jurnalistik.co.id – JAKARTA — Perum Bulog bersiap mengirim utusan ke negara bagian Malaysia, Sarawak, untuk membahas lebih lanjut negosiasi ekspor beras premium. Rencana itu muncul setelah Bulog sebelumnya melakukan pembicaraan awal dengan pengusaha Malaysia di Surabaya, Jawa Timur, terkait ekspor 500.000 ton beras premium ke Malaysia.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, kunjungan ke Sarawak itu akan dilakukan setelah Idul Adha, bersama tim dari Kementerian Pertanian. Ia menyebut, pertemuan itu menjadi langkah lanjutan untuk memastikan kesepahaman atas volume dan harga beras yang akan diekspor.
“Iya ini rencana habis Idul Adha ini dalam waktu dekat kami akan ke Sarawak insyaallah dengan tim dari Kementerian Pertanian,” kata Rizal saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Dalam pertemuan berikutnya, Bulog dan Kementerian Pertanian bakal memastikan sejumlah detail teknis. Selain volume dan harga, pihaknya juga akan membahas mekanisme pembelian beras itu, apakah dilakukan dari pelabuhan ke pelabuhan atau melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Rizal menegaskan bahwa proses negosiasi masih berjalan dan belum menghasilkan keputusan akhir. Salah satu hal yang masih dibahas adalah harga yang ditawarkan pihak Malaysia untuk beras premium Bulog.
Sejauh ini, Malaysia disebut menawar beras premium Bulog dengan harga Rp 16.000 per kilogram. Namun, harga itu belum disetujui Bulog.
“Ya betul, untuk penawaran awal dari pihak Malaysia adalah sekitar Rp 16.000 atau 3,7 ringgit,” ujar Rizal.
Bulog juga masih menunggu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pulang menunaikan ibadah haji untuk membahas harga jual beras ekspor itu. Menurut Rizal, pembahasan harga harus dilakukan secara hati-hati karena ada arahan agar ekspor beras tidak merugikan pihak-pihak di dalam negeri.
“Karena sesuai arahan Bapak Presiden kemarin harga yang kita ekspor harus menguntungkan untuk petani, untuk bangsa dan negara kita,” kata Rizal.
Jika harga Rp 16.000 per kilogram itu disepakati, maka nilai ekspor 500.000 ton beras premium tersebut mencapai sekitar Rp 8 triliun. Angka itu menunjukkan besarnya skema perdagangan yang sedang dinegosiasikan Bulog bersama pihak Malaysia.
Beras yang akan diekspor itu merupakan jenis premium dengan pecahan 5 persen. Artinya, komoditas yang dibahas bukan beras biasa, melainkan beras premium yang sudah masuk dalam skema penawaran awal dari pihak Malaysia.
Langkah Bulog ini menjadi bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai peluang ekspor beras Indonesia ke luar negeri. Di sisi lain, proses tersebut tetap bergantung pada kesepakatan harga, mekanisme pengiriman, dan pertimbangan agar tetap memberi manfaat bagi petani serta negara.
Dengan kunjungan ke Sarawak yang direncanakan segera setelah Idul Adha, Bulog berharap pembahasan bisa bergerak ke tahap yang lebih konkret. Namun sampai saat ini, perusahaan pelat merah itu belum memberikan persetujuan atas harga yang diajukan Malaysia dan masih menanti hasil pembicaraan lanjutan bersama Kementerian Pertanian.
Di tahap ini, pembahasan yang dilakukan Bulog tampaknya masih berfokus pada penyamaan persepsi sebelum masuk ke keputusan yang lebih mengikat. Karena itu, setiap detail teknis yang menyangkut skema pengiriman, titik serah, hingga struktur harga menjadi penting untuk dipastikan sejak awal. Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa proses negosiasi tidak hanya soal angka, tetapi juga soal kepastian kerja sama yang bisa dijalankan tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Bulog sendiri terlihat berhati-hati menjaga agar pembicaraan ekspor tetap sejalan dengan kepentingan dalam negeri. Sikap itu tercermin dari penegasan bahwa harga jual harus memberi manfaat bagi petani sekaligus tetap masuk akal bagi negara. Dengan pendekatan seperti ini, keputusan akhir tidak bisa diambil terburu-buru, karena menyangkut posisi Indonesia sebagai pihak penjual sekaligus pengelola komoditas strategis yang sensitif terhadap dinamika pasar dan kebijakan pangan.
Karena itu, pertemuan lanjutan di Sarawak diperkirakan menjadi momen penting untuk menguji sejauh mana tawaran awal dari pihak Malaysia bisa diterima. Jika kesepahaman belum tercapai, pembahasan kemungkinan masih akan berlanjut sampai ada titik temu yang dianggap aman dan menguntungkan. Dalam konteks tersebut, kunjungan bersama tim Kementerian Pertanian menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa setiap langkah tetap berada dalam koridor yang diharapkan pemerintah.
