jurnalistik.co.id – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pemerintah sebaiknya mengutamakan efisiensi serta realokasi belanja yang lebih berkualitas, dibanding melonggarkan batas defisit anggaran di atas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Yusuf, pendekatan fiskal yang lebih hati-hati tetap dibutuhkan mengingat ruang kebijakan dapat menjadi semakin terbatas ketika kondisi global tidak stabil. Ia menekankan bahwa prioritas belanja perlu diarahkan pada program yang mampu memberi dampak nyata terhadap perekonomian.
“Ruang untuk kebijakan fiskal kontra-siklikal di bawah batas 3% masih memadai apabila pemerintah memprioritaskan belanja pada program-program dengan efek pengganda ( multiplier effect ) yang tinggi, sembari mengevaluasi program yang kurang produktif,” ujar Yusuf saat dihubungi Minggu (20/9/2026).
Yusuf juga mengingatkan bahwa pelonggaran batas defisit di tengah ketidakpastian kondisi global berpotensi memicu kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN). Tekanan tersebut, lanjutnya, dapat berdampak pada nilai tukar rupiah serta mendorong arus modal keluar (capital outflow).
Dalam pandangannya, konsekuensi finansial dari dorongan defisit yang lebih longgar tidak berhenti pada sektor pasar keuangan. Ia menilai ruang fiskal tambahan yang ingin diperoleh pemerintah justru bisa tersedot untuk menutup beban bunga utang yang semakin mahal.
Ia menyoroti adanya tekanan terhadap defisit APBN yang salah satunya tercermin dari capaian defisit APBN Mei 2025 yang mencapai Rp21 triliun terhadap PDB. Bagi Yusuf, angka-angka seperti ini perlu dibaca sebagai sinyal penting untuk menjaga disiplin belanja dan efektivitas program.
Fokus pada kualitas belanja
Yusuf menegaskan strategi fiskal yang berimbang seharusnya berangkat dari efektivitas belanja, bukan hanya memperlebar batas defisit. Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan penilaian ulang terhadap program yang dianggap kurang produktif, sekaligus memperkuat program dengan multiplier effect yang tinggi.
Gagasan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk memastikan belanja negara benar-benar menghasilkan nilai tambah. Ia menilai evaluasi program menjadi bagian penting agar kebijakan tetap mampu menjaga kesinambungan fiskal tanpa mengorbankan tujuan pembangunan.
Berita Terkait
Tekanan pada program prioritas
Lebih lanjut, Yusuf menyoroti bahwa kebutuhan pembiayaan untuk program-program prioritas pemerintah berkontribusi pada tekanan defisit APBN. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih disebut menjadi beberapa contoh belanja yang menyerap perhatian fiskal.
Pemerintah merencanakan pagu anggaran MBG untuk tahun 2027 mencapai Rp240,2 triliun. Angka ini disebut menurun dibandingkan pagu awal tahun 2026 yang sebesar Rp335 triliun, namun tetap dipandang sebagai belanja terbesar dalam struktur program yang berjalan.
Sementara itu, untuk program Kopdes, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp51 triliun dari total Dana Desa yang bernilai Rp77 triliun guna mendukung skema pembiayaan kredit Himbara. Yusuf memandang besarnya porsi pembiayaan tersebut sebagai salah satu faktor yang turut membebani defisit.
Dengan adanya kebutuhan pembiayaan yang relatif besar, Yusuf menilai ruang fiskal perlu disusun lebih cermat agar program prioritas tetap berjalan tanpa menambah risiko yang berasal dari biaya pendanaan.
Risiko bila defisit lebih longgar
Dalam kerangka analisisnya, kebijakan yang melonggarkan defisit di atas 3% berpotensi menghadirkan konsekuensi berlapis. Ia mengaitkan risiko tersebut dengan pergerakan yield SBN, tekanan pada nilai tukar rupiah, serta potensi arus modal keluar.
Yusuf juga menegaskan bahwa percepatan pembiayaan melalui defisit yang lebih longgar tidak otomatis berarti ruang kebijakan menjadi lebih efektif. Ia justru memperingatkan kemungkinan ruang fiskal tambahan habis untuk membayar beban bunga utang yang semakin mahal, sehingga daya dorong kebijakan bisa melemah.
Penekanan pada besarnya biaya utang menjadi poin penting dalam arah kebijakan yang ia sarankan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tambahan ruang anggaran tidak berubah menjadi biaya finansial yang terus meningkat.
Secara keseluruhan, Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah menjaga batas defisit tetap di bawah 3% sambil memperkuat kualitas belanja. Baginya, fokus utama adalah program dengan efek pengganda yang tinggi, disertai evaluasi terhadap program yang kurang produktif, agar kebijakan fiskal dapat tetap bekerja secara efektif menghadapi ketidakpastian global.
