja penyerapan belanja. Ia menekankan, perbedaan antara alokasi dan realisasi layak menjadi perhatian ketika melihat arah kebijakan anggaran ke depan.
Dalam RAPBN 2027, BGN disebut sebagai kementerian/lembaga (K/L) dengan alokasi tertinggi. Nilainya memang turun dibandingkan APBN 2026, tetapi tetap mempertahankan posisi teratas dalam daftar pagu.
Awalil menyampaikan, “Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai yang terbesar, mencapai Rp 240 triliun. Meski nilainya turun dari Rp 268 triliun pada APBN 2026, namun masih mempertahankan posisi pertama,” ujar Awalil dalam keterangan tertulis pada Rabu (18/8/2026).
Ia menjelaskan bahwa penetapan urutan berdasarkan alokasi anggaran belum tentu sama dengan urutan berdasarkan realisasi belanja K/L. Dengan kata lain, posisi “terbesar” di RAPBN tidak selalu berarti penyerapan belanja akan ikut menonjol pada periode berjalan.
Pola tersebut, menurut Awalil, sudah terlihat pada realisasi belanja BGN di tahun-tahun sebelumnya. Ia mencontohkan kondisi pada 2025, saat BGN mendapat alokasi Rp 71 triliun, tetapi realisasi belanjanya tidak mencapai penuh pagu.
Pada 2025, realisasi belanja BGN tercatat sebesar Rp 51,59 triliun atau 72,66 persen dari pagu anggaran. Angka ini menunjukkan adanya jarak yang cukup lebar antara target belanja yang direncanakan dengan capaian realisasi yang berhasil dipenuhi.
Awalil menyebut bahwa situasi yang serupa diperkirakan dapat terjadi pada 2026. Ia mengacu pada alokasi BGN pada 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 268 triliun, dengan outlook realisasi yang diproyeksikan hanya Rp 214 triliun.
Proyeksi tersebut setara dengan sekitar 74,83 persen dari alokasi. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp 54 triliun antara alokasi dan proyeksi realisasi anggaran BGN pada 2026, sehingga evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program menjadi penting.
Meski demikian, dalam RAPBN 2027 alokasi BGN kembali menjadi yang tertinggi di antara K/L lain. Angka Rp 240,2 triliun yang ditetapkan untuk BGN juga lebih rendah dibandingkan alokasi pada APBN 2026 yang mencapai Rp 268 triliun.
Meski menurun, BGN tetap berada pada posisi pertama untuk alokasi anggaran K/L. Di belakang BGN, Kementerian Pertahanan tercatat menempati urutan kedua dengan alokasi Rp 189 triliun, disusul Kepolisian RI dengan Rp 139,2 triliun.
Berita Terkait
Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh Rp 114,59 triliun dan Kementerian Kesehatan berada pada kisaran Rp 102,12 triliun. Urutan tersebut menggambarkan komposisi pagu yang disusun dalam RAPBN 2027.
Pagu besar belum tentu realisasi mengikuti
Awalil mengingatkan agar publik tidak menyimpulkan penyerapan belanja hanya dari urutan alokasi. Menurutnya, perbedaan karakter organisasi, ritme pelaksanaan program, hingga kesiapan administratif dapat memengaruhi realisasi belanja, sehingga hasil akhirnya bisa bergerak melampaui peringkat awal.
Ia menyoroti contoh Kementerian Pertahanan sebagai ilustrasi yang relevan. Walau dalam RAPBN 2027 Kementerian Pertahanan berada pada posisi kedua, realisasi belanjanya pada 2025 dan 2026 justru jauh melampaui pagu awal yang dialokasikan.
Pada 2025, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi Rp 166,26 triliun. Akan tetapi, realisasinya mencapai Rp 348,94 triliun, atau 209,87 persen dari pagu anggaran.
Perbedaan yang besar itu, menurut Awalil, menunjukkan bahwa pola realisasi dapat berubah dari waktu ke waktu. Ada kemungkinan tambahan kebutuhan program atau percepatan pelaksanaan yang membuat realisasi menjadi lebih tinggi daripada alokasi awal dalam dokumen anggaran.
Awalil kemudian menegaskan keterkaitan antara realisasi belanja dan posisi belanja pada periode berjalan. Ia menyampaikan, “Demikianlah, Kementerian Pertahanan merupakan institusi yang belanjanya paling besar pada 2025 dan 2026. Meski sementara dialokasikan RAPBN 2027 sebagai urutan kedua, kemungkinan besar pada realisasinya nanti akan kembali menjadi urutan pertama lagi,” kata Awalil.
Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa evaluasi RAPBN 2027 perlu membaca hubungan antara pagu dan realisasi secara lebih cermat. Sebab, bila tren realisasi masih di bawah alokasi seperti yang terpantau pada BGN, maka tantangan untuk mengejar target program dapat menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
Pada saat yang sama, proyeksi outlook realisasi BGN pada 2026 memperlihatkan adanya jarak sekitar Rp 54 triliun antara alokasi dan proyeksi capaian. Kondisi semacam ini memberi sinyal bahwa efisiensi, kematangan pelaksanaan, dan kelancaran eksekusi anggaran perlu terus dipantau.
RAPBN 2027 sendiri menempatkan BGN sebagai penerima anggaran terbesar dengan Rp 240,2 triliun. Namun, tanpa melihat kinerja realisasi sebelumnya, gambaran yang terbentuk bisa terlalu menyederhanakan kenyataan di lapangan.
Dengan mempertimbangkan contoh 2025 dan outlook 2026, perhatian publik terhadap BGN tidak berhenti pada besaran pagu saja. Diskusi seharusnya juga mengarah pada bagaimana program gizi dapat dijalankan agar penyerapan anggaran mendekati alokasi yang disusun.
Secara keseluruhan, RAPBN 2027 memperlihatkan bahwa BGN tetap menjadi prioritas lewat alokasi terbesar, tetapi sorotan ekonom menggiring pembahasan pada kapasitas implementasi. Urutan pagu antar-K/L memberi informasi awal, sementara urutan realisasi berpotensi bergerak mengikuti dinamika pelaksanaan anggaran yang terjadi pada periode berjalan.
