jurnalistik.co.id – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal rendah serta wilayah yang terdampak bencana perlu menjadi prioritas dalam penguatan dukungan anggaran melalui Transfer ke Daerah (TKD).
Penegasan itu disampaikan Mendagri saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, yang digelar di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyatakan Kemendagri terus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, termasuk pengelolaan anggaran daerah.
Ia menambahkan, evaluasi dilakukan terhadap perkembangan pendapatan dan belanja daerah secara berkelanjutan. Salah satu rujukan yang disampaikan berasal dari data Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 31 Juli 2026.
Menurut data itu, total realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp606,8 triliun atau 51,05 persen. Angka tersebut disebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni Rp691,8 triliun atau 51,93 persen.
Di sisi belanja, realisasi belanja daerah hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp538,6 triliun atau sekitar 42,5 persen. Persentase ini dinilai lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp576,4 triliun atau sekitar 41,7 persen.
Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan tambahan anggaran Transfer ke Daerah pada 5 Agustus 2026 sebesar Rp18,9 triliun. Tambahan tersebut diarahkan antara lain untuk membantu daerah yang menghadapi kesulitan membiayai belanja pegawai, khususnya pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berita Terkait
Selain itu, dukungan tersebut juga ditujukan untuk membantu daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Mendagri menyatakan hal itu dalam kutipan langsung, “Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi,” ujar Mendagri.
Ia menambahkan bahwa Kemendagri masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah daerah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dengan demikian, pengawalan terhadap kebutuhan daerah dinilai tetap berjalan, tidak berhenti pada pemberian tambahan anggaran.
Pada bagian berikutnya, Mendagri menegaskan perhatian pemerintah pusat juga ditujukan untuk daerah yang terdampak bencana. Pemerintah, kata dia, terus mendorong agar wilayah tersebut memperoleh dukungan fiskal yang memadai melalui tambahan TKD.
“Saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas. Jadi kalau ada tambahan TKD untuk secara nasional di samping yang daerah-daerah yang PAD yang rendah itu yang menjadi prioritas kedua adalah daerah bencana,” sambung Mendagri.
Mendagri lantas mengingatkan agar daerah menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. Menurutnya, Kemendagri secara rutin melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan ekonomi dan inflasi daerah.
Selain dukungan melalui TKD, Mendagri menilai berbagai program pemerintah pusat yang menyentuh sektor pelayanan dasar turut membantu pemerintah daerah. Program yang disebutkan antara lain revitalisasi sekolah, pembangunan dan peningkatan fasilitas puskesmas, serta penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Ia menjelaskan pandangannya mengenai dampak program-program tersebut melalui pernyataan langsung, “Kita melihat ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu. Kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu akan sangat membantu daerah, di samping program-program pusat lainnya,” pungkasnya.
Dalam forum yang sama, hadir Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.
