jurnalistik.co.id – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengkritik rencana pemerintah membagikan telepon seluler (HP) gratis untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial (bansos). Menurut CORE, rencana tersebut dinilai belum memiliki urgensi yang jelas serta belum disertai alasan kebijakan yang memadai.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar, menilai pemerintah perlu lebih dulu memastikan letak persoalan utama dalam penyaluran bansos. Baginya, pertanyaan awal seharusnya bukan sekadar bagaimana bansos didigitalisasi, melainkan apakah masalah sesungguhnya berada pada keterbatasan akses masyarakat terhadap perangkat digital.
CORE menilai pemerintah semestinya memeriksa apakah hambatan yang muncul selama ini memang terkait kemampuan penerima mengakses layanan digital. Jika memang demikian, pembagian perangkat bisa diposisikan sebagai langkah yang berangkat dari kebutuhan yang teridentifikasi lebih dahulu.
Namun, Akhmad menegaskan kemungkinan lain yang perlu diperhatikan adalah apakah masalah bansos justru terletak pada ketepatan sasaran. Ia juga menyoroti aspek pengawasan distribusi, yang menurutnya tidak boleh diabaikan ketika pemerintah merancang skema digitalisasi.
Dalam pandangannya, pemerintah perlu menjelaskan secara terang persoalan apa yang membuat pengadaan HP menjadi kebutuhan mendesak. Kejelasan itu dianggap penting agar kebijakan tidak hanya berupa langkah teknis, tetapi juga memiliki dasar masalah yang konkret dan terukur.
CORE juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa langsung mengasumsikan pembagian HP adalah solusi utama. Apabila bansos selama ini sudah diterima masyarakat dengan baik, maka mestinya ada penjelasan mengenai titik masalah baru yang membuat pengadaan perangkat menjadi urgensi.
“Boleh ditulis ‘Ini adalah contoh kebijakan enggak jelas’ nggak apa-apa. Pertanyaan gini, harusnya rakyat tuh butuh apa kan diidentifikasi dulu,” kata Akhmad saat Diskusi 2 Tahun Pemeritahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Berita Terkait
Dalam kutipan tersebut, Akhmad menekankan bahwa kebutuhan publik harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum kebijakan dijalankan. Ia menilai, kebijakan yang tidak berangkat dari pemetaan kebutuhan berisiko tidak menjawab persoalan utama yang sedang terjadi.
Selain itu, CORE menilai pemerintah perlu mengarahkan respons kebijakan sesuai akar persoalan yang ditemukan. Bila terdapat kesalahan dalam penyaluran bansos, maka pemerintah semestinya mengatasi faktor yang menyebabkan kekeliruan tersebut, bukan hanya menambahkan instrumen pendukung digital.
Dengan kerangka itu, Akhmad memandang digitalisasi seharusnya dipilih dan dirancang sebagai bagian dari pemecahan masalah yang paling menentukan. Pemerintah, menurut CORE, perlu memastikan kebijakan berjalan selaras dengan tujuan penyaluran yang tepat sasaran serta distribusi yang diawasi dengan baik.
CORE Indonesia menilai kritik tersebut penting untuk menjaga arah kebijakan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah diharapkan tidak berhenti pada gagasan pembagian perangkat, tetapi menempatkan evaluasi akar masalah sebagai pijakan utama dalam menentukan langkah lanjutan.
Secara keseluruhan, CORE menilai rencana HP gratis untuk digitalisasi bansos masih menyisakan pertanyaan mendasar terkait urgensi dan alasan kebijakannya. Bagi Akhmad Akbar, penjelasan yang rinci mengenai masalah yang ingin diselesaikan menjadi syarat agar kebijakan dapat dinilai relevan dan tepat sasaran.
Menurut CORE, agar gagasan pembagian HP gratis dapat dinilai sebagai kebijakan yang masuk akal, pemerintah perlu memaparkan terlebih dahulu peta persoalan yang sedang dihadapi pada penyaluran bansos. Pemaparan itu diharapkan menjawab apakah hambatan utama berasal dari keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan digital, atau justru dari masalah ketepatan sasaran yang selama ini terjadi, termasuk bagaimana pengawasan distribusinya.
CORE juga menilai, ketika pemerintah memilih instrumen digitalisasi, kebijakan seharusnya tidak berhenti pada rencana pengadaan perangkat. Pemerintah perlu menjelaskan hubungan sebab-akibat antara perangkat yang dibagikan dan kebutuhan yang benar-benar ingin dipenuhi, sehingga terlihat perubahan apa yang ditargetkan setelah perangkat tersedia. Dengan begitu, arah kebijakan tetap dapat diuji relevansinya terhadap akar masalah, bukan sekadar tampak sebagai langkah teknis pendukung.
