jurnalistik.co.id – Wacana pelibatan kantin sekolah sebagai bagian dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan perdebatan di publik. Di satu sisi, usulan ini dipandang bisa memperluas jangkauan, terutama untuk sekolah di wilayah tertinggal. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa opsi tersebut dapat melahirkan persoalan baru, sementara evaluasi tata kelola program MBG dinilai belum tuntas.
Perbincangan ini mengemuka setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberi keleluasaan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji alternatif pelaksanaan MBG yang selama ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan adanya ruang kajian, skema yang semula dipatok menjadi jalur tunggal mulai dipertimbangkan kemungkinannya untuk ditukar atau dilengkapi.
Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari, menyatakan bahwa salah satu alternatif yang dapat dikaji adalah melibatkan kantin sekolah dalam penyediaan makanan bagi para siswa. Menurut Agustina, kerangka pelaksanaan yang tertulis dalam aturan yang ada saat ini hanya memberi pilihan tertentu, sehingga diperlukan kajian jika ingin membuka opsi lain.
Agustina menjelaskan, “Kan kalau menurut Perpres 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan ‘silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh’. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya,” kata Agustina di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Ia menekankan bahwa pelibatan kantin sekolah bukan keputusan yang langsung diambil, melainkan bagian dari upaya mencari kemungkinan lain yang dapat berjalan di lapangan. Namun, kajian yang akan dilakukan tidak berhenti pada gagasan, melainkan juga diarahkan untuk menilai kelayakan serta konsekuensinya.
Dalam proses pengkajian tersebut, Agustina menyebut Presiden Prabowo juga meminta agar alternatif kebijakan tidak diputuskan secara terburu-buru. BGN diminta menyusun kajian mendalam yang memuat dasar pertimbangan, manfaat yang diharapkan, risiko yang mungkin muncul, hingga tata kelola dari masing-masing pilihan.
Agustina menyampaikan, “Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya,” ujar Agustina. Setelah kajian selesai, BGN akan kembali menyampaikan hasil dan perkembangan pembahasan kepada Prabowo sebelum kebijakan diputuskan.
Agustina menambahkan, “Nanti datang lagi ke beliau sampaikan progres untuk kita putuskan gitu,” ucapnya. Artinya, alur pembahasan tetap berada dalam mekanisme evaluatif, bukan sekadar respons cepat atas isu yang sedang berkembang.
Berita Terkait
Alternatif untuk sekolah di wilayah 3T
Pelibatan kantin sekolah sejatinya bukan wacana yang sepenuhnya baru. BGN sebelumnya sudah mempertimbangkan skema ini sebagai salah satu alternatif pelaksanaan MBG di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Menurut penjelasan yang menyertai wacana tersebut, skema ini terutama diarahkan untuk kondisi daerah yang memiliki jumlah murid sedikit. Pada situasi seperti itu, pembangunan SPPG dinilai tidak efisien karena keterbatasan jumlah penerima yang dilayani.
Di konteks inilah, pelibatan kantin sekolah diposisikan sebagai pendekatan yang bisa menyesuaikan kebutuhan setempat. Kantin sekolah dipandang dapat menjadi jalur penyediaan makanan yang lebih sesuai dengan karakter wilayah, sehingga distribusi dukungan MBG diharapkan lebih dapat dijalankan.
Namun, meski didorong sebagai alternatif untuk mengatasi masalah efisiensi, wacana tersebut tetap memunculkan pro-kontra. Pihak yang mendukung menilai opsi ini berpotensi membantu menjangkau sekolah yang selama ini menghadapi tantangan akses dan implementasi. Sementara itu, pihak yang meragukan mengkhawatirkan persoalan baru yang mungkin muncul, terutama ketika tata kelola MBG belum sepenuhnya selesai dievaluasi.
Dalam perdebatan ini, pertimbangan utama tetap kembali pada bagaimana sebuah alternatif kebijakan dapat dijalankan secara konsisten, terukur, dan memiliki dasar tata kelola yang jelas. BGN sendiri memosisikan pelibatan kantin sekolah sebagai bagian dari proses kajian, bukan langkah otomatis tanpa penilaian risiko dan mekanisme pengawasan.
Dengan demikian, wacana pelibatan kantin sekolah dalam program MBG sedang berada pada fase pembahasan. Keputusan akhirnya akan ditentukan setelah kajian yang diminta selesai, termasuk penilaian terhadap dasar, manfaat, risiko, dan tata kelola setiap opsi. Jika kajian tersebut menghasilkan kesimpulan yang sejalan dengan kebutuhan di lapangan, skema alternatif bisa dipertimbangkan lebih lanjut; bila tidak, rencana akan kembali disesuaikan.
Perdebatan yang terjadi, pada akhirnya, mencerminkan dua kebutuhan yang sama-sama penting: mempercepat jangkauan program bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan, sekaligus memastikan pelaksanaan MBG berlangsung dengan pengaturan yang matang. Tahap berikutnya, sebagaimana disampaikan Agustina, adalah penyampaian progres kajian BGN kepada Prabowo sebelum kebijakan diputuskan.
