jurnalistik.co.id – Admiral Sir Tony Radakin, mantan Chief of the Defence Staff, mengatakan bahwa Andy Burnham akan menghadapi dua “uji” kebijakan bila kelak memimpin pemerintahan Inggris.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam wawancara di program BBC “Sunday with Laura Kuenssberg”, ketika membahas kebutuhan kepemimpinan yang dinilai selaras dengan ancaman global.
Dari sisi yang paling spesifik, Radakin menyebut Burnham perlu menjalani “Makerfield test” yang merujuk pada konstituensi tempat ia terpilih pada bulan ini. Selain itu, ia menekankan adanya “Moscow test” sebagai penguji yang sama pentingnya.
“Moscow test” sebagai ukuran kesiapan
Menurut Radakin, pemerintahan berikutnya harus mengoperasikan kebijakan pertahanan dengan cara yang mendekati masa perang. Ia menilai, siapa pun perdana menteri yang terpilih perlu bertindak “almost like a wartime prime minister” di tengah situasi keamanan internasional.
Ia merumuskan “Moscow test” melalui pertanyaan-pertanyaan yang menurutnya menentukan apakah Inggris terlihat sebagai mitra keamanan yang kuat. Radakin mengatakan: “As well as having the Makerfield test, I would say it’s the Moscow test.” Lalu ia menambahkan: “What do we like to Moscow? Do we look like a strong member of the Nato alliance? Do we look like a strong nuclear power? Do we look like a strong ally of America? Because those are the elements that keep us safe.”
Dalam pandangannya, elemen-elemen tersebut menjadi pengaman utama bagi negara. Karena itu, ia menempatkan kemampuan militer sebagai fondasi yang harus tampak kuat, bukan sekadar pernyataan di atas kertas.
Ketika ditanya mengenai pesan yang akan ia sampaikan kepada Burnham bila menjadi perdana menteri, Radakin menyatakan bahwa inti pesannya adalah keselamatan nasional. Ia berkata: “It is keep our country safe, acknowledge that you have this extraordinary responsibility – so you’re almost like a wartime prime minister at the moment.”
Ia melanjutkan dengan penegasan tentang investasi yang menurutnya benar-benar menjaga keamanan. Radakin menambahkan: “And that means you need to invest in what really keeps us safe.”
Radakin juga menilai tingkat pengeluaran pertahanan saat ini berisiko membuat Inggris “short on those commitments”. Ia menegaskan dampaknya akan terasa bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga pada hubungan dengan mitra-mitra pertahanan. Ia menyebut kondisi itu dapat “create a whole load of hurt with our Nato allies and especially our relationship with America”.
“Terlalu bare” untuk kebutuhan operasional
Dalam bagian berikutnya, Radakin menyinggung kualitas kemampuan militer yang harus diperkuat. Ia mengatakan Inggris “We’ve been very clear in saying that we need to strengthen our armed forces.”
Ia merinci bentuk penguatan itu sebagai kebutuhan harian dan kesiapan operasional, bukan sekadar tambahan rencana. Radakin menuturkan: “It means additional money for day to day operations. That is stores. That is maintenance. That’s how you get those ships out. That’s how your aircraft are available for operations. That’s how your tanks and armored fighting vehicles are available. All of that at the moment is too bare.”
Ia mengaitkan penilaian itu dengan rencana yang sedang dipersiapkan pemerintah, termasuk rencana pengeluaran pertahanan jangka panjang yang lama ditunggu. Pada saat yang sama, negosiasi di Whitehall disebut berlangsung mengenai skema pendanaan Defense Investment Plan (DIP).
Radakin menyebut pemerintah berkomitmen merilis rencana tersebut sebelum Konferensi puncak NATO di Turki pada 7 Juli. Ia juga menegaskan bahwa perdana menteri mana pun harus menunaikan janji menaikkan belanja pertahanan hingga 3,5% dari PDB pada 2035.
Ia menggambarkan kemampuan militer yang tersedia saat ini sebagai “too bare”, sehingga menurutnya diperlukan penataan investasi agar kesiapan dapat dipertahankan sesuai komitmen.
Resign menteri dan perdebatan angka pendanaan
Campur tangan Radakin muncul menjelang publikasi rencana pengeluaran pertahanan yang telah lama ditunggu pemerintah. Dalam periode yang sama, disebut bahwa Defence Secretary John Healey dan Armed Forces Minister Al Carns telah mengundurkan diri pada awal bulan ini.
Pengunduran diri mereka dilakukan atas dasar penilaian bahwa investasi yang dialokasikan dinilai belum cukup untuk rencana tersebut. Dalam narasi yang disampaikan BBC, Healey disebut berpendapat bahwa kenaikan yang tertuang dalam draf DIP masih jauh dari kebutuhan, dan karena itu akan mengarah pada pemangkasan operasional.
Selain itu, terdapat laporan bahwa Kementerian Pertahanan (Ministry of Defence) meminta tambahan dana sebesar ÂŁ28 miliar hingga akhir dekade, namun yang ditawarkan baru sebesar tambahan ÂŁ10 miliar. Seluruh departemen pemerintah juga diminta memangkas anggaran untuk membantu membiayai peningkatan tersebut.
Di bawah kepemimpinan Sir Keir, belanja pertahanan disebut telah mengalami kenaikan, dan pemerintah juga berjanji bersama sebagian besar sekutu NATO untuk menaikkan pengeluaran hingga target 3,5% dari PDB pada 2035. Namun, keberlanjutan dan kecukupan angka-angka yang disusun tetap menjadi titik perdebatan.
Dan Jarvis: prioritas keamanan nasional
Sementara itu, penerus Healey, Dan Jarvis, menyampaikan pandangannya dalam komunikasi kepada BBC South. Ia mengatakan bahwa Burnham “understands the nature and complexity of the world we’re operating in, and national security will be, I know, the first priority of any Labour prime minister”.
Jarvis menambahkan keyakinannya bahwa pergantian perdana menteri tidak otomatis mengubah arah kebijakan. Ia berkata: “I am very confident though there will be a transition in prime minister, the basic policies will remain the same, which is ensuring everything we possibly can to keep the country safe…”
Ia juga mengulang komitmen pemerintah untuk menerbitkan DIP sebelum KTT NATO pada bulan Juli. Dengan demikian, “Moscow test” yang disebut Radakin kembali menempatkan kesiapan pertahanan dan konsistensi investasi sebagai pusat perdebatan menjelang keputusan kepemimpinan politik berikutnya.
