jurnalistik.co.id – JAKARTA — Pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.
Polemik ini sebelumnya sudah lebih dulu memantik perbincangan publik karena jumlah kendaraan yang dibeli terbilang besar, yakni puluhan ribu unit, dengan nilai yang juga tidak kecil. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Inaproc, BGN mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,22 triliun pada 2025 untuk pengadaan 24.400 unit sepeda motor listrik yang akan dipakai sebagai kendaraan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Di dalam data tersebut, tercatat pula paket pengadaan kendaraan roda dua untuk SPPG Wilayah II senilai Rp 406,5 miliar dengan volume 8.133 unit. Selain itu, ada paket pengadaan lain senilai Rp 1,2 triliun untuk wilayah I, II, dan III dengan total 24.400 unit.
Tak lama setelah kebijakan itu ramai dibicarakan, Dadan memberikan penjelasan soal mekanisme pengadaan yang dipakai. Ia menyebut pembelian motor listrik tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 dengan pembayaran bertahap.
“Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap, termin 1 atas terselesaikannya 60 persen unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100 persen,” ujar Dadan.
Ia juga menjelaskan bahwa realisasi pengadaan tidak sepenuhnya mengejar target awal. Dari kontrak sebanyak 25.644 unit, menurut Dadan, penyedia hanya mampu menyelesaikan 21.801 unit atau sekitar 85 persen hingga batas waktu yang ditetapkan.
Soal harga, Dadan membantah anggapan bahwa motor listrik yang dibeli BGN terlalu mahal. Ia menegaskan harga pengadaan justru berada di bawah harga pasar.
“Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran,” kata Dadan.
Kendaraan yang dimaksud diduga kuat merupakan Emmo JVX GT dan Emmo JVH Max. Dadan mengatakan motor listrik itu dibutuhkan untuk menunjang operasional program MBG, terutama di daerah yang sulit dijangkau kendaraan roda empat.
“Program ini menjangkau daerah-daerah yang sulit, termasuk desa-desa yang hanya bisa diakses dengan sepeda motor. Itu untuk menunjang operasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, kendaraan tersebut tidak hanya digunakan oleh Kepala SPPG, tetapi juga oleh para petugas yang terlibat dalam operasional dapur MBG. Menurutnya, distribusi motor listrik itu memang diprioritaskan untuk kebutuhan kerja di lapangan.
“Akan kita distribusikan untuk operasional seluruh personel di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau,” katanya.
Dadan juga memastikan bahwa untuk sementara tidak ada rencana pengadaan motor listrik tambahan pada 2026. Ia menegaskan kebutuhan kendaraan operasional itu sudah diakomodasi melalui anggaran tahun sebelumnya.
“Untuk sementara kita cukupkan dulu. Ini kan anggaran 2025, jadi 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian,” ujarnya.
Kontroversi pengadaan motor listrik ini pun kembali mengemuka bersamaan dengan pencopotan Dadan dari kursi Kepala BGN. Di tengah sorotan atas skema pengadaan, angka anggaran, volume unit, hingga harga per unit, pernyataan Dadan menjadi rujukan utama yang menjelaskan alasan di balik pembelian kendaraan untuk mendukung jalannya program MBG.
Di sisi lain, polemik ini juga memperlihatkan bagaimana pengadaan barang operasional dalam skala besar dapat memicu perhatian publik, terlebih ketika dikaitkan dengan program pemerintah yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kasus BGN, perhatian bukan hanya tertuju pada besaran anggaran Rp 1,22 triliun, tetapi juga pada bagaimana kendaraan itu akan dipakai untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses.
Dengan demikian, pengadaan 24.400 motor listrik MBG kini kembali menjadi bahan pembahasan setelah Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala BGN. Penjelasan mengenai mekanisme pembayaran bertahap, realisasi unit yang disebut baru mencapai 85 persen, hingga klaim harga di bawah pasar, seluruhnya ikut membentuk ulang sorotan terhadap kebijakan yang sempat memicu polemik tersebut.
