jurnalistik.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Selasa malam, 28 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro ikut diamankan.
Hingga berita ini disusun, KPK belum mengumumkan dugaan perkara yang tengah diusut. KPK juga belum menyampaikan identitas pihak lain yang disebut ikut terjaring dalam operasi tersebut.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan di Pemalang. Ia mengatakan, “KPK menangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Sementara itu belum diketahui identitas lain pihak-pihak yang ikut tertangkap,” kata Fitroh.
Selain belum merinci pihak-pihak lain yang turut diamankan, KPK juga belum mengungkap barang bukti yang disita. Informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar operasi tersebut juga belum disampaikan secara resmi kepada publik.
Menurut informasi yang beredar, operasi di Pemalang tidak hanya berujung pada penangkapan. Sejumlah lokasi dilaporkan ikut disegel penyidik KPK.
Salah satu lokasi yang dipasang stiker segel adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang. Ruang Kepala DPUPR disebut turut disegel bersamaan dengan area kantor lainnya.
Selain kantor organisasi perangkat daerah, penyidik juga disebut menyegel dua rumah pribadi. Rumah-rumah tersebut berada di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang, dan diduga milik kerabat dekat Bupati Anom Widiyantoro.
Berita Terkait
Hingga saat ini, KPK belum memberikan penjelasan mengenai keterkaitan lokasi-lokasi yang disegel dengan perkara yang sedang ditangani. Kejelasan hubungan setiap lokasi dan peran pihak terkait masih menunggu pengumuman resmi dari lembaga antirasuah.
Anom Widiyantoro merupakan mantan profesional dan eksekutif badan usaha milik negara (BUMN) sebelum terjun ke dunia politik. Ia terpilih sebagai Bupati Pemalang pada Pilkada 2024 dan resmi dilantik pada 20 Februari 2025.
Dengan adanya OTT terhadap Anom, KPK tercatat melakukan penindakan terhadap bupati aktif Pemalang untuk kali kedua dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang saat itu, Mukti Agung Wibowo, pada 11 Agustus 2022.
Saat ini, publik menunggu langkah lanjutan KPK, termasuk pengungkapan dugaan perkara dan proses hukum berikutnya. Dalam tahap awal ini, yang sudah dapat dipastikan baru mencakup pengamanan Anom Widiyantoro serta penyegelan beberapa lokasi yang dilaporkan terkait DPUPR dan rumah pribadi di Pemalang.
Operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Selasa malam, 28 Juli 2026, memperlihatkan bahwa KPK tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, tetapi juga menjalankan serangkaian pengamanan di beberapa titik yang diduga terkait. Hingga saat ini, langkah-langkah lanjutan seperti pengumuman perkara dan penjelasan terperinci masih menjadi hal yang dinantikan publik.
Fitroh Rohcahyanto telah menegaskan bahwa Anom Widiyantoro ditangkap tangan dalam operasi tersebut. Namun, pernyataan Fitroh juga menekankan bahwa identitas pihak lain yang ikut terjaring belum dipublikasikan, begitu pula dengan rincian alat bukti maupun barang bukti yang disita. Kondisi ini membuat publik belum memperoleh gambaran utuh terkait siapa saja pihak yang terlibat langsung dan apa saja temuan yang menjadi dasar proses hukum.
Dari informasi yang beredar, penyegelan disebut dilakukan di beberapa lokasi, termasuk Kantor DPUPR Kabupaten Pemalang. Di tempat tersebut, area yang melibatkan ruang Kepala DPUPR turut disebut disegel bersamaan dengan lokasi lain. Selain kantor organisasi perangkat daerah, penyegelan juga dilaporkan mengarah pada dua rumah pribadi di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, yang diduga berkaitan dengan kerabat dekat Anom Widiyantoro.
Meskipun berbagai lokasi telah disebut disegel, keterkaitan masing-masing titik dengan perkara yang sedang ditangani KPK masih belum dijelaskan secara resmi. Pada fase awal ini, fokus yang sudah dapat dipastikan adalah pengamanan Anom dan penyegelan lokasi yang dilaporkan terkait, sementara detail peran para pihak maupun alur dugaan tindak pidana masih menunggu pengumuman dari lembaga antirasuah. Publik pun akan menanti perkembangan proses hukum berikutnya, mengingat KPK sebelumnya juga pernah melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang saat itu, Mukti Agung Wibowo, pada 11 Agustus 2022.
