jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris dan Wales meluncurkan kajian baru terkait cara perhitungan business rates untuk usaha pub dan hotel. Langkah ini, menurut otoritas terkait, berpotensi mengarah pada perubahan yang lebih mendasar dalam sistem penilaian tarif.
Panduan penilaian ulang tarif
Kajian tersebut dipimpin oleh pakar business rates, Jerry Schurder, yang diminta menelaah ulang mekanisme penilaian (rate valuations). Kementerian Keuangan menyebut laporan hasil review dijadwalkan disampaikan pada Maret 2027.
Pemerintah juga meminta masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemilik lahan (landlords), pelaku usaha perhotelan (hoteliers), hingga pemilik bisnis lain yang terdampak. Proses konsultasi itu dirancang agar pertimbangan kebijakan dapat disusun sebelum tahap tindak lanjut berikutnya.
Jerry Schurder diketahui merupakan mantan pemimpin kebijakan business rates di firma konsultasi Newmark UK. Review ini nantinya akan menjadi masukan untuk revaluasi rates berikutnya pada 2029.
Perubahan tarif yang sedang berjalan
Inisiatif kajian ini muncul tidak lama setelah pengumuman pemangkasan tarif business rates sebesar 20% untuk pub, social clubs, dan live music venues di Inggris. Pemotongan tersebut disebut mulai berlaku pada April, seperti yang disampaikan Andy Burnham bulan lalu.
Sebelumnya, industri perhotelan sudah memperoleh dukungan berupa pemotongan 15% pada awal 2026. Pemerintah menyatakan diskon 20% di Inggris akan diterapkan di atas dukungan yang sudah ada.
Meski demikian, pemerintah juga menyebut diskon tidak berlaku untuk “very largest” live music venues. Di sejumlah kalangan bisnis, muncul pula kebingungan apakah suatu usaha akan dikategorikan sebagai pub sehingga memenuhi syarat mendapatkan keringanan.
Rincian siapa saja yang berhak akan diumumkan pada Budget pertama John Healey di musim gugur. Pemerintah menempatkan pengumuman tersebut sebagai penjelasan final atas kategori usaha yang memenuhi syarat.
Argumen yang saling tarik-menarik
Berita Terkait
Kelompok pub menyatakan tagihan business rates yang mereka terima cenderung lebih tinggi dibanding jenis usaha lain. Sebaliknya, sejumlah pelaku bisnis berpendapat reformasi semestinya lebih luas dan tidak hanya menargetkan sektor tertentu.
British Beer and Pub Association (BBPA) menyoroti dampak yang dirasakan industri. BBPA menyebut 161 pub tutup dalam tiga bulan pertama tahun ini di Inggris, Skotlandia, dan Wales, yang setara dengan hilangnya sekitar 2.400 pekerjaan.
Selain persoalan tarif yang naik, BBPA juga mengemukakan adanya tekanan lain terhadap biaya tenaga kerja. Kenaikan National Insurance dan peningkatan upah minimum disebut membuat biaya staf semakin mahal, sehingga beban operasional sektor semakin berat.
Emma McClarkin, Chief Executive BBPA, menilai kajian ini diperlukan. Ia menyatakan: “For years pubs have paid a disproportionately higher business rates bill which has ground down their ability to keep the doors open, so this review is sorely needed and hugely welcome.”
BBPA juga menekankan perbedaan penilaian pub dibanding venue ritel. Menurut BBPA, pub tidak hanya dinilai berdasarkan luas lantai, tetapi menggunakan ukuran bernama Fair Maintainable Trade—yang membuat ketika omzet pub meningkat, tagihan business rates ikut bertambah.
James Murray, financial secretary to the Treasury, menyampaikan tujuan review sebagai upaya pembenahan sistem. Ia menyebut perlunya “a rethink of valuations – so that we can build a fairer system for the future”.
Sikap pihak-pihak lain dan kritik politik
Penunjukan Schurder juga mendapat respons dari organisasi bisnis kecil. Craig Beaumont dari Federation of Small Businesses (FSB) menyatakan penunjukan tersebut “crucial heavyweight business rates expertise into the Treasury”. Namun, Beaumont juga menilai pemerintah perlu mengatasi persoalan yang lebih luas dalam sistem business rates, termasuk dengan mengecualikan lebih banyak usaha kecil melalui peningkatan ambang batas rates relief.
Sementara itu, Tom Ironside dari British Retail Consortium juga menyambut kajian, tetapi mengingatkan agar kebutuhan ritel tidak terabaikan. Ia mengatakan: “vitally important that the needs of retailers are not overlooked”.
Dari kubu politik oposisi, Shadow Chancellor Sir Mel Stride menilai review ini terlambat. Ia menyatakan: “far too late for a sector this Labour government has already done its best to kill off”. Dalam pernyataan lanjutan, ia menambahkan: “Tax hikes on business premises and jobs, alongside job-destroying regulation in the Employment Rights Act, have left many hospitality businesses on the brink,”.
Adapun juru bicara Treasury Liberal Democrat, Daisy Cooper, menyebut reformasi business rates “long overdue”. Ia juga mendorong paket kebijakan yang lebih cepat, termasuk pemotongan VAT secara darurat dan pembalikan perubahan “jobs tax” yang menurutnya “which have hammered hospitality in particular”.
Menjelang pembahasan lanjutan, konteks kebijakan sebelumnya turut menjadi bagian dari perdebatan. Tahun lalu, di bawah chancellor Rachel Reeves, pemerintah menyatakan akan mengurangi diskon business rate yang diberlakukan sejak pandemi Covid, dan memastikan tidak ada diskon sama sekali mulai April tahun ini. Kombinasi langkah tersebut dengan penyesuaian besar ke atas terhadap rateable values untuk properti pub membuat sebagian pemilik lahan menghadapi prospek tagihan yang jauh lebih tinggi.
